Antara Hilirisasi Mineral dan Industri Hilir Baja Nasional

Antara Hilirisasi Mineral dan Industri Hilir Baja Nasional


SUARANASIONAL.ID - Baru baru ini dunia usaha dihebohkan dengan berita PT Krakatau Steel Tbk (KS) yang terancam bangkrut. Baja KS tidak bisa bersaing dengan baja impor dari China yang lebih murah dan telah beredar luas di tanah air.

Bahkan berita terbaru tentang terungkapnya alasan pengunduran diri salah seorang Komisarisnya, membuat citra BUMN baja ini semakin terpuruk.

FGD (focus group discussion) yang digagas oleh Kadin Indonesia Rabu lalu (24/7), terkait tata kelola dan harga baja nasional, memiliki arti sangat penting.  Tidak hanya dari sisi substansi bahasan namun juga momentumnya. 

Industri baja adalah industri strategis yang menjadi modal utama pembangunan nasional (steel is a national power). Apalagi Pemerintah terus membangun infrastruktur fisik dimana mana yang tentu banyak membutuhkan baja.

Komisi VII DPR RI sebagai mitra kerja Pemerintah di sektor ESDM memiliki perhatian yang besar terhadap hilirisasi mineral, termasuk pembangunan smelter yang menggunakan bahan baku konsentrat/bijih besi dan pasir besi. Hingga saat ini ada empat Perusahaan yang memiliki IUP (izin usaha pertambangan) sedang membangun smelter yang menghasilkan produk besi (Fe).

Menurut data Kementerian ESDM (2019), cadangan mineral besi Indonesia tidak kurang dari 3 miliar ton. Namun belum semua cadangan ini bisa diproduksi, karena keterbatasan investor. Faktanya hanya dua perusahaan besar yang menambang, dengan produksi bijih besi dan pasir besi sebanyak 3,9 juta ton pertahun. Sedangkan untuk konsentrat besi sebesar 3,1 juta ton per tahun.

Dari produksi tambang tersebut, hanya menghasilkan output 1,3 juta ton Fe per tahun. Masih sangat jauh dari kebutuhan PT Krakatau Steel dan PT Krakatau POSCO, yaitu sebesar 7,1 juta ton Fe per tahun.  Belum lagi perusahaan baja yang lain.

Untuk itu, masalah hilir baja ini tidak bisa dilepaskan dari masalah hulunya, yaitu tambang mineral besi. Perlu kerja keras pemerintah dan swasta agar kita tidak menjadi sekadar pasar empuk dari negara lain, padahal kita punya sumber daya mineral besi yang cukup. Semoga hasil FGD Kadin Indonesia kemarin  dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah dan para pemangku kepentingan. ***

*Penulis : Ismet Djafar (Pemerhati Energi dan Pertambangan)

Siasat Meruntuhkan KPK

SUARANASIONAL.ID-Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga progresif dalam bidang hukum pasca-reformasi. Di...

liputan6.com, detik.com, yahoo.com, twitter.com, facebook.com, berita terkini, viral, video terbaru, ratna sarumpaet , politik, 2018, pilpres, jokowi maruf, prabowo sandi