Extraordiniary Crime,Bagaimana Penanganan Korupsi di Indonesia?

Extraordiniary Crime,Bagaimana Penanganan Korupsi di Indonesia?

Siti Habiba, SH ( Berkerudung) sedang menyampaikan temuan LBH Kota Malang terkait persoalan pemberantasan korupsi di Indonesia ), Senin (20/05).@Istimewa


SUARANASIONAL.ID - Rangkaian kegiatan tadarus anti korupsi yang dimotori oleh Laboratorium Ilmu Pemerintahan UMM kembali digelar. Kali ini fokus melihat proses penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi di Indonesia yang masih dibilang cukup lemah, hal ini dibuktikan rendahnya hukuman untuk terdakwa koruptor dan munculnya kasus–kasus pemberian ruang mewah bagi tahanan kasus korupsi.

Siti Habibah, Aktivis dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Malang, menyampaikan bahwa konflik yang terjadi antar lembaga penegak hukum terjadi akibat ego sektoral masing-masing institusi dan kuatnya tarik ulur kepentingan yang terjadi. Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) adalah salah satu contohnya.

“Jika ingin dievaluasi dalam aspek pemberantasan korupsi, KPK merupakan lembaga yang mendapat apresiasi paling tiggi dibanding Kejaksaan dan Kepolisian. KPK terbukti mampu menangani kasus-kasus besar yang selama ini belum terjamah atau sangat sulit diselesaikan oleh Kepolisian maupun Kejaksaan,” tutur Habibah di LBH Kota Malang, Senin (20/05).

Lebih jauh sebetulnya Indonesia memiliki 3 lembaga penegak hukum yang bisa menangani kasus korupsi yakni, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam prakteknya ketiga lembaga ini sulit sekali melakukan sinergi padahal korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang tentu saja butuh kerjasama terpadu ketiga institusi ini. Yang terlihat beberapa kali terjadi konflik lembaga yang membuat penegakan kasus korupsi-korupsi besar menjadi terhambat.

Habibah melanjutkan bahwa KPK berdasarkan UU no 30 tahun 2003 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki beberapa penjelasan dalam penanganan kasus korupsi.

Pertama, kasus korupsi yang menyeret aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Kedua, kasus korupsi yang disorot oleh masyarakat dan membutuhkan penyelesaian yang cepat dan yang terakhir. Ketiga, kasus korupsi yang merugikan negara lebih dari 1miliar rupiah,” katanya.

Pada prakteknya, lanjut Habibah, sampai saat ini KPK berhasil mengungkap kasus-kasus korupsi besar bukan hanya di nasional maupun juga di daerah. Khusus di kota Malang, KPK lah yang berhasil mengungkap kasus suap RAPBD –sesuatu kasus fenomenal yang melibatkan 42 dari 45 anggota DPRD Kota Malang.

“Selama ini aktor-aktor politik ini sulit terjamah oleh penegakan hukum. Kehadiran KPK membuktikan bahwa para pelaku korupsi berjamaah dapat di proses hukum. Pada akhirnya dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk terus mengawasi jalanya pemberantasan korupsi di daerah. Tanpa itu semua korupsi akan semakin merajalela,” yakin Habibah.

liputan6.com, detik.com, yahoo.com, twitter.com, facebook.com, berita terkini, viral, video terbaru, ratna sarumpaet , politik, 2018, pilpres, jokowi maruf, prabowo sandi