Tampang Boyolali dan Politisasi Makna Dalam Politik

Tampang Boyolali dan Politisasi Makna Dalam Politik

@Ilustrasi

SUARANASIONAL.ID - Memang jika dilihat biasa-biasa saja, apa yang tampak dari masyarakat kita seakan tak terjadi gejolak yang menghawatirkan. Namun saat beramai masyarakat dalam mendukung pasangan Prabowo-Sandi yang sering mengemukakan isu ekonomi dengan penegasan orientasi kedaulatan rakyat menunjukkan masyarakat membutuhkan satu kepemimpinan baru untuk negeri tercintanya.

Terdapat problem besar yang sering dikamusflase oleh rezim dengan klaim statistik ekonomi yang mendeskripsikan kenaikan pertumbuhan ekonomi. Problem besar tersebut adalah kesenjangan yang tak terurai, kedaulatan yang ditutupi oleh proyek pembangunan infrastruktur hingga populisme kebijakan seperti menurunkan tarif sebuah jalan tol menjelang Pilpres.

Meski ekonomi berjalan terus, namun prinsip dasar keadilan tak kunjung terlihat. Hal ini karena rakyat hanya dapat mengakses sebagian kecil produksi ekonomi dan sisanya kepemilikan lahan, kekayaan perut bumi, sebagian besar masih berada di tangan segelintir orang.

Namun, dalam politik, wacana yang semestinya ditanggapi secara substantif, berubah menjadi persoalan politis yang berupaya melencengkan sebuah persoalan kerakyatan. Terlihat misalnya belakang, sekelompok masyarakat yang mencoba menggiring opini yang berangkat dari gugatan seorang Prabowo mengenai kondisi ekonomi dan politik rakyat pada soal rasisme.

Bagaimana tepatnya melihat fenomena ini? Dalam pidatonya pada acara peresmian Posko Badan Pemenangan Prabowo-Sandi Kabupaten Boyolali, Selasa (30/10) lalu, Prabowo kembali mengemukakan kondisi bangsa. 

Prabowo bercerita bahwa dulunya dia dan beberapa kawan seperjuangannya bukanlah tentara di belakang meja, bukan tentara yang menikmati kedudukannya di kota, tapi tentara di lapangan. Sehingga dalam tugasnya dia sering naik dan turun gunung, mempertaruhkan jiwa dan raga untuk menjaga keamanan negara dan bangsa Indonesia.

Sehingga ia menegaskan kembali bahwa dari sejak muda ia telah berani pertaruhkan nyawanya, untuk bangsa Indonesia, untuk merah putih yang dicintai. Dan saat sekarang ini, mestinya dia mengistirahatkan dirinya, cukup dengan menikmati kehidupan dengan segala apa yang dimilikinya.

Namun saat melihat negara dan bangsanya dalam keadaan tidak baik. Ekonomi yang berada tidak di tangan bangsanya sendiri, membuatnya harus kembali turun dan bertanggung jawab untuk terlibat memikirkan serta memberi solusi pada persoalan bangsa.

Dengan tegas dia katakan “Saya sebagai prajurit, saya lihat kok negara saya bukan milik rakyat saya, untuk apa saya berjuang, apakah saya berjuang supaya negara kita jadi milik orang asing, saya tidak rela, saya tidak rela.”

Dia meyakini bahwa apa yang sedang terjadi di negara ini bukanlah maksud dan cita-cita yang diperjuangkan oleh Bung Karno, Bung Hatta, Jenderal Soedirman, Jenderal Ahmad Yani, dan para pendiri bangsa lainnya.

Kenapa? Karena pembangunan yang terjadi di belahan bumi nusantara ini adalah pembangunan yang diorientasikan pada pelayanan terhadap kaum elit. Dia mencontohkan saat melihat dan berkeliling di Ibu Kota, Jakarta, yang dilihatnya adalah gedung-gedung mewah. Gedung-gedung menjulang tinggi. Hotel-hotel mewah. Sebut saja hotel mana di dunia yang paling mahal, ada di Jakarta. Ada Ritz Carlton, Waldorf Astoria, Saint Regis dan lain sebagainya. Bahkan—sambil bercanda—Prabowo katakan rakyat kita saja susah mengucapkan nama-nama bangunan tersebut.

Dan masih dalam nada candaannya, dia yakin bahwa masyarakat kecil—termasuk rakyat Boyolali tempat dia menyampaikan pidatonya—tidak pernah masuk hotel-hotel tersebut. Bahkan dia berkelakar “Kalian kalau masuk, mungkin kalian diusir. Karena tampang kalian tidak tampang orang kaya, tampang-tampang kalian ya tampang Boyolali ini.

Tampang Boyolali? Kalimat inilah, yang coba dipelintir menjadi sekedar soal rasisme. Kalimat ini dibelokkan dan dikomodifikasi menjadi bola liar yang hendak digulung terus menerus sehingga gugatan politik Prabowo kehilangan akar substantifnya. Bahkan merespon hal tersebut, di hadapan ribuan peserta aksi bela 'tampang Boyolali', Bupati Boyolali Seno Samodro menyerukan agar tidak memilih Prabowo dalam Pilpres mendatang.

Sebuah seruan yang tidak etis disampaikan pejabat negara. Secara etik pejabat negara mesti bertugas kepada rakyat sesuai yang ditugaskan oleh Undang-Undang. Bukan malah memobilisasi massa untuk memilih dan tidak memilih calon tertentu. Artinya Bupati Seno Samodro juga tak melihat nilai fundamental dari kritik Prabowo soal pembangunan.

Inilah politik yang telah kehilangan nilai etiknya, yang hanya menyoroti aspek artifisial. Namun inilah juga strategi politik yang hanya hendak menjatuhkan lawan, yang memelencengkan sebuah wacana, narasi, kritik dan gagasan pada sekedar rasisme yang tak ada sangkut pautnya.

Apakah Prabowo menghina Rakyat Boyolali?

Saat pembangunan, termasuk dan apalagi di Ibu Kota, hanya dipadati oleh bangunan-bangunan yang megah, sebagai cerminan “kota modern”, namun ada hal yang surut di situ, yakni Ibu Kota sebagai representasi negara, gagal dinikmati oleh anak bangsanya sendiri. Ibu Kota telah lama didesain untuk melayani kaum elit, sementara rakyat di daerah hanya menerima ampas dari kebijakan-kebijakan kaum elit politik dan akumulasi modal kaum kapitalis predatoris.

Maka dengan melihat sudut pandang di atas, apa yang disampaikan oleh Prabowo adalah merupakan penegasan kembali bahwa saat ini pembangunan sedang tidak berpihak kepada rakyat. Oleh sebab itu, kehadirannya dalam panggung politik semata untuk kembali menghadirkan martabat, kehormatan, dan wibawa rakyat sebagai pemilik kedaulatan di negeri ini.


*Penulis: Adi Priadi (Pengamat Sosial Politik)

liputan6.com, detik.com, yahoo.com, twitter.com, facebook.com, berita terkini, viral, video terbaru, ratna sarumpaet , politik, 2018, pilpres, jokowi maruf, prabowo sandi