Sinkronisasi Program: Menteri BUMN dan Menteri PPPA Perkuat Pelayanan Masyarakat
 |
| Menteri Badan Usaha MIlik Negara (BUMN) Erick Thohir (kanan) dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Choiri Fauzi (kiri) melakukan pertemuan di Jakarta, Selasa (24/12/2024). (Dok. ANTARA). |
SUARANASIONAL.ID - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Choiri Fauzi mengadakan pertemuan untuk menyelaraskan program kerja masing-masing kementerian. Langkah ini bertujuan memperkuat pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam upaya mewujudkan kesejahteraan keluarga.
Setelah pertemuan yang berlangsung di Jakarta, Selasa (24/12/2024), Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan bahwa sinkronisasi tersebut sesuai arahan Presiden Prabowo untuk mempercepat tercapainya visi Indonesia Emas 2045. Salah satu fokus utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada level keluarga.
Erick menyatakan bahwa Kementerian BUMN siap mendukung peningkatan teknologi untuk pusat panggilan (call center) layanan pengaduan masyarakat, yang dikelola oleh PT Telkom Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian kasus-kasus terkait perempuan dan anak.
"Ada call center juga yang selama ini di-backup oleh Telkom. Nanti kita tentu dengan sebuah teknologi baru, kita akan coba upgrading supaya bagaimana pelayanan pengaduan ini bisa lebih maksimal lagi," ujar Erick.
Sementara itu, Menteri PPPA Arifah Choiri Fauzi menjelaskan bahwa kolaborasi dengan Kementerian BUMN tidak hanya terbatas pada peningkatan layanan call center, tetapi juga mencakup dua program prioritas lainnya, yaitu:
- Ruang Bersama Indonesia: Sebuah inisiatif yang bertujuan memberikan ruang diskusi dan pendampingan bagi masyarakat, khususnya perempuan dan anak.
- Integrasi Data Berbasis Desa: Sistem data terpadu yang fokus pada isu-isu perempuan dan anak untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif di tingkat lokal.
Menurut Arifah, ketiga program ini dirancang untuk meminimalkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan di keluarga.
"Ini beberapa hal yang akan kami kolaborasikan dengan Bapak Erick selaku Menteri BUMN. Semoga sampai ke tingkat desa kita bisa menguatkan perempuan-perempuan Indonesia dan melindungi anak-anak Indonesia," jelas Arifah.
Melalui kerja sama ini, Kementerian BUMN dan Kementerian PPPA berharap dapat menciptakan sinergi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan kolaborasi yang strategis, program-program yang dijalankan tidak hanya dapat meningkatkan pelayanan tetapi juga menjadi fondasi penting dalam menciptakan Indonesia yang lebih inklusif dan berdaya saing.
