KPU Klaim Sengketa Pemilihan Luar Negeri Bukan Kewenangan MK

KPU Klaim Sengketa Pemilihan Luar Negeri Bukan Kewenangan MK


SUARANASIONAL.ID - Komisi Pemilihan Umum dalam eksepsinya mendalilkan bahwa permohonan sengketa soal penghitungan surat suara pemilihan luar negeri di Malaysia sesuai rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengadili.

"Ada eksepsi, permohonan pemohon bukan kewenangan Mahkamah karena mendalilkan keputusan Bawaslu 968/K.Bawaslu/PM.00.05/5//2019 tanggal 19 Mei 2019 adalah cacat hukum, menurut kami tidak tepat dibawa ke perselisihan di MK karena menurut perundang-undangan MK objeknya hanya perselisihan hasil pemilihan umum," kata kuasa hukum KPU Sutejo dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) legislatif di Gedung MK, Jakarta, Selasa (16/7).

KPU menilai ketika pemohon mendalilkan adanya rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang cacat hukum, objek permohonan menjadi rekomendasi Bawaslu, bukan penetapan perolehan suara hasil pemilu.

Untuk itu, KPU menyebut seharusnya permohonan yang mempersoalkan rekomendasi Bawaslu tidak diajukan ke MK. "Mestinya kalau itu di mana? Di TUN?" tanya hakim konstitusi Panel I Arief Hidayat yang diiyakan Sutejo.

Sutejo mengatakan tindakan KPU melaksanakan rekomendasi Bawaslu adalah tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni KPU berkewajiban melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu.

Eksepsi KPU tersebut menjawab permohonan Partai Nasdem yang mendalilkan kehilangan 35.306 suara akibat rekomendasi Bawaslu RI tentang surat suara dikirim melalui pos yang diterima kantor PPLN Kuala Lumpur setelah 15 Mei 2019 tidak sah dan tidak dihitung.

Nasdem menyebutkan Bawaslu keliru menafsirkan surat KPU RI Nomor 819/PL.02.6SD/01/KPU.5/2019 tertanggal 12 Mei 2019, padahal Ketua KPU RI telah menjelaskan surat tersebut menetapkan batas waktu penerimaan surat suara terhitung dari cap posnya.

Selain Nasdem, Gerindra dan PKB juga mempersoalkan rekomendasi Bawaslu tentang surat suara pemungutan suara ulang itu. Dilansir dari Antaranews.

KGPI Rencana Gelar Deklarasi Tito-BG

SUARANASIONAL.ID - Konsorsium Gerakan Pemuda Indonesia (KGPI) menyatakan akan menggelar deklarasi dukungan kepada...

liputan6.com, detik.com, yahoo.com, twitter.com, facebook.com, berita terkini, viral, video terbaru, ratna sarumpaet , politik, 2018, pilpres, jokowi maruf, prabowo sandi