Ketua Umum PERMAHI Ingatkan Menteri Rini Soemarno : Bersihkan BUMN dari Korupsi, Jika Tidak Mampu Silahkan Mengundurkan Diri

Ketua Umum PERMAHI Ingatkan Menteri Rini Soemarno : Bersihkan BUMN dari Korupsi, Jika Tidak Mampu Silahkan Mengundurkan Diri


SUARANASIONAL.ID - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI), M. Andrean Saefudin memberikan teguran keras kepada Menteri ‎Badan Usaha Milik Negera (BUMN), Rini Soemarno, agar secepatnya berbenah dan membersihkan perusahaan BUMN dari praktik korupsi. Sebab, PERMAHI menilai maraknya operasi tangkap tangan (OTT)  yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat Pejabat BUMN, akibat dari minimnya pencegahan korupsi dan lemahnya peran pengawasan Internal BUMN atau inspektorat Hal tersebut diungkapkan M. Andrean Saefudin saat memberikan keterangan pada rekan-rekan media.

"Kami tegaskan agar secepatnya Menteri BUMN berbenah serta memiliki rasa malu terhadap publik, operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Direktur Keuangan PT.  Angkasa Pura II, Andra Y Agussalam adalah yang kesekian kalinya terjadi di perusahaan pelat merah (BUMN) setelah sebelumnya Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Wisnu Kuncoro, pada Maret 2019, Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir, Mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Emirsyah Satar, Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero), Mantan Direktur Utama PT Pelindo II (Persero) RL Lino dan seterusnya dan seterusnya. Hal itu terjadi akibat minimnya komitmen pencegahan korupsi yang dilakukan Kementrian BUMN dan lemahnya peran pengawasan Internal. Hari ini kami pun melakukan monitoring dan trackking terhadap  beberapa BUMN," kata M. Andrean, di Sekertariat DPN PERMAHI, Jalan Jati Padang Raya, Jakarta Selatan, Kamis (1/8).

‎Menurut M. Andrean, masih banyak perusahaan BUMN yang belum memperbaiki sistem, budaya dan mindsetnya untuk bersih dari tindak perilaku koruptif. Padahal, sambungnya, perubahan seharusnya dilakukan dengan penuh kesadaran dan rasa malu bila melakukan prilaku koruptif, tentu ini harus di contohkan oleh Menterinya terlebih dahulu.

"Yang kita inginkan perubahan itu dimulai dari Internal Kementrian BUMN itu sendiri atas dasar kesadaran dan komitmen menterinya. Kami Ingatkan, bersihkan BUMN dari Korupsi, jika tidak mampu silahkan mengundurkan diri sebelum dipecat presiden" terangnya.

M. Andrean menjelaskan, BUMN sendiri saat ini memiliki aset sekira Rp 8.000 triliun dengan omzet mencapai Rp 2.800 triliun atau lebih besar dari APBN. Dengan uang sebesar itu, seharusnya BUMN dapat berperan besar dan memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan malah dijadikan ladang korupsi baru. 

Dia pun menantang Komisi Pemberantasn Korupsi (KPK) untuk menindak siapa saja Pejabat BUMN, penegak hukum, pemangku kebijakan, kepala daerah dan mafia peradilan yang melakukan atau terlibat dalam praktik korupsi. Sebab, PERMAHI menilai masih minim prestasi KPK dalam mengungkap praktik korupsi disektor peradilan, yang sudah barang tentu melibatkan aparat penegak hukum. Tegas, M. Andrean Saefudin.

"Kami menantang KPK agar bekerja maksimal dalam mengungkap praktik korupsi disektor peradilan yang melibatkan mafia-mafia peradilan yang menurut hemat saya bukan menjadi rahasia lagi, tapi sudah menjadi pengetahuan umum bagi para penegak hukum yang korup. Oleh karena itu, saya menyarankan agar KPK melakukan pemeriksaan dan penyadapan terhadap semua kepala pengadilan negeri, pengadilan tinggi serta aparat penegak hukum lainya," tekannya.

KGPI Rencana Gelar Deklarasi Tito-BG

SUARANASIONAL.ID - Konsorsium Gerakan Pemuda Indonesia (KGPI) menyatakan akan menggelar deklarasi dukungan kepada...

liputan6.com, detik.com, yahoo.com, twitter.com, facebook.com, berita terkini, viral, video terbaru, ratna sarumpaet , politik, 2018, pilpres, jokowi maruf, prabowo sandi