Semua Pengurusan Izin di Kawasan Calon Ibu Kota di Kalteng Dihentikan

Semua Pengurusan Izin di Kawasan Calon Ibu Kota di Kalteng Dihentikan


SUARANASIONAL.ID - Dalam rangka menanti keputusan akhir pemerintah pusat terkait lokasi pemindahan ibu kota republik Indonesia, maka untuk sementara waktu semua pengurusan usulan izin di kawasan calon ibu kota negara di Provinsi Kalimantan dihentikan.

"Tidak boleh ada izin baru, semua dihentikan untuk sementara hingga nantinya ada pengumuman dilakukan," kata Kepala Dinas Kehutanan Kalteng Sri Siswanto di Palangka Raya, Antara, Kamis (15/8).

Sri mengatakan hal itu sesuai pernyataan dari pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, karena itu pihaknya hanya menyampaikan kebijakan tersebut kepada publik atau pun pihak-pihak terkait lainnya.

Dampak dari kebijakan ini membuat para pelaku usaha yang sudah melengkapi seluruh persyaratan administrasi bahkan telah dinyatakan memenuhi syarat, tidak bisa disetujui demi mematuhi aturan yang ada.

"Penundaan hingga kapan, secara persisnya saya tidak tahu. Jadi semua masih menunggu arahan lebih lanjut," ungkapnya.

Sementara untuk pelaku usaha lainnya yang telah memiliki izin dan beroperasi, maka mereka tetap melaksanakan kegiatannya tanpa kendala. Pihaknya tidak memiliki wewenang menghentikan, selama tidak ada instruksi larangan yang dikeluarkan.

Sri menjelaskan apabila nantinya kawasan segitiga emas yang meliputi Kabupaten Gunung Mas dan Katingan serta Kota Palangka Raya, benar-benar ditetapkan sebagai ibu kota negara, mengenai mekanisme perizinan atau pun hal lainnya juga tergantung dari pemerintah pusat.

Kemudian, saat ditanyai awak media tentang jumlah usulan izin yang telah diajukan dan mengalami penundaan, serta izin yang telah terbit dan jenisnya, dirinya mengaku tidak bisa menyebutnya secara pasti karena tidak sedang memegang data.

"Kalau jumlah yang mengusulkan tidak hafal saya, tapi pada prinsipnya seperti itu kebijakan untuk saat ini terkait masalah semua perizinan," demikian Sri.*

Siasat Meruntuhkan KPK

SUARANASIONAL.ID-Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga progresif dalam bidang hukum pasca-reformasi. Di...

liputan6.com, detik.com, yahoo.com, twitter.com, facebook.com, berita terkini, viral, video terbaru, ratna sarumpaet , politik, 2018, pilpres, jokowi maruf, prabowo sandi