Surat Kecil untuk Kader HMI

Surat Kecil untuk Kader HMI

Lambang HMI. @Istimewa

SUARANASIONAL.ID - Sebagai bangsa majemuk, Indonesia tak henti dilanda konflik internal yang perlahan menguras energi dan sumber daya yang ada. Pancasila, sebagai semen perekat bangsa bahkan tampak luruh menahan erosi bangunan nation-state.

Kondisi pelapukan dari dalam ini berpotensi pada disintegrasi umat dan bangsa. Melihat persoalan internal ini, banyak kalangan menilai konsepsi kebangsaan dalam praktik bernegara telah mengalami disorientasi.

Menyikapi hal tersebut, tak cukup sekadar berceloteh di ruang-ruang café. Ia justru membutuhkan pikiran yang tajam dan jernih: mengakar pada sumbu persoalan dan disajikan dalam narasi-argumentatif. Sehingga, gagasan-gagasan segar dan kontekstual itu diharapkan mampu mengurai kebuntuan harapan umat di tengah hilangnya asa bernegara.

Akar persoalan di balik keretakan bangsa saat ini disebabkan keabsenan negara mengartikulasi tuntutan masyarakat. Gagalnya negara mengakomodasi kebutuhan warga sebagaimana teramanatkan dalam konstitusi itulah yang menjadi sumber dari prahara sosial yang mendera negeri ini selama hampir setengah abad.

Kegagalan negara mewujudkan visi keadilan sosial berimbas pada peruncingan ketimpangan sosial. Ini terbukti dimana distribusi kekayaan nasional sebagian besar hanya terkonsentrasi pada segelintir elite politik dan ekonomi. Data terkait ketimpangan ekonomi ini dengan gamblang disajikan oleh INFID & Oxfam, dimana 1% penduduk Indonesia menguasai hampir separuh lebih dari total aset kekayaan nasional.

Fakta bahwa minoritas konglomerat superkaya yang menikmati hasil kekayaan bumi di republik ini bukan lagi rahasia umum. Luas tanah bagi lahan bisnis yang mereka kuasai bahkan berkisar 50-70% dari total luas tanah oleh mayoritas penduduk di negeri ini, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa hingga pulau-pulau kecil lainnya.

Jelas, bahwa kondisi ini menunjukkan ketimpangan luar biasa yang sulit dimengerti dengan akal sehat. Lalu, dari sudut mana klaim bahwa republik ini telah mencapai cita-cita sosialnya menemukan bantalannya yang kuat?.

Berangkat dari realitas tersebut, eksistensi HMI yang semenjak awal berdiri tak terpisahkan dari visi dan semangat membela umat dan bangsa kini kembali dipertaruhkan. Menyikapi ini, tentu saja kemampuan menerjemahkan situasi dan problematika sosial menjadi kebutuhan utama yang tak bisa ditawar.

HMI akan kembali diuji, sejauh mana mempertahankan visi perjuangan serta komitmen mendorong transformasi sosial. Tantangan sekaligus ujian ini (juga) akan menjadi barometer: apakah HMI masih konsisten berdiri di atas rel perjuangan rakyat atau akan mengubur diri di tengah pusaran waktu.

Sebagai lokomotor perubahan sosial yang teruji sejarah, Kader HMI jangan sampai menjadi kerdil di tengah besarnya beban dan tanggung jawab umat yang diemban. Amanah itu harus diperjuangkan, hingga titik darah penghabisan. Kader HMI dikenal sebagai kader yang militan.

Kader militan ialah mereka yang tak pernah ‘cengeng’, apalagi mundur sebelum genderang perjuangan dibunyikan.

Adalah fakta sejarah, bahwa para kader HMI tidak pernah angkat tangan sebelum persoalan umat berhasil diurai. Karenanya, para kader Insan Cita HMI diharapkan mampu membaca dan memahami semangat zaman, membekali diri menghadapi tantangan perubahan, dan sanggup mewujudkan cita-cita transformasi umat yang adil dan bermartabat.

Napak Tilas HMI

Sejarah kelahiran HMI tak dapat dipahami tanpa mengaitkannya langsung dengan suasana pergolakan awal pascakemerdekaan. Pentingnya menghubungkan kedua persitiwa bukan karena atas faktor kesamaan runutan waktu kejadiannya, melainkan pada hubungan peristiwa yang tidak bisa dipahami–andaikan salah satunya tidak dimengerti dengan baik.

Telah jamak diketahui, bahwa pada masa dekade pertama pascakemerdekaan, Indonesia berada di bawah teror dan serangan periodik oleh kolonialis (Belanda), yang masih belum merelakan sepenuhnya kedaulatan republik Indonesia. Berbagai upaya coba dikerahkan untuk melemahkan bangunan ‘Indonesia merdeka’ pada awal kemerdekaan.

Demikian, kelahiran HMI saat itu berada di tengah pergulatan bangsa dan umat menghadapi penjajah yang hendak merongrong republik pada fase awal kemerdekaan. 

HMI lahir dalam kancah revolusi fisik pada 5 Februari 1947 di Yogyakarta. Lahirnya HMI dimulai dari kisah heroik seorang mahasiswa yang bernama Lafran Pane–seorang mahasiswa Sekolah Tinggi Islam (STI) yang mengambil inisiatif untuk mendirikan organsisasi mahasiswa Islam. Ia memanfaatkan waktu kuliah tafsir oleh dosen Husein Yahya, untuk mendirikan HMI (Alfian, 2013: 9).

Sejarah pembentukan HMI itu sendiri sebagaimana tulis Solichin, “HMI berdiri pada 5 Februari 1947 bertepatan dengan hari Rabu Pon 1878 Tahun Saka atau tanggal 14 Rabiul Awal 1366 Hijriah, yakni bertepatan dengan 5 Februari 1947 Masehi” (Solichin, 2010: 3).

Meskipun Lafran Pane adalah pendiri HMI, sebagaimana berdasarkan hasil penetapan Kongres HMI ke-11 di Bogor 23-30 Mei 1974 (Draft Hasil Kongres HMI, 1974: 75), akan tetapi, selain Lafran Pane, terdapat beberapa tokoh lainnya yang memiliki kontribusi besar terhadap berdirinya HMI. Tokoh-tokoh tersebut di antaranya: Karnoto Zarkasji, Dahlan Husein, Suwali, M. Jusdi Ghazali, Mansjur, M, Anwar, Hasan Basri, Marwan, Zulkarnaen, Tajeb Rajak, Toha Mashudi, Bidron Hadi, Maisaroh Hilal, dan Siti Zainah (Sitompul, 1995: 10).

Sebagai anak kandung sejarah, HMI, tentu saja tidak terlahir dalam keadaan vakum.  Agussalim Sitompul, seorang sejarawan HMI, mencatat berdirinya HMI dilatarbelakangi oleh 7 faktor:

Pertama, penjajahan Belanda atas Indonesia dan tuntutan perang kemerdekaan; kedua, kebutuhan pemahaman dan penghayatan keagamaan; ketiga, munculnya polarisasi politik; keempat, berkembangnya faham dan ajaran komunis; kelima, kedudukan Perguruan Tinggi dan dunia kemahasiswaan yang strategis; keenam, kemajemukan Indonesia, dan; ketujuh, tuntutan modernisasi dan tantangan masa depan (Sitompul, 2002:  114).

Pendapat Sitompul di atas dapat diterima karena beberapa alasan. Pertama, di fase awal kemerdekaan khususnya pada tahun 1945-1949, Belanda belum sepenuhnya mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia sebagai sebuah bangsa yang merdeka.

Hal di atas membuat situasi saat itu menjadi pelik dan butuh bantuan serta dukungan baik di internal sendiri maupun dari luar. Demikian, HMI sebagai salah satu kekuatan moral, intelektual dan juang, tak bisa dilihat terpisah dari semangat gotong memperjuangkan kemerdakaan baik secara fisik maupun gagasan.

Kedua, kurangnya penghayatan agama islam, disebabkan kepanikan sosial yang melanda tanah air membuat umat gamang dan merasa tak aman untuk berkonsentrasi pada pendalaman agama.

Pada saat bersamaan, penetrasi ideologi dari luar seperti komunisme semakin turut mengkhawatirkan umat akan terkikisnya akidah maupun pengamalan nilai keislaman.

Situasi kian runyam ketika konfigurasi peta politik nasional ikut membelah umat ke dalam beberapa kelompok, yang tidak saja berseberangan secara politik, melainkan secara ideologi. Hal ini tentu sangat rentan terhadap disintegrasi umat dan bangsa yang baru saja terbentuk.

Ketiga, iklim perguruan tinggi dan dinamika pergerakan mahasiswa yang dinamis-progresif sangat cocok bagi penyemaian benih-benih pergerakan membela umat dan tanah air.

Kampus sebagai lokomotor dan inkubator pergerakan intelektual kala itu, cukup besar memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa baik dari sisi transformasi pengetahuan maupun gerakan pembaruan sosial.

Kondisi tersebut senafas dengan semangat zaman yang ditandai dengan mainstream modernitas, yang tidak hanya dihadapi oleh Indonesia, tapi juga negara-bangsa lainnya di dunia.

Dengan demikian, tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat itu cukup berat, sebab di satu sisi harus mampu menyerap semangat zaman melalui persiapan SDM yang tangguh, di sisi lain buah kemerdekaan yang diraih masih harus diperjuangkan untuk memperoleh pengakuan kedaulatan secara internasional.

Bertolak dari beberapa alasan di atas-lah HMI dilahirkan. 

Adapun, fase-fase sejarah HMI tulis Sitompul, meliputi beberapa periodik yakni: pertama, fase pengokohan, 5 Februari 1947 sampai 30 November 1947, ketika HMI memperoleh reaksi dari berbagai pihak.

Kedua, fase perjuangan bersenjata, 1947 sampai 1949. Ketiga, fase pertumbuhan dan pembangunan HMI 1950 sampai 1963. Keempat, fase tantangan 1964 sampai 1965. Kelima, fase kebangkitan HMI sebagai pelopor Orde Baru dan Angkatan 1966 pada 1966 sampai 1968, dan terakhir. Keenam, fase pembangunan pada 1969 sampai 1970 (Sitompul, 1995: 158-162).

Pemfasean sejarah pergerakan di atas dibuat dalam rangka memahami sketsa periodik perjalanan HMI sepanjang sejarah. Meski rentang waktu yang diambil hanya berkisar 23 tahun (1947-1970), muatan sejarah yang terkandung di dalamnya sangat kaya akan wawasan historis pergulatan HMI dalam ikut berkontribusi terhadap kemajuan bangsa.

Tanpa keterlibatan kader-kader HMI, sejarah perjalanan Indonesia pascakemerdekaan tentu akan berlangsung berbeda. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa kehadiran HMI tidak sekadar euphoria intelektualisme semata, tetapi benar-benar ikut mendesain format perubahan cita-cita umat dan bangsa di setiap episode kesejarahannya. 

Menurut Tanja, Sejarah HMI terjalin sangat sempurna dengan sejarah Indonesia modern pada umumnya, dan sejarah modern Islam pada khususnya. Sehingga, orang akan gagal untuk menimbangnya secara adil jika HMI dilihat sebagai sebuah turunan belaka dari gerakan pembaru Muslim di dunia Arab atau di anak benua India.

Di tengah-tengah kemelut ini, HMI sebagai putra Indonesia dan Muslim sejati sejak awal mula telah berusaha menemukan jawabannya dengan caranya sendiri, agar dengan demikian dapat membangun identitasnya dalam kerangka Indonesia (Tanja, 1982: 169).

Adapun, tujuan awal HMI adalah: pertama, untuk membela Negara Republik Indonesia dan menaikkan harkat rakyat Indonesia; kedua, untuk menjaga dan memajukan agama Islam.

Apabila, tujuan awal didirikannya HMI tersebut diberi interpretasi lebih jauh, sebenarnya ia memiliki makna nasionalisme-religius, sebab di dalamnya terdapat dua penegasan sekaligus, yakni, ikhwal ke-Indonesia-an dan ke-Islam-an, yang saat itu sulit disatukan sebagai dampak dari derasnya benturan ideologis antara mainstream Kiri dan Kanan.

Hal ini diakui oleh Yudi Latif, sebagaimana tulisnya, “tujuan nasionalistik HMI itu menandai sebuah pengakuan bahwa Keislaman dan Keindonesiaan tidaklah berlawanan, tetapi berjalin berkelindan (Latif, 2007: 426).

HMI lahir di tengah arus perdebatan ideologi (politik) yang keras. Jika dirunut ke belakang, antara tahun 1920-an hingga paruh pertama 1960-an, Indonesia menjadi medan pertempuran ideologi besar dunia, mulai dari Sosialisme, Komunisme, Nasionalisme dan Islamisme.

Masing-masing proponen dari berbagai kubu dan aliran ideologi berusaha menarik dukungannya masing-masing baik dengan cara pertarungan gagasan maupun benturan fisik. Sebagai anak kandung zamannya, HMI tak bisa menghindar dari polemik yang ada.

Perkawinan konsep ke-Indonesiaan dan ke-Islaman, sebagai rumusan awal tujuan HMI merupakan manifestasi dari ijtihad politik dalam merespon dinamika politik kebangsaan saat itu.

Sintesa pemikiran ke-Indonesiaan dan ke-Islaman adalah wujud komitmen HMI sejak pembentukannya. Ini sekaligus menegaskan bahwa HMI memiliki pandangan dan pendirian teguh bahwa antara wawasan ke-Islaman dan ke-Indonesiaan tak bisa dibenturkan. Ia saling bersenyawa dan membentuk sebuah entitas yang utuh dan padu antara representasi keumatan dan kebangsaan dalam wadah negara Republik Indonesia.

Hasil persenyawaan itulah yang disebut sebagai sintesa antara anasir umat dan bangsa. Oleh karena itu, dalam wawasan ke-HMI-an, ke-Indonesiaan dan ke-Islaman diletakkan secara seimbang dan saling bersinergis dalam membangun Indonesia merdeka dan berperadaban.

Prinsip Dasar Perjuangan HMI

Dalam sejarah perjuangannya, HMI memiliki karakter yang menjiwai tiap gerak langkahnya. Jatidiri tersebut berakar pada beberapa prinsip fundamental HMI yang meliputi Islam sebagai asas HMI; wawasan Keislaman-Keindonesiaan; bertujuan membina lima kualitas insan cita; bersifat independen; berstatus sebagai organisasi mahasiswa; berfungsi sebagai organisasi kader; berperan sebagai organisasi perjuangan; bertugas sebagai sumber insani pemimpin bangsa, dan; berkedudukan sebagai organisasi modernis.

M. Alfian telah mencatat, selain memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), HMI telah memiliki 10 naskah atau dokumen sebagai landasan perjuangan yang meliputi:

Pertama, Pemikiran Keislaman-Keindonesiaan HMI (1947). Kedua, Tafsir Asas tahun 1957. Ketiga, Kepribadian HMI 1963. Keempat, Garis-Garis Pokok Perjuangan tahun 1966. Kelima, Nilai-nilai Dasar Perjuangan (NDP) tahun 1969, yang sempat berubah nama (NIK) tahun 1986 dan kembali menjadi NDP tahun 1999 hingga sekarang.

Keenam, Gambaran Insan Cita HMI (penjelasan tujuan HMI) tahun 1969, kemudian disempurnakan menjadi Tafsir Tujuan tahun 1971. Ketujuh, Tafsir Independensi tahun 1971. Kedelapan Memori Penjelasan tentang Pancasila sebagai Dasar Organisasi HMI 1986. Kesembilan, Memori Penjelasan tentang Pancasila sebagai Asas HMI tahun 1997. Kesepuluh Memori Penjelasan tentang Islam sebagai Asas HMI tahun 1999 (Alfian, 2013: 112-113).

Poin-poin penting di atas merupakan pilar dasar bergeraknya HMI dalam lintasan sejarah perjuangan. Jika disimak lebih dalam, HMI tidak pernah stagnan di dalam meresepon dinamika zaman.

Bukti tersebut dapat dilihat dari pembaruan terus-menerus kristalisasi pandangan dan gagasan yang tertuang dalam doktrin perjuangan HMI sebagaimana di atas. HMI tidak pernah pasif, apalagi hanyut dalam luapan arus sejarah. Ia bahkan mampu menunjukkan eksistensinya lewat konstruksi, dekonstruksi dan rekonstruksi pemikiran sepanjang sejarah.

Dari kontribusi gagasan, HMI telah mampu menyumbang beribu gagasan segar dan brilian di setiap tempat dan masanya. Ia bahkan telah ikut merancang desain pembangunan negara, umat dan bangsa di setiap etape perjuangan.

Meski demikian, hal itu tidak berarti HMI harus bertepuk dada dan berbangga diri, sehingga melupakan misi perjuangannya kini dan akan datang. Setiap generasi punya persoalan dan beban tanggung jawab berbeda.

Kritikan yang datang bertubi-tubi, baik dari pihak insider sendiri ataupun dari outsider harus direspon dengan rendah hati dan bijaksana. Semakin matang sebuah organisasi, justru harus semakin dewasa menata diri dan bijak menerima kritik. Hal itu akan menunjukkan bahwa HMI tidak pernah luruh atau layu hanya karena kritik.

Kritik harus dipahami dalam kerangka pemawasan diri dan alarm penanda, bahwa organisasi ini mulai melenceng dari koridor perjuangannya. Dengan demikian, proses refleksi ke dalam, evaluasi dan reorientasi jangan sampai terhenti di titik stagnasi.

Memang  patut diakui, bahwa gerakan HMI akhir-akhir ini cenderung pragmatis dan berorientasi jangka pendek. Meskipun dalam beberapa kadar, kasus serupa juga terjadi pada era sebelumnya.

Namun, tidak bermaksud mengecilkan arti penting semangat juang kader HMI saat ini, kekuatan HMI sebagai mesin perubahan mengalami banyak disfungsi di setiap bagiannya. Inilah yang menyebabkan dinamika pergerakan HMI saat ini, baik dari aspek intelektualisme maupun kritik moral tampak terdegradasi.

Barangkali pernyataan ini terkesan agak mendramatisir, akan tetapi jika boleh berkata jujur memang kenyataanya demikian. Sebagai satu contoh kritik, yang barangkali penting untuk direnungkan, datang dari Kuntowijoyo.

Menurutnya, HMI belakangan lebih merupakan organisasi politik ketimbang organisasi yang berorientasi keagamaan, bahwa mereka yang aktif di HMI cenderung menjadikan aktivitas mereka di HMI sebagai karir politik, juga mereka membangun jaringan politik dengan tokoh-tokoh tertentu, itulah yang menyebabkan terjadinya pelbagai perbedaan maupun sikap politik di kalangan mereka. Keperbedaan tersebut, juga sekaligus tandas Kuntowijoyo, membedakan mereka dari generasi 1960-an (Alfian, 2013: 4).

Penulis sendiri sebetulnya (agak) kurang setuju dengan pendapat Kuntowijoyo, sebab faktanya tidak semua–jika bukan sebagian besarnya–para alumni HMI mengambil jalur di luar karir politik praktis, seperti: akademisi, intelektual, pemikir, praktisi hingga wirausahawan, yang mana jumlahnya jauh lebih besar dari pada alumni yang masuk dalam arena politik praktis.

Kritik senada juga sempat dilontarkan oleh Mar’ie Muhammad. Bedanya, kritik yang dilayangkan Mar’ie Muhammad lebih bernuansa kritik-konstruktif, yang oleh hemat penulis cukup bagus untuk meredefinisi arti dan peran HMI di masa kini. Ia berujar,

HMI yang memunyai identitas Islam dalam kerangka Keindonesiaan seharusnya telah lebih siap menghadapi masa depan dalam perspektif jangka panjang yang kemungkinan besar akan penuh dengan paradoks dan enigma.  Dalam environment yang demikian, HMI dan generasi muda pada umumnya sebagai pelanjut perjuangan bangsa hendaknya tidak begitu saja hanyut bagaikan buih yang terapung di tengah lautan” (Muhammad, 1997: 290).

Berangkat dari kritik-otokritik yang dikemukakan oleh dua alumni terbaik HMI di atas, kita tiba pada satu kesimpulan kecil bahwa inilah saatnya HMI perlu berbenah diri dan merefleksikan kembali garis perjuangannya.

Juga, mungkin saja, dengan merenungkan makna kritikan tersebut energi yang masih tersisa saat ini dikelola dengan baik sebelum melenyap untuk merevitalisasi kekuatan internal dalam rangka menjawab tantangan eksternal.

Layaknya sebuah kritik, ia tetap memiliki pesan dan makna tersendiri terlepas muatan kritiknya bernada konstruktif ataupun destruktif. Semoga dengan kritikan itu HMI bisa lebih dewasa dan lebih baik dalam menjaga rel perjuangannya. 

HMI sebagai Kekuatan Intelektual dan Moral

Tak ada yang meragukan potensi kekuatan HMI sebagai agen intelektual dan moral. Kekuatan ini dapat diukur dari sisi kuantitas maupun kualitas sebaran kader di seluruh penjuru tanah air.

Secara kuantitas jumlah kader HMI secara keseluruhan mencapai ratusan ribu (estimasi), belum ditambah para alumninya. Sedangkan dari segi kualitas, para agen intelektual yang diretaskan oleh organisasi kemahasiswaan ini telah diakui baik secara lokal, nasional, bahkan dunia.

Ini membuktikan kalau HMI tidak sekadar wadah berhimpun yang kering makna dan kontribusi. Hampir semua dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara diisi oleh kader-kader/alumni terbaik HMI.

Sebaran kader/alumni HMI saat ini dapat disaksikan mulai dari jajaran tokoh dan pemikir bangsa, birokrat, praktisi, aktivis, pengusaha, jurnalis, akademisi serta berbagai pos keprofesian lainnya.

Dalam menjalankan khitah perjuangan HMI, para kader dituntut untuk mengamalkan trilogi, atau lebih umum dikenal dengan trikomitmen HMI: Ke-Islaman, Ke-Indonesiaan dan Ke-Intelektualan. Ketiganya harus seimbang dan saling bersinergi.

Komitmen ke-Islaman mengandung arti, setiap kader HMI harus mampu menyerap wawasan ke-Islaman yang meliputi Islam sebagai agama, ideologi, falsafah dan sumber pngetahuan.

Selanjutnya, wawasan ke-Indonesiaan di mana para kader diwajibkan memahami Indonesia sebagai sebuah bangsa (konsep kebudayaan) maupun negara (konsep politik).

Terakhir, komitmen ke-Intelektualan yang berarti setiap kader, apapun background keilmuannya, harus benar-benar menguasai ilmu (science) yang dipelajari, kemudian dengan ilmu pengetahuan itu diharapkan dapat mendorong cita-cita perubahan sosial.

Selain itu, rumus pengamalan nilai-nilai ke-HMI-an dituangkan dalam kerangka Iman, Ilmu dan Amal. Ketiga komponen utama kerangka espistemik dan praksis HMI ini dapat diterangkan dalam rumusan konseptualnya yakni, ilmu yang amaliah dan amal yang ilmiah.

Konsep keimanan dalam HMI tidak dipahami semata-mata hubungan transendensi antara manusia dengan Tuhan, melainkan berimplikasi praktis pada kehidupan sosial. Keimanan dimengerti dalam dimensi vertikal dan horizontal sekaligus, di mana tidak akan sempurna iman seorang kader, jika tidak memiliki dampak bagi perbaikan sosial.

Dimensi praksis inilah yang memiliki keterkaitan erat dengan fungsi keintelektualan HMI. Dalam melaksanakan fungsi intelektual, setiap kader tentu harus memiliki bekal berupa ilmu pengetahuan dan keseimbangan iman. Iman dan ilmu harus saling support dan seimbang.

Sementara, iman dan ilmu saja belum cukup untuk mewujudkan cita-cita HMI. Kedua sumber nilai harus diaktualkan dalam kehidupan nyata (amal, praksis). Tanpa amal yang konkret, keimanan dan pengetahuan bagai buih di lautan, alias tak bermakna, pointless.

Tanggung jawab intelektual adalah komitmen sejati yang tak bisa ditawar dengan apapun. Ia mensyaratkan adanya keterlibatan aktif partisipatoris dalam mengurai akar persoalan umat dan bangsa. Perannya tidak berhenti pada sekadar menunjukkan lokus dan fokus persoalan.

Tapi, justru jauh melampaui itu semua. Ia tidak sekadar mendiagnosa akar kebuntuan gerak sejarah, tetapi sekaligus memprognosa cita perubahan bagi masa depan umat dalam misi ketauhidan. Kemudian, ikut bersama dengan umat berjuang melepas rantai kemiskinan dan keobodohan menuju Indonesia yang berperadaban. Itulah peran intelektual sejati yang diemban oleh setiap kader HMI, kapanpun dan dimanapun keberadaannya.

Seorang kader tidak dicetak untuk menjadi intelektual menara gading, dimana hanya duduk manis sembari menggumami persoalan satu per satu. Persoalan umat tidak akan pernah selesai hanya dengan membenturkannya di dalam ruang-ruang senyap dan soliter.

Ia, sekali lagi, butuh keterlibatan praksis, sehingga tidak ada lagi jarak antara kader HMI, selaku intelektual, dengan umat dan seluruh komponen bangsanya sebagai subjek perubahan. Mencipta perubahan berarti sanggup menggerakkan subjek perubahan. Maka, prasyarat mutlaknya ialah menghancurkan dinding pemisah yang ada.

Selain mengemban fungsi intelektual, kader HMI yang, di satu sisi, memiliki kemampuan inteligensia yang mumpuni memainkan peran kunci dalam melakukan kritik moral. Kritik moral itu sendiri dialamatkan kepada penguasa yang kerap bertindak lalim dan sewenang-wenang terhadap masyarakat.

Ini tidak berarti kader HMI dicetak untuk antipemerintah, tetapi fungsi kritik merupakan bagian penting dari komitmen mengawal visi keadilan sosial dan ekonomi umat.

Kekuatan moral inilah yang menuntun setiap kader peka terhadap perlakuan diskriminatif rejim politik. Ia juga sekaligus menjadi kompas bagi navigasi haluan berbangsa dan bernegara.

Tantangan HMI Kini dan Akan Datang

Di tengah geliat perubahan yang terjadi beberapa dekade terakhir, sebagai dampak dari perkembangan science dan teknologi, dunia saat ini tidak lagi “berjalan” melainkan sedang “berlari” kencang.

Antoni Giddens, seorang sosiolog teranama, menganalogikan situasi kini dengan, terminologinya yang khas, juggernaut. Istilah ini ia gunakan untuk menggambarkan dinamika dan perubahan yang terjadi belakangan ini yang berlangsung amat pesat dan cepat–ia tidak lagi berjalan, tetapi bahkan sedang berlari kencang.

Penanda zaman ini sekaligus menjadi alarm bagi para penghuni bumi di abad 21, yang satu sisinya penuh mengasyikkan, sedang di sisi yang lain tampak mengkhawatirkan. Gerak laju perkembangan zaman itu sendiri, kadangkala, lepas kontrol yang sewaktu-waktu bisa menjadi bom waktu.

Perubahan besar-besaran yang berlangsung di berabagai penjuru dunia saat ini memberikan impuls dan konsekuensi yang barangkali tak pernah terprediksikan oleh generasi sebelumnya.

Sekadar menyebutkan salah satu, di antara sekian banyak perubahan itu, ialah perkembangan robotika yang berhasil mengembangkan generasi terbarunya yang populer dengan sebutan kecerdasan buatan (artificial intelligence). Salah satu kelebihan dari teknologi terbaru ini ialah kemampuannya yang mendekati kecerdasan manusia.

Meskipun masih debatable, apakah dalam pengembangannya di masa datang melampaui kecerdasan manusia itu sendiri atau tidak, ia tetap menjadi kekhawatiran tersendiri bagi tantangan generasi muda saat ini untuk bersaing dengannya.

Jadi, kini manusia sedang mencipatakan produk yang bakal menjadi pesaingnya sendiri. Jelas, ini tidak sekadar menantang, tetapi juga mengancam.

Menghadapi derasnya arus perubahan yang ada jika tidak diantisipasi dengan bijak akan menimbulkan banyak persoalan. Dengan demikian, tantangan terbesarnya adalah bagaimana mensiasati bola liar perubahan itu dengan kesiapan skill dan kompetensi yang memadai bagi seluruh kader HMI.

Tuntutan tersebut tak bisa lagi dinegosiasikan mengingat iklim persaingan global yang tak mengenal kompromi. Tidak ada lagi jalan keluar dalam menghadapi situasi genting ini, selain membekali diri dengan kemampuan pengetahuan dan keterampilan.

Ambruknya bendungan teritori antar bangsa dan negara, akibat dari globalisasi ekonomi, sosial dan budaya nyaris tak membiarkan satu pun negara di belahan dunia yang terhindar dari persaingan bebas ini.

Tantangan eksternal ini sekaligus menegaskan bahwa generasi muda saat ini tidak hanya bersaing dengan sesama anak negeri, melainkan dengan SDM dari negara lain. Tentu saja kondisi ini tidak bisa dipandang remeh.

Apalagi, faktanya sekarang negeri ini begitu terbelakang dari segi perkembangan ilmu pengetahun dan teknologi, dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang masih serumpun. Jelas, ini akan jauh lebih sulit bagi generasi muda sekarang keluar dari “penjara” keterbelakangan.

Di sisi yang lain, kader HMI menghadapi problem internal bangsa yang jauh lebih rumit. Ketimpangan ekonomi, keterbelakangan pendidikan, membludaknya pengangguran, rendahnya kualitas kesehatan, ditambah akutnya sentimen agama dan kebudayaan, menambah daftar panjang rentetan masalah di republik ini.

Kedua tantangan (eksternal, internal) di atas jika tidak disikapi dengan baik akan menjurus pada penghancuran negara-bangsa. Bagaimana tidak, tatkala HMI sebagai representasi terbesar kekuatan pemuda-intelektual Indonesia tak lagi mampu mengawal estafet perubahan, tentu berimbas pada pelapukan fondasi negara, umat dan bangsa. Dan, ini berarti tinggal menunggu waktu untuk melihat bangsa ini terperosok dalam puing sejarah.

Apa yang Harus Dilakukan?

Mensiasati tantangan tersebut, para kader HMI kini dan di masa datang harus mampu mengambil sikap secara kritis dan solutif terhadap kemungkinan terburuk yang bakal menimpa negeri ini.

Setidaknya ada dua langkah yang harus dilakukan dalam rangka menyikapi kondisi saat ini:

Pertama, harus diakui bahwa semangat diskursus dalam melahirkan gagasan-gagasan baru mulai mengalami kemunduran pascaperiode emas Cak Nur dan kawan-kawan di era 1960-an hingga 1970-an. Hal itu dibuktikan dengan kenyataan bahwa setelah kepergian generasi Cak Nur, tradisi keilmuan di HMI ikut mengalami kemerosotan intelektualisme.

Pun, jika masih ada, riaknya kurang begitu terlihat. Tentu saja kita tidak menafikan fakta bahwa ada beberapa kader HMI yang cukup besar kontribusinya dalam mengembangkan pemikiran pembaharuan umat dan bangsa setelahnya. Namun, lagi, getarannya tidak seberapa.

Pernyataan di atas tidak bermaksud mengecilkan arti penting keberadaan HMI saat ini. Sebab, rasanya tidak fair, kalaupun peran kader-kader HMI belakangan ini dinilai tidak berkonstribusi bagi kemajuan bangsa dan umat.

Yang jadi problem ialah merosotnya dinamika intelektual di tubuh HMI belakangan ini yang sulit ditampik. Untuk sekadar menyebutkan beberapa kasuistiknya, kebanyakan kader HMI hari ini bahkan tidak menyerap dengan utuh nilai-nilai perjuangan HMI. Logikanya, bagaimana mungkin memproduksi gagasan baru, sedang yang ada saja tidak diketahui–untuk sekadar menyebutnya tak relevan lagi.

Tidakkah kebaruan itu akan hadir, kalau yang lama dapat dikenali dengan baik? Juga, bukankah mengenalinya saja tidak akan cukup untuk mentransformasikan, andai tidak ada upaya pembaharuan? 

Sekali lagi, degradasi intelektual di tubuh HMI akhir-akhir ini membuat organisasi terbesar dan tertua ini tampak payah dalam mengayuhi pembaharuan zaman. Sebagian kader, bahkan untuk menutupi kenyataan ini, berusaha membuat alibi seolah HMI kini termasuk salah satu–kalau bukan karena satu-satunya–organisasi berbasis mahasiswa yang paling tanggap terhadap perubahan.

Sementara yang lainnya terus mengulang-ngulang sejarah kejayaan HMI di masa lalu untuk memikat sekaligus meyakinkan para mahasiswa bahwa OMEK ini adalah yang paling terbaik di antara yang ada.

Yang membuat miris, para tipikal kader yang disinggung di atas sulit untuk mau mengakui kenyataan yang ada. Lebih parahnya lagi, ketika ada kritikan, baik datang dari kader HMI sendiri ataupun dari pihak lain mudah memerah kuping dan terasa kebakaran jenggot.

Padahal, justru dengan kritikan itu kita mestinya sadar bahwa organisasi ini memang perlu pembenahan. Penyakit stagnasi itu tak bisa dibiarkan terus-menerus, sehingga membuat kita alergi menerima kritik dan masukan, baik dari dalam maupun dari luar.

Demikian, langkah yang harus ditempuh ialah merevitalisasi tradisi intelektualisme HMI yang kian redup ini. Kader-kader HMI harus kembali didorong untuk membiasakan diri dengan ‘membaca’, menulis, dan berdialektika yang ‘sehat’: kritis, dinamis, progresif.

Kedua, perlu perombakan metalitas elitis kader HMI. Adalah suatu fakta bahwa hampir sebagian besar kader HMI hari ini terjebak dalam kultur elitisme. Istilah ini barangkali agak kurang tepat, untuk mendeskripsikan karakter kader HMI dalam beberapa kasus spesifiknya. Konstruksi mental ini dibangun semenjak di komisariat, tempat dimana kader-kader muda HMI digodok, ditempa dan dikenalkan pada dunia ke-HMI-an.

Komisariat merupakan domain struktural paling dasar dalam organisasi HMI. Lokus pembentukannya berbasis kampus, sesuai ukuran dan kebutuhan. Semakin besar/banyak jumlah kader yang berhimpun, ia bisa dipecah menjadi berbasis fakultas, hingga jurusan/prodi masing-masing. Jika terdapat beberapa komisariat di sebuah almamater yang sama, maka untuk mempermudah koordinasi antar komisariat dibentuk sebuah Korkom (koordinator komisariat), sebagai fungsi pembantuan kinerja di wilayah kekuasaan Cabang.

Diakui bahwa peran komisariat sangat vital dalam membentuk karakter kader HMI. Seorang kader ketika ia gagal menyerap didikan di komisariat, maka bisa dipastikan akan cacat dalam melangsungkan jenjang perkaderan pada level selanjutnya. Setiap jenjang perkaderan, mulai dari komisariat hingga Pengurus Besar (PB) HMI, memiliki fungsi perkaderan yang berbeda-beda. Karenanya, untuk mengukur kualitas insan cita seorang kader HMI, pertama-tama ia harus benar-benar menyerap dengan baik masa inkubasi di komisariat.

Untuk mengantisipasi hal itu, pengurus HMI di level Komisariat dituntut untuk memberi pembinaan yang intens terhadap kader-kader baru yang sudah melewati proses pelatihan Latihan Kader (LK) I. Mengingat peran, tugas dan tanggung jawabnya yang besar, para pengurus Komisariat di bawah tanggung jawab Ketua Umum Komisariat harus benar-benar memastikan kesiapan SDM pengurus, berikut fasilitas pendukung perkaderan lainnya untuk menjamin kelancaran dan keefektifan perkaderan.

Agar konstruksi mental kader tidak mengarah pada elitisme, para pengurus harusnya memberi teladan yang baik, bagaimana layaknya sikap seorang kader yang militan, kritis, berpandangan luas dan terbuka, serta menghargai pandangan orang lain. Pengurus harus membiasakan diri berikut mendorong para kader untuk terlibat langsung dengan persoalan riil yang terjadi di masyarakat, minimal di lingkup sosial yang bisa dijangkau. Hal ini penting, bagi fase-fase awal penempaan jati diri dan penginjeksian nilai-nilai ke-HMI-an.

Pengurus harus memiliki wawasan ke-HMI-an yang cukup, agar menjamin proses transformasi pengetahuan, juga menyiapkan trajectori bagi arah pengkaderan sesuai dengan tujuan dan mission HMI.


*Penulis: Haris Samsuddin (Mantan Aktivis HMI)

liputan6.com, detik.com, yahoo.com, twitter.com, facebook.com, berita terkini, viral, video terbaru, ratna sarumpaet , politik, 2018, pilpres, jokowi maruf, prabowo sandi