74 Tahun Indonesia Merdeka: Merdekakan Perempuan dari Kekerasan Seksual

74 Tahun Indonesia Merdeka: Merdekakan Perempuan dari Kekerasan Seksual

Illustrasi Kekerasan Seksual


SUARANASIONAL.ID - Sebagai salah satu negara anggota PBB yang telah meratifikasi Convention of the Elemination of all forms Descrimination Againts Women atau CEDAW, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai usaha untuk memenuhi hak-hak perempuan serta memberikan keadilan kepada perempuan korban kekerasan.

Seiring dengan itu, kompleksitas permasalahan perempuan terus menyasar berbagai aspek kehidupan perempuan mulai dari sosial budaya, ekonomi politik, pendidikan kesehatan, teknologi dan lainnya. 35 tahun sudah CEDAW diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, 74 tahun sudah bangsa Indonesia merdeka, sudahkah perempuan Indonesia merdeka dari segala bentuk tindakan kekerasan?

Salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang belakangan menjadi sorotan publik adalah kekerasan seksual. Publik semakin ramai memperbincangkannya karena usulan pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang sedang dibahas di senayan.

RUU ini menuai pro dan kontra dari berbagai pihak, mulai dari istilah yang digunakan pada judul RUU juga pasal-pasal yang ada didalamnya.

Hal ini masih dapat dimaknai wajar, karena tidak semua pihak berangkat dari pengetahuan, pengalaman terutama persfektif yang sama dalam mengawal RUU ini.

Dalam berbagai sorotan media massa dan forum-forum kajian pro dan kontra RUU ini, sedikit banyaknya pihak kontra mengemukakan kekhawatiran tentang makna tersirat dalam istilah kekerasan seksual masih sangat meluas maknanya, yang kemudian dianggap sangat memungkinkan pelegalan zina, hubungan suka sama suka diluar ikatan pernikahan, mengkriminalisasi hubungan seksual suami istri dan juga ditengarai memberikan legitimasi terhadap hubungan seksual yang dianggap menyimpang dan berbagai pendapat lainnya yang mengganggap ruu ini tidak perlu disahkan.

Tanpa bermaksud mengabaikan apa yang menjadi pendapat diatas, sebagai perempuan yang sedikit punya pengalaman berhadapan perempuan korban kekerasan, terutama perempuan korban kekerasan seksual, saya ingin mengurai sedikit apa yang menjadi pikiran saya tentang ruu ini.

Bahwa selama lima belas tahun terakhir, ditemukan lima belas jenis kekerasan seksual dan yang dikenali oleh KUHP hanya dua atau tiga jenis, sehingga tidak mengakomodir bentuk kekerasan seksual lainnya. Pada faktanya, kekerasan seksual mulai sangat beragam jenisnya.

Contoh; kekerasan seksual yang dilakukan dengan menggunakan alat-alat tertentu, kekerasan seksual berbasis online atau cyber crime seperti revenge porn dan lainnya yang didalam hukum pidana kita belum dikenali sebagai kekerasan seksual.

Dan seiring perkembangan zaman kekerasan seksual sangat mungkin akan menemukan jenis-jenis baru. Sebab itulah definisi kekerasan seksual dalam ruu ini memiliki cakupan yang luas.

Selanjutnya, ruu ini berangkat dari pengalaman korban, dan para pendamping yang telah melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual.

Sehingga untuk memaknai ruu ini sangat penting menggunakan persfektif  korban; tentang bagaimana korban kekerasan seksual mengalami victim blaming, korban sulit memberikan bukti karena alat bukti yang menyulitkan korban, korban mengalami stigma dari aparat penegak hukum, dan korban mengalami trauma berulang saat menghadapi proses peradilan dan lainnya.

Selain korban, para pendamping korban yang juga mengalami kesulitan ketika melakukan pendampingan; mereka harus terus  berhadapan dengan aparat penegagk hukum yang tidak memiliki persfektif korban, dan keterbatasan hukum yang bisa memberikan kepastian hukum kepada korban sehingga dalam melakukan pembelaan terhadap korban pendamping seringkali menemukan jalan buntu.

Sebab itu, rancangan undang-undang ini diperuntukkan sebagai lex specialis atas berbagai jenis kekerasan seksual yang telah ditemukenali kurang lebih selama lima belas tahun terakhir dalam persfektif korban kekerasan seksual. Ruu ini menawarkan enam keunggulan, yaitu: Pertama tentang acara pidana.

Ruu ini menawarkan terobosan hokum atas seringnya korban mengalami hambatan ketika mencari keadilan dengan menambahkan alat bukti, korban tidak dapat dijadikan tersangka, larangan aparat penegak hokum mengkriminalkan korban, dan lainnya. Kedua tentang pencegahan.

Pencegahan dalam ruu meliputi beberapa sektor: pendidikan, ekonomi, sosial budaya,  infrastruktur, pelayanan dan tata ruang, misalnya membangun lingkungan dan fasilitas publik yang aman dan nyaman bagi perempuan, memberikan penguatan kapasitas tentang penghapusan kekerasan seksual kepada lembaga/kelompok masyarakat, dan lainnya.

Ketiga tentang pemulihan korban. Karena mengalami kekerasan, korban mengalami kesulitan untuk kembali pada kondisi psikis, fisik, seksual, ekonomi sosial, maupun politik sebelum terjadi kekerasan seksual.

Ruu ini mengatu tentang pemulihan korban, yang meliputi sebelum dan selama, dan sesudah peradilan seperti pelayanan kesehatan untuk pemulihan fisik dan psikis orban, pendampingan hukum, pemberdayaan ekonomi untuk korban dan keluarganya, dan bentuk-bentuk pemulihan korban lainnya.

Keempat adalah tentang pemantauan yang dilakukan oleh negara atas pencapaian RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini. Hal ini dilakukan sebagai upaya negara dalam memastikan pemenuhan hak-hak korban.

Kelima tentang ketentuan pidana yang meliputi pinda pokok dan pidana tambahan. Point keunggulan keenam adalah tentang sdembilan dari lima belas jenis kekerasan seksual yang masuk dalam tindak pidana yaitu; pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual.

Atas apa yang telah saya uraikan diatas, ruu ini harus dimaknai sebagai upaya negara dalam memenuhi hak-hak korban atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan. Bagi saya, keadilan terhadap korban kekerasan seksual adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perempuan korban kekerasan adalah warga negara yang memiliki hak yang sama dan setara dimata hukum.

Sebab itu negara harus memberikan keadilan dan memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negaranya tak terkecuali perempuan korban kekerasan seksual dengan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undangan Penghapusan Kekerasan Seksual (RUUPKS).

Penghapusan kekerasan seksual harus menjadi agenda penting dalam 74 tahun republik ini merdeka. Perempuan harus merdeka dari kekerasan seksual. MERDEKA!!!


Penulis : Sekretaris Umum KOHATI PB HMI/Mutya Gustina

Siasat Meruntuhkan KPK

SUARANASIONAL.ID-Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga progresif dalam bidang hukum pasca-reformasi. Di...

liputan6.com, detik.com, yahoo.com, twitter.com, facebook.com, berita terkini, viral, video terbaru, ratna sarumpaet , politik, 2018, pilpres, jokowi maruf, prabowo sandi