Jangan Sampai Pancasila Tajam Kebawah Tapi Tumpul Keatas

Jangan Sampai Pancasila Tajam Kebawah Tapi Tumpul Keatas

Ketua Umum Badko HMI Jawa Barat Khoirul Anam Gumilar Winata.@Istimewa


SUARANASIONAL.ID - Bulan Juni merupakan bulan Pancasila karena ada dua momentum besar dalam bulan ini, yang pertama adalah 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila, dan 6 Juni merupakan hari lahirnya Sang Proklamator Ir.Soekarno yang merupakan salahsatu penggagas Pancasila

Maka tidak heran belakangan ini banyak muncul pendapat dan opini perihal bagaimana masyarakat harus memiliki jiwa pancasila, dengan berbagai jargon yang cukup ramai dalam berbincangan masyarakat. Hal tersebut merupakan hal positif yang perlu ditanamkan kepada masyarakat, dan semoga bisa diiplementasikan dalam kehidupan kita.

Pancasila merupakan isi dalam jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun lamanya telah terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dan dengan demikian, Pancasila tidak saja sebagai falsafah negara, akan tetapi lebih luas lagi, yaitu falsafah bangsa Indonesia, sebagai kepribadian bangsa, sebagai ideologi bangsa, sebagai sumber dari segala sumber hukum bangsa Indonesia. Yang tentunya harus dipahami dan diimplementasikan oleh semua segenap elemen bangsa Indonesia dalam berkehidupan bernegara, guna mencapai cita cita negara Indonesia.

Pancasila menjadi acuan kita dalam bernegara, dimana ada Pemerintah, Swasta , Masyarakat, dan Media sebagai elemen-elemen Utama dalam kehidupan bernagara, dan pemerintah (dalam arti luas) sebagai leading sector dalam menjalankan roda pemerintahan  kehidupan bernegara. 

Terdapat tiga paradigma pemerintahan, yaitu pemerintahan sebagai a rulling process, pemerintahan sebagai a governing process, dan pemerintahan sebagai an administering process. 

Sebagai a rulling process kualitas penyelenggaraan pemerintahan tergantung pada kapasitas seorang pemimpin. 

Kedua pemerintahan sebagai a governing process merupakan konsep dasar kekuasaan yang terbentuk dari pada kedaulatan rakyat. Ketiga, pemerintahan sebagai an administering proces, yakni pemerintahan yang terbangun oleh suatu sistem hukum yang kuat dan komperhensif, dimana seluruh interaksi kekuasaan dikontrol oleh sistem administrasi yang bekerja secara tertib dan teratur, (Ryasid, 2007:18-20).

Pemerintah menjadi sosok sentral dalam berjalannya roda pemerintahan untuk mencapai tujuan negara yang harus memahami Pancasila dan harus mengimplementasikan pancasila. Bagaimana pemerintah bisa menjalankan tiga fungsinya sebagai a rulling process, a governing process, dan administering process dengan berpegang kepada nilai nilai pancasila. 

Apaka sudah ber-Ketuhanan yang Maha Esa ?, apakah sudah berprikemanusiaan yang adil dan beradap? apakah sudah menjaga persatuan?, apakah kita sudah dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan ?, apakah sudah ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?.

Hal itu perlu kita pahami juga sebagai warganegara, karena posisi pemerintah begitu sentral dalam menjalankan roda pemerintahan yang menentukan nasib kita kedepan, hal ini harus ditekankan bagi pemerintah dari tingkat atau level paling bawah yaitu desa/kelurahan, kab/kota, provinsi, dan nasional secara utuh. Hal tersebutut diperlukan  untuk mencegah supaya penanaman dan pengamalan pancasila seperti hukum, yang tajam kebawah tumpul keatas, ini yang harus kita cegah.

Seperti dari 189 RUU yang masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2015-2019 hanya 26 RUU yang sudah masuk pembahasan dan ditetapkan sebagai UU. Belum lagi banyaknya UU yang perlu direvisi seperti UU No 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi karena dikeluarkannya Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa beberapa pasal dan penjelasan yang berkaitan dengan badan pelaksana bertentangan dengan UUD 1945 pasal 33.

Produk hukum yang sudah jelas bertentangan dengan UUD 1945 berarti bertentangan juga dengan nilai – nilai Pancasila, seharusnya secepatnya di selesaikan perampungan Revisi UU Migas tersebut oleh DPR RI. Itu salahsatu contoh dari sekian banyak fenomena bagaimana pemerintah sendiripun belum memahami dan mengamalkan nilai nilai pancasila dalam menjalankan roda pemerintahan. 

Karena pemerintah sebagai leading sector dalam menjalankan roda pemerintah, karena pemerintah merupakan contoh dan tauladan masrakat, karena pemerintah merupakan cerminan wajah bangsa dan negara.

Maka dari itu kita sebagai warganegara wajib mengamalkan pancasila dalam setiap aktifitas kehidupan kita, dan bentuk kritik dan memberikan gagasan  kepada pemerintah dalam pengamalan pancasila disetiap aktiftasnya, itu juga merupakan bentuk pengamalan pancasila yang bisa kita lakukan sebagai warganera, diera demokrasi yang berlandaskan Pancasila (demokrasi pancasila).

*Penulis: Khoirul Anam Gumilar Winata (Ketua Umum Badko HMI Jawa Barat)

liputan6.com, detik.com, yahoo.com, twitter.com, facebook.com, berita terkini, viral, video terbaru, ratna sarumpaet , politik, 2018, pilpres, jokowi maruf, prabowo sandi