Visi Politik Prabowo-Sandi: Gagasan Untuk Kembali Memerdekakan Indonesia

Visi Politik Prabowo-Sandi: Gagasan Untuk Kembali Memerdekakan Indonesia

Prabowo Subianto, Calon Presiden Nomor Urut 02.


SUARANASIONAL.ID - Tugas pemimpin adalah membawa anggota yang dipimpinnya meraih cita-cita yang diimpikan bersama. Pemimpin bukanlah dia yang memanfaatkan tenaga anggotanya untuk menghasilkan kenyamanan bagi pemimpinnya, namun sebaliknya pemimpin adalah sosok yang berusaha keras dan bekerja sama dengan anggotanya untuk meraih cita-cita bersama dengan mempertahankan hak-hak anggotanya, menjaga martabat dan harkatnya, melindungi keyakinan dan aset yang dimilikinya, tegasnya memuliakan kehidupan anggotanya.

Sehingga, kepemimpinan tidak semata-mata soal politik kekuasaan, dengan sekian fasilitas dan kewenangan yang dimilikinya. Namun kepemimpinan adalah amanah moral yang dititipkan dengan tujuan etik untuk memenuhi hasrat keadilan. Landasan moral keadilan inilah yang menjelaskan mengapa eksistensi kepemimpinan harus ada. Keadilan bersama merupakan fitrah kemanusiaan, dalam artian semua manusia ingin diperlakukan dan mendapatkan keadilan. Maka kepemimpinan hadir untuk mewujudkan keadilan tersebut.

Keadilan sendiri yang mula-mula hanya sebagai hasrat manusiawi yang bersifat fitrah mesti dibangun formasi strukturalnya dengan mendesain infrastruktur politik, ekonomi maupun kebudayaan yang memungkinkan seluruh anggota dalam berpartisipasi menyuarakan haknya. Dengan demikian tugas politik adalah mewujudkan visi etik yakni pemenuhan rasa keadilan pada masyarakat.

Indonesia sebagai negara dibangun dengan melihat secara cukup mendalam arti kemanusiaan dan keadilan tersebut. Hal tersebut sangat eksplisit dalam pembukaan (preambul) Undang-Undang dasar 1945. Terlihat di alinea pertama dan kedua:

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.” 

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.”

Berbeda dengan makhluk lainnya, manusia secara kosmik memiliki tatanan eksistensial yang amat sempurna. Karena manusia memiliki fungsi rasional, fungsi etik, dan juga memiliki kedalaman spiritual yang menjadikannya melihat dunia dengan cara yang amat dinamis bahkan jauh melampaui apa yang sekedar terlihat oleh panca indera semata.

Eksistensi manusia yang sedemikian rupa memberikannya kemampuan untuk menciptakan visi dalam kehidupannya. Manusia hendak menjalani hidup ini dengan kebermaknaan, sehingga visi yang digagasnya semata untuk memberi makna pada dunia. Dalam konteks ini maka pemaksaan, penjajahan dan atau segala bentuk yang mengungkung manusia hanya berposisi dengan obyek eksploitasi bagi manusia lainnya adalah fenomena yang mesti ditolak. Sehingga kemerdekaan adalah satu-satunya jalan terbaik setiap manusia untuk merealisasikan visi dan keyakinannya.

Pembukaan UUD ’45 di atas, merepresentasikan gagasan kemanusiaan yang universal. Tentu saja latar spasio-kultural sebagai bangsa merupakan hal yang tak bisa dihindarkan karena bagaimanapun kebangsaan adalah fakta material-imanen yang sudah kodrati pada kehidpuan sosial manusia.

Indonesia sebagai keseluruhan tata wilayah dan kesatuan kebangsaannya bersepakat untuk mendirikan negara di atas batu pijakan kemanusiaan tersebut. Maka bangsa ini memilih untuk merdeka, satu pilihan untuk merealisasikan nilai kemanusiaannya yakni peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Untuk itu, perjuangan melawan penjajahan adalah sebuah keharusan untuk mecapai visi kemerdekaan. Imajinasi yang tertanam kuat dalam benak masyarakat yang berjuang dalam perlawanan ini adalah Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.” Maka paham ini mengadaikan tidak ada kemerdekaan, kesatuan, kedaulatan, keadilan dan kemakmuran dalam politik penjajahan. Penjajahan yang dimaksud adalah yang secara tegas dan padat sebagaimana Soekarno menyebutnya exploitation de l'homme par l'homme.

Dan lebih menarik lagi, perjuangan kemerdekaan oleh rakyat Indonesia tidak saja berlatar semangat humanisme universal, tapi justru semangat kemanusiaan tersebut tumbuh berkembang oleh satu energi yang mengalir dalam saraf-saraf kebudayaan yang mengafirmasi nilai-nilai religius. Faktor-faktor doktrinal keagamaan yang dijalankan secara dinamik dan kontekstual dalam rangka kombinasi dan integrasi antara semangat humanisme universal, nasionalisme dan agama menjadi keutuhan yang amat solid sehingga melahirkan semangat perjuangan yang bermakna. Pengukuhan relijiusitas tersebut tergambar dalam alinea ke-3:

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Sekali lagi, semangat kemerdekaan dan kebangsaan negara Indonesia merupakan cerminan keutuhan kemanusiaan itu sendiri yang memiliki fungsi rasional, etik dan spiritual. Oleh sebab itu, Pancasila sebagai kristalisasi seluruh dimensi kemanusiaan dan kebangsaan di nusantara ini menjadi ideologi bersama, sekaligus sebagai perekat semua ragam corak pemikiran, kecenderungan dan visi kebudayaan masyarakat.

Namun, dalam perjalanannya, negara dan bangsa ini tak sepenuhnya berjalan sesuai dengan visi, cita-cita dan idealismenya. Ada banyak rintangan yang tak saja datang dari luar, namun juga dari dalam.

Indonesia Dalam Kenyataannya

Dari faktor eksternal misalnya, sebagaimana dikatakan ekonom Indonesia Kwik Kian Gie, bahwa menurutnya berdasar pada sejumlah analisa oleh para ahli sejarah. Dikatakan bahwa penjajahan dengan wajah barunya mulai kembali menyusup ke Indonesia sejak tahun 1967. Karena rezim orde baru saat itu, Yakni tepatnya pada April 1967, tiga bulan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU PMA) No 1/1967, bersama dengan Freeport Sulphur Incorporated menandatangani sebuah kontrak karya untuk mengeksplorasi dan menambah cadangan emas dan tembaga di Irian Jaya. Pemerintah Indonesia dan apa yang tercantum dalam country strategy report yang disusun oleh Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia, serta segala sesuatu yang didiktekan kepada Pemerintah Indonesia dalam bentuk Memorandum of Economic and Financial Policies (MEFP), yang lebih dikenal dengan sebutan Letter of Intent.

Skema neoliberal sebagai model penjajahan baru di atas terus menerus menjadi sandaran pola dan model sistem perekonomian Indonesia yang menghidangkan kekayaan negara kepada korporasi asing dengan tidak mengindahkan hak-hak rakyat atas kekayaan tersebut dan sekaligus merusak daya tahan ekologis yang laur biasa. Sehingga apa yang diidealkan sebagai visi keadilan sebagaimana terentang jauh di awal kemerdekaan pelan-pelan pupus. Dalam pada itu, rezim saat itu juga memainkan pola kepemimpinan politik yang amat tertutup bahkan represif terhadap suara kritik yang meneriakkan kebenaran dan keadilan.

32 tahun berselang, rezim Orde Baru tumbang, krisis ekonomi yang disebabkan tingkat inflasi mencapai 65% dan pertumuhan ekonomi mengalami kemerosotan 13,6%. Suku bunga bank melonjak mencapai 60-90% dan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp 14.000 – Rp 17.000 untuk tiap US$ 1. Perusahaan dari skala besar dan kecil tumbang. Dampaknya adalah sekitar 113 juta rakyat Indonesia atau 56% dari seluruh populasi berada di bawah garis kemiskinan. Akhirnya rezim orde baru runtuh, dan gerbang reformasi terbuka lebar oleh gerakan mahasiswa. Runtuhnya orde baru memulai babak baru perjalanan politik Indonesia menuju proses demokratisasi yang adil dan transparan.

Namun perjalanan reformasi tak semudah yang dibayangkan, sisa-sisa persoalan orde baru yang amat kompleks menjadi tantangan orde reformasi. Problem ekonomi yang tak kunjung pulih total, walau dalam sejumlah upaya politik pemerintah telah dilakukan. Disebutkan ekonomi Indonesia selama 20 tahun setelah reformasi mencatat pertumbuhan ekonomi rata-rata sekitar 5%. Pertumbuhan ekonomi terendah sebesar 0,79% pada 1999  dan tertinggi 6,22% pada 2010. Hingga triwulan I 2018, ekonomi Indonesia tumbuh 5,06% dari yang ditargetkan sebesar 5,4% hingga akhir tahun.

Meski demikian, struktur ekonomi masih menampilkan gap ketipangan yang cukup parah. Dan ironisnya, hingga saat ini reformasi bergulir cukup panjang, penguasaan konglomerasi dalam negeri dan asing terhadap aset kekayaan Indonesia masih besar. Seperti dilaporkan oleh Institute for Global Justice mengungkap bahwa berbagai sektor ekonomi strategis Indonesia dikuasai asing, seperti perbankan 70 persen, pertambangan 85 persen, otomotif 99 persen, perkebunan 60 persen, telekomunikasi 70 persen, jasa 70 persen, tanah 93 persen, dan minyak dan gas (migas) 88 persen (Republika, 11/12/2015). Sektor minyak contohnya, perusahaan-perusahaan asing seperti Chevron, Total E&P, Conoco Philips, Medco Energy, British Petroleum, Caltex, Exxon dan lain-lain menguasai ladang-ladang minyak dan gas Indonesia. Di sektor lain juga demikian. Sektor tambang banyak dikuasi asing seperti tambang emas 95 persen (Freeport dan Newmont) dan batubara 75 persen. 

Dalam kondisi nasional yang demikian memilukan apa yang digagas oleh Prabowo Subianto serta Sandiaga Uno layak menjadi perhatian. Dalam konteks ini, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilihan Presiden 2019, mengeluarkan visi yang cukup komprehensif, terutama sekali gagasannya yang kembali mengangkat spirit kemerdekaan yang telah lama hilang ditelan gumpalan politik yang miskin wacana dan etik, serta ekonomi yang kehilangan arah orientasi dan keberpihakannya pada kepentingan nasional terutama mereka yang lemah.

Dalam visinya Prabowo-Sandiaga menegaskan:

"Terwujudnya bangsa dan negara Republik Indonesia yang adil, makmur, bermartabat, relijius, berdaulat, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian nasional yang kuat di bidang budaya serta menjamin kehidupan yang rukun antarwarga negara tanpa memandang suku, agama, ras, latar belakang etnis dan sosial berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Tampak dalam visi di atas, isu keadilan dan kemanusiaan, ekonomi yang berdikari, kepribadian nasional serta kerukunan antar anak bangsa dengan menjadikan Pancasila dan UUD ’45 sebagai dasar dan paradigma kebijakan. Spirit di atas barangkali berlatar atas problem formasi ekonomi-politik negeri ini yang makin liberal, dan sendi kultural yang makin kikis oleh sebab kecerdasan kewargaan yang tak terdiseminasi dengan baik. Konflik horizontal mudah terjadi walau dalam angkanya yang masih kecil.

Dalam alam demokrasi dan ekonomi global saat ini, Indonesia dengan segala kekayaan alam dan kulturalnya sedang dipertaruhkan. Harkat dan Martabat rakyat Indonesia yang tak begitu dihargai oleh negara terasa betul begitu para Tenaga Kerja Indonesia mendapat perlakuan tak semestinya di luar negeri tanpa pertolongan dan advokasi yang serius oleh negara.

Visi Pasangan Prabowo-Sandi mengajak kita kembali merefleksi kebangsaan kita yang tidak hanya tersandera dengan imajinasi statistik pertumbuhan ekonomi, sementara kedaulatan telah diperkosa sedemikian sadisnya oleh segelintir elit ekonomi. Ekonomi yang berdikari adalah sistem ekonomi yang memfungsikan sumberdaya manusia Indonesia untuk pengelolaan aset kekayaan bangsa. Memberikan perhatian yang penuh terhadap mereka yang berada dalam sektor-sektor penting kehidupan bangsa sementara terlemahkan dalam struktur ekonomi nasional.

Kepemimpinan dengan visi yang berpegang dengan basis ideologis negara Indonesia, serta menjaga semangat kemerdekaan sebagai konstruksi dasar tegaknya pilar-pilar kenegaraan merupakan jawaban atas kekalutan politik saat ini yang telah lama terbuai dengan globalisme tanpa kematangan kepribadian nasional.

*Penulis: Fikri Husein (Tim Peneliti Nasional Institut)

Prabowo: Saya Dituduh Tidak Beragama

SUARANASIONAL.ID – Prabowo Subianto, Calon Presiden RI Nomor Urut 02, berani dengan lantang mengungkapkan bahwa...

liputan6.com, detik.com, yahoo.com, twitter.com, facebook.com, berita terkini, viral, video terbaru, ratna sarumpaet , politik, 2018, pilpres, jokowi maruf, prabowo sandi