 |
| Menkominfo, Budi Arie Setiadi. |
SUARANASIONAL.ID - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan mempercepat target peningkatan kecepatan internet seluler di Indonesia hingga 100 Mbps.
Langkah ini dianggap sebagai upaya strategis untuk mendukung perkembangan konektivitas digital yang semakin penting dalam era inovasi teknologi saat ini.
"Target 100 Mbps ini paling enggak dalam waktu 4-5 tahun ke depan, kita harus berupaya ke sana," kata Budi dikutip ANTARA, Kamis (3/10/2024).
Dalam penjelasannya, Budi menekankan bahwa peningkatan kuantitas dan kualitas konektivitas di Indonesia sudah menjadi keharusan. Hal ini seiring dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi yang sangat bergantung pada infrastruktur digital yang memadai.
Budi juga mengakui bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam satu dekade terakhir, ada peningkatan signifikan dalam kecepatan internet di Indonesia.
Namun, ia menekankan bahwa upaya tersebut perlu diperkuat lebih jauh untuk menyesuaikan dengan laju pertumbuhan inovasi teknologi yang terjadi di tingkat global.
"Betul bahwa di 2014-2024 kecepatan internet Indonesia meningkat 10 kali lipat. Di 2015 itu kecepatan internet kita 2,5 Mbps dan di 2024 ini sudah 25 Mbps. Tapi dibandingkan negara lain seperti China ya tetap jauh, saat ini China saja sudah 160 Mbps. Karena itu kita menargetkan minimal Indonesia dalam lima tahun ke depan sudah bisa 100 Mbps," jelas Budi.
Untuk mencapai target 100 Mbps, Budi Arie mengungkapkan bahwa pemerintah sedang berupaya maksimal dalam memfasilitasi industri telekomunikasi agar dapat mempercepat pembangunan infrastruktur digital di seluruh penjuru Indonesia.
Peningkatan infrastruktur ini bertujuan untuk memastikan pemerataan akses internet yang berkualitas di seluruh wilayah Indonesia.
Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kominfo adalah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait pengurangan biaya, termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dibebankan kepada pelaku industri telekomunikasi.
Dengan pengurangan biaya ini, diharapkan pembangunan infrastruktur digital dapat berjalan lebih cepat dan meningkatkan daya tarik investasi di sektor ini.
"PNBP ini kewenangannya ada di Kemenkeu tapi kami upayakan cari yang terbaik supaya ditemukan equilibrium atau keseimbangannya bisa kita jaga. Supaya iklim investasi di sektor infrastruktur digital bisa lebih atraktif," tutup Budi.
