Uni Eropa dan Biodiesel Indonesia

Uni Eropa dan Biodiesel Indonesia

Ismet Djafar (Pemerhati Energi dan Pertambangan).@Istimewa


SUARANASIONAL.ID - Pemerintah Indonesia menyatakan tidak puas dan menolak keputusan Komisi Eropa yang memboikot impor biodiesel Indonesia. Boikot ini sebagai tindak lanjut atas penetapan biofuel dari minyak sawit (biodiesel) dinyatakan berkontribusi signifikan terhadap kenaikan emisi gas rumah kaca. Dengan demikian biodiesel sawit dipastikan dikeluarkan dari program renewable energy redictive  (RED) II.

Negara-negara yang tergabung dalam Komisi Eropa memastikan bahwa 32% bauran energi terbarukan Eropa pada tahun 2030, tidak termasuk biodiesel dari sawit. Memang sepuluh tahun yang lalu, Eropa setuju memasukkan biodiesel dari minyak sawit termasuk dalam energi terbarukan.

Namun belakangan setelah adanya kampanye negatif yang masif dari berbagai LSM internasional yang menggugat kebun kelapa sawit, maka kebijakan itu berubah. Beberapa alasan penting yang dikemukakan sebagai dampak dari perkebunan kelapa sawit antara lain: laju deforestasi memperbesar gas rumah kaca, konflik sosial yang berkepanjangan dengan penduduk setempat terutama soal lahan dan kerusakan lahan gambut.

Lantas bagaimana langkah Indonesia? Indonesia jelas menolak dengan tegas kebijakan Uni Eropa tersebut. Indonesia sudah terlanjur membuat program nasional terkait biodiesel, mulai dari campuran 10% FAME (fatty acid methyl ester) atau disebut B10 (2013), kemudian naik jadi B15 (2015) dan B20 (2016) hingga rencana B30 (2020). Bahkan Kementerian Pertanian RI sudah melakukan penelitian dan uji coba B100, atau 100 persen bahan bakar dari minyak sawit.

Pertanyaan nya, kalau konsumsi terbesar sawit akan digunakan untuk dalam negeri, baik untuk makanan, sabun, kosmetika maupun biodiesel, lalu mengapa kita harus resah dengan kebijakan Uni Eropa? 

Seharusnya pemerintah tetap percaya diri bahwa sekalipun boikot dilakukan Uni Eropa, kita bisa menggunakan minyak sawit untuk kebutuhan dalam negeri. Bahkan bisa menghemat impor BBM dan minyak mentah dari luar negeri serta meminimalisir defisit transaksi berjalan. 

Apakah langkah itu sudah cukup? Nah permasalahan ada di situ. Ada beberapa alasan yang dapat mengemuka, Pertama: Konsumen minyak sawit dalam negeri belum cukup menyerap seluruh produksi minyak sawit nasional.

Kedua: Boikot pasar ekspor ke Eropa dapat mempengaruhi permintaan sawit oleh negara lain. Karena bagaimanapun Eropa adalah pemain penting dalam ekonomi dunia.

Ketiga: Kebijakan pengurangan emisi gas rumah kaca dan energi ramah lingkungan sudah diadopsi oleh hampir semua negara. Bahkan Indonesia sendiri telah meratifikasi Deklarasi Paris Agreement on The Climate Change menjadi Undang-Undang Nomor 16/2016.

Keempat: Belum siapnya infrastruktur terkait biodiesel di tanah air dalam menunjang implementasi program B30 tahun 2020. Pertamina dan produsen biodiesel masih dalam tahap mempersiapkan segala sesuatunya.  Sementara pada saat yang sama konsumen dalam negeri belum sepenuhnya menerima spesifikasi B30, baik untuk mesin kendaraan diesel Indonesia maupun untuk PLTD PLN. Perusahaan-perusahaan otomotif di Indonesia masih dalam tahap uji coba B30 sebelum mandatori pada tahun 2020.

Untuk implementasi program B20 tahun 2019,  Pertamina menetapkan kuota FAME  yaitu bahan pencampur solar dari minyak sawit untuk membentuk biodiesel,   sebesar 5,3 juta kiloliter. Dengan jumlah volume sebesar itu, tidak mudah bagi Pertamina menyiapkan infrastruktur khusus pada lokasi penerimaan dan pencampuran FAME di 29 terminal BBM yang tersebar di seluruh Indonesia. Dibutuhkan storage khusus untuk pencampuran FAME dengan solar biasa agar kualitasnya terjamin. Belum lagi dampak lainnya seperti lahan tambahan, kepadatan pelabuhan  dan terminal BBM. ***


*Penulis: Ismet Djafar (Pemerhati Energi dan Pertambangan)

KGPI Rencana Gelar Deklarasi Tito-BG

SUARANASIONAL.ID - Konsorsium Gerakan Pemuda Indonesia (KGPI) menyatakan akan menggelar deklarasi dukungan kepada...

liputan6.com, detik.com, yahoo.com, twitter.com, facebook.com, berita terkini, viral, video terbaru, ratna sarumpaet , politik, 2018, pilpres, jokowi maruf, prabowo sandi