Kisah Konsumen Rokok, Kedokteran dan Pajak Rokok 1.9 Triliun

Kisah Konsumen Rokok, Kedokteran dan Pajak Rokok 1.9 Triliun

Turtiantoro menceritakan pengalamannya pada Focus Discussion Group 'Mencari Keadilan Bagi Konsumen Rokok' yang digelar Lembaga Konsumen Rokok Indonesia (LKRI) bekerjasama dengan Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, dan Serikat Pekerja


SUARANASIONAL.ID - Seorang dosen dari Universitas Diponegoro Semarang, Turtiantoro, bercerita mengenai dua kebingungannya terkait permasalahan rokok. Pertama, antara rokok dan kedokteran.

“Ceritanya begini, tahun 2013, bulan Juli, saya terkena serangan jantung, kemudian dibawa ke salah satu rumah sakit di Semarang. Pagi, pukul setengah enam sudah harus masuk ruang operasi. Ketika itu saya pingin ke belakang. Pingin pipis,” tuturnya.

Turtiantoro menceritakan pengalamannya pada Focus Discussion Group 'Mencari Keadilan Bagi Konsumen Rokok' yang digelar Lembaga Konsumen Rokok Indonesia (LKRI) bekerjasama dengan Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, dan Serikat Pekerja Lintas Media (SPLM) Jawa Tengah di Gedung Antonius Fakultas Hukum Unika Soegijapranata Semarang, Sabtu (10/08).

Tak lama kemudian, suster atau perawat yang bertugas saat itu membawanya menuju salah satu toilet yang terletak di dekat ruang tunggu kamar operasi. 

“Sama susternya digeledek ke ruang samping (toilet). Infus saya bawa. Satu hal yang mengejutkan bagi saya ya ketika saya masuk kamar mandi, di atas Water Closet (WC) tempat air, ada satu pack rokok dan korek,” ujarnya. 

Tentu saja hal itu membuatnya kaget bukan kepalang. Pasalnya, hal tersebut ditemui di sebuah kamar mandi ruang operasi rumah sakit. 

“Saya kaget, sehingga tidak jadi kencing. Saya ketuk pintu, sus, sus, ini ada rokok milik siapa? Dia jawab o, itu rokoknya pak dokter," katanya.

Ia tidak perlu menyebut pak dokter itu. Tapi yang jelas itu terjadi di rumah sakit di Semarang. Ini menarik, karena salah satu nasihat dari dokter adalah stop merokok! 

"Lho saya tadi menemukan rokok di kamar mandi ruang tunggu operasi. Sebenarnya ini gejala apa? Tidak ketemu nalar? Tidak mau jujur? Atau apa?” ungkapnya disambut tawa audiens. 

Kedua, Turtiantoro mengaku memiliki dokumen tentang rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah, untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2018. Isinya tentang pajak daerah terkait rokok. 

“Ini pajak daerah, bukan cukai di pemerintah pusat,” katanya. 

Dijelaskannya, sesuai dengan dokumen tersebut, pajak rokok untuk daerah Provinsi Jawa Tengah pada 2018, senilai Rp 1,975 triliun atau sama dengan 14,40 persen dari total pajak daerah. 

“Sedangkan perbandingannya, pajak motor kontribusinya 35 persen. Artinya pemasukan pajak rokok di Jawa Tengah sama dengan separuh dari pajak kendaraan bermotor,” katanya. 

Ia mengaku hendak menyoroti bahwa kebijakan pemerintah dalam lima tahun belakangan ini berkonsentrasi infrastruktur. Terutama untuk infrastruktur pembangunan jalan, baik jalan provinsi, kabupaten maupun kota. 

“Pertanyaannya, kalau pajak rokok memberi kontribusi pajak daerah sebesar itu, seberapa besar peran pajak rokok untuk diformulasikan dalam kebijakan tentang urusan rokok secara adil? Selama ini, perokok itu menjadi minoritas. Perokok menjadi makhluk yang terdiskriminasi,” katanya. *

KGPI Rencana Gelar Deklarasi Tito-BG

SUARANASIONAL.ID - Konsorsium Gerakan Pemuda Indonesia (KGPI) menyatakan akan menggelar deklarasi dukungan kepada...

liputan6.com, detik.com, yahoo.com, twitter.com, facebook.com, berita terkini, viral, video terbaru, ratna sarumpaet , politik, 2018, pilpres, jokowi maruf, prabowo sandi