Dewan Adat Keerom Desak KPK Segera Audit Penggunaan Anggaran

Dewan Adat Keerom Desak KPK Segera Audit Penggunaan Anggaran


SUARANASIONAL.ID - Dewan Adat Keerom meminta agar setelah pelantikan wakil bupati Piter Gusbager sisa masa bakti 2016-2021, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Keerom untuk segera diperbaiki.

"Kami minta, setelah pelantikan Wakil Bupati Keerom, SKPD Keerom perlu ada perbaikan segera. karena sampai hari ini di Keerom itu terjadi ketidak adilan terhadap masyarakat asli suku Keerom sendiri," kata Ketua Dewan Adat Keerom (DAK) Servo Tuamis kepada media ini, Senin (29/7).

Menurutnya, telah terjadi besar-besaran baik itu soal penempatan birokrasi maupun tentang penggunaan dana negara (pusat) daerah yang turun hinghga dana Otsus. Karena selama ini tidak tersentuh oleh masyarakat.

"Baik itu masyarakat adat setempat maupun masyarakat Nusa-Bangsa yang ada di Kabupaten Keerom. Untuk itu, dengan terpilihnya wakil bupati Keerom, maka hal ini perlu diperhatikan. Dan perlu besar-besaran perbaikan di birokrasi Keerom. Jadi, yang paling penting lagi perlu ditanjau penggunaan dana anggaran tahun kemarin itu kemana saja," cetusnya.

"KPK, BPK dan Kejaksaan segera turun untuk audit kembali penggunaan dana di Kabupaten Keerom. Ini permintaan dari Dewan Adat Keerom kepada pemerintah pusat dalam hal ini lembaga-lembaga terkait untuk menindaklanjuti permintaan masyarakat terkait keadilan anggaran bagi masyarakat di Kabupaten Keerom," urai Servo.

"Desakan ini disampaikan kepada pemerintah terutama lembaga-lembaga hukum positip baik itu KPK, BPK, Kepolisian, turun ke Kabupaten Keerom. Karena sampai dengan hari ini penggunaan dana itu tidak jelas. Jadi itu perlu kami tegaskan," tegasnya.

"Ya. Sudah 15 tahun kenapa Kabupaten Keerom ini tidak maju-maju? Untuk diketahui Kabupaten Keerom adalah Garda terdepan di Perbatasan Papua New Gini dengan NKRI. Maka,secara tegas, Dewan Adat Keerom meminta KPK untuk lakukan audit dana-dana yang digunakan terhadap bupati-bupati sebelumnya sampai hari ini," tegas Servo.

Karena tidak ada pemerataan Dewan Adat Keerom Desak KPK, Segera Turun Audit Penggunaan Anggaran selama ini Keerom- Dewan Adat Keerom meminta agar setelah pelantikan wakil bupati Piter Gusbager sisa masa bakti 2016-2021, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Keerom untuk segera diperbaiki.

"Kami minta, setelah pelantikan Wakil Bupati Keerom, SKPD Keerom perlu ada perbaikan segera. karena sampai hari ini di Keerom itu terjadi ketidak adilan terhadap masyarakat asli suku Keerom sendiri," kata Ketua Dewan Adat Keerom (DAK) Servo Tuamis kepada media ini, Senin (29/7).

Menurutnya, telah terjadi besar-besaran baik itu soal penempatan birokrasi maupun tentang penggunaan dana negara (pusat) daerah yang turun hinghga dana Otsus. Karena selama ini tidak tersentuh oleh masyarakat.

"Baik itu masyarakat adat setempat maupun masyarakat Nusa-Bangsa yang ada di Kabupaten Keerom. Untuk itu,dengan terpilihnya wakil bupati keerom, maka hal ini perlu diperhatikan. Dan perlu besar-besaran perbaikan di birokrasi Keerom. Jadi, yang paling penting lagi perlu ditanjau penggunaan dana anggaran tahun kemarin itu kemana saja," ujarnya.

Pembangunan di Kabupaten Keerom yang menggunakan dana anggaran dari pemerintah daerah di Keerom. baik itu orang Papua maupun non asli Papua.

"Jadi sekali lagi tidak ada keadilan bagi masyarakat Keerom. Jadi kami meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk segera audit langsung penggunaan anggaran daerah Kabupaten Keerom,"tegas Servo berharap.

"Sampai hari ini banyak anak-anak putus sekolah bahkan menggunakan obat-obat trerlarang,seperti ganja dan miras. Penggunaan anggaran tidak terlalu jelas bagi masyarakat. Jangankan sekolah formal.non formal pun  demikian.

"Sekali lagi, KPK segera turun dan audit dari Kejaksaan juga turun untuk audit kembali penggunaan dana selama ini di Kabupaten Keerom. Ini kami sangat berharap agar KPK segera turun ke Keerom lakukan audit dana-dana anggaran penggunaan dana di kabupaten keerom selama ini,' pinta Servo Tuamis. *

Siasat Meruntuhkan KPK

SUARANASIONAL.ID-Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga progresif dalam bidang hukum pasca-reformasi. Di...

liputan6.com, detik.com, yahoo.com, twitter.com, facebook.com, berita terkini, viral, video terbaru, ratna sarumpaet , politik, 2018, pilpres, jokowi maruf, prabowo sandi