Prabowo: Penyelundupan Tekstil Ancaman Serius bagi Kedaulatan Bangsa

Presiden Prabowo Subianto tiba di Kantor Kementerian PPN/Bappenas untuk memberikan arahan kepada jajaran petinggi kementerian/lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait pelaksanaan RPJMN 2025–2029, Jakarta, Senin (30/12/2024). (Dok. ANTARA).

SUARANASIONAL.ID - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyoroti praktik penyelundupan sebagai ancaman nyata terhadap kedaulatan bangsa, khususnya dalam sektor tekstil. Pernyataan ini disampaikan saat ia memberikan arahan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN 2025-2029 yang berlangsung di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, pada Senin (30/12/2024).

Presiden Prabowo menegaskan bahwa penyelundupan tekstil tidak hanya merugikan ekonomi negara tetapi juga berdampak signifikan pada industri dalam negeri dan kehidupan para pekerja. "Penyelundupan tekstil, misalnya, mengancam industri dalam negeri dan kehidupan ratusan ribu pekerja kita," ungkapnya.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa kebocoran akibat penyelundupan ini tidak hanya berasal dari pihak luar, tetapi juga melibatkan pelaku dari dalam negeri yang berpotensi merusak kedaulatan nasional. "Penyelundupan dari warga dalam negeri adalah membahayakan kedaulatan Indonesia," ujarnya.

Untuk mengatasi masalah ini, Presiden menekankan pentingnya membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas sebagai langkah utama menjaga kedaulatan bangsa serta melindungi kehidupan rakyat. Ia juga menekankan perlunya tindakan tegas terhadap para pelaku penyelundupan.

"Indonesia harus mempunyai pemerintah yang bersih, Indonesia harus memiliki pemerintahan yang bersih," katanya dengan tegas.

Sebagai langkah konkret, Prabowo menyatakan bahwa aparat pemerintah perlu diberikan kewenangan khusus untuk menghentikan ancaman penyelundupan. Bahkan, ia membuka kemungkinan menerapkan tindakan ekstrem, seperti menenggelamkan kapal-kapal penyelundup, namun langkah ini masih membutuhkan pandangan ahli hukum sebelum diimplementasikan.

Presiden mengajak seluruh jajaran pemerintahan untuk bersinergi dalam menghentikan kebocoran yang merugikan negara. Ia menegaskan bahwa upaya kolektif ini diperlukan untuk memastikan kedaulatan bangsa tetap terjaga dan rakyat Indonesia terlindungi.

Melalui seruan ini, Prabowo berharap bahwa ancaman penyelundupan, terutama dalam sektor strategis seperti tekstil, dapat ditangani dengan lebih efektif demi keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.