Skandal Dalam Pelaksanaan Pilpres 2019

Skandal Dalam Pelaksanaan Pilpres 2019

@iLUSTRASI


SUARANASIONAL.ID – Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI, menilai pembatalan paparan visi dan misi masing-masing pasangan Capres-Cawapres selain mereduksi keinginan masyarakat juga bagian dari skandal serius dalam tahapan pelaksanaan Pilpres 2019.

Fahri menegaskan bahwa dirinya sudah membaca visi dan misi kedua kandidat serta mengakui dirinya termasuk yang mengenal dokumen visi misi yang baik berdasarkan pengalamannya mengajar mata kuliah strategi yang di dalamnya ada cara membuat dan sistematika dokumen visi misi.

“Visi dan misi sebagai elaborasinya adalah sebuah pernyataan yang kuat tentang situasi kita setelah membaca faktor2 lingkungan yang kompleks yg melingkupinya: internal, eksternal, dan masa depan yang dinamis. Ini menentukan strategi dan kebijakan ke depan,” tuturnya sebagaimana yang dikutip redaksi suaranasional.id melaui akun twitter pribadinya @Fahrihamzah, Senin (07/01).

Seorang calon presiden tanpa kemampuan untuk memaparkan secara verbal dokumen visi dan misinya, Fahri telah mengajukan beberapa pertanyaan: terus ngapain berani jadi presiden? Kenapa @KPU_ID melakukan “skip” terhadap tahap terpenting ini? Langsung ke tanya jawab dengan soal dibocorkan? Kenapa rakyat gak boleh tau?.

“Menggeser tahapan pemaparan #VisiMisiCapres adalah skandal serius dalam pelaksanaan #Pilpres2019 yang boleh jadi itu disepakati dengan parpol tapi saya menganggap itu reduksi atas makna demokrasi dan hak rakyat untuk mengetahui arah bangsa ke depan,” tegasnya.

Belum terlambat bagi KPU, sambung Fahri, untuk melakukan koreksi dan jangan langsung kirim pertanyaan padahal roadmap dan visi-misi Capres belum dipaparkan secara khusus. Fahri pun menawarkan agar ada perpanjang perdebatan tema dokumen agar Capres 2019 bertanggung jawab atas apa yang mereka tulis.

“Bisa jadi, kalau tahapan itu dilompati: dokumen #VisiMisiCapres itu dibikin orang lain, lalu dimengerti orang lain, sementara #Capres2019 tidak tahu apa2 soal itu. Lalu tidak ada pertanggungjawaban untuk memaparkan secara terbuka kepada publik. Lalu siapa yg Capres?,” tulisnya.

“Setelah itu, langsung masuk sesi tanya jawab, dan #Capres2019 dikasi bocoran. Lalu bocoran itu disusun jawabannya oleh orang lain. Nanti Capres menjawab berdasarkan dokumen yang disusun orang lain. Mungkin dia baru saja menghafal. Tapi mana yg asli dari Capres?,” imbuhnya.

Dengan cara seperti ini, Fahri menduga ada kemungkinan terjadi penyelundupan calon dalam Pilpres dan ada orang yang sebenarnya tidak punya sesuatu yang bisa ditawarkan kepada rakyat sehingga semua hanya gimmick yang isinya diatur oleh orang lain.

“Wajar nantinya kalau memimpin bangsa besar ini kita tetap merasa tidak punya arah sebab arah itu ternyata hanya dokumen buatan konsultan. Akhirnya 5 tahun kita gak tahu hubungan antara dokumen #VisiMisiCapres dengan realisasi program di akhir periode,” tukasnya.

“Soal kedua adalah soal kapasitas, @KPU_ID juga mereduksi hak kita untuk mengetahui #KapasitasCapres dalam pengertian yang luas. Capres seharusnya orang yang paling dapat kita andalkan kemampuannya tetapi direduksi karena kita tidak diberi cara memahami kapasitas mereka,” lanjutnya.

Untuk itu, Fahri mengkiritisi KPU mengingat hampir 8 bulan waktu kampanye Pemilu 2019 dengan anggaran yang begitu besar tapi miskin dengan fasilitas pengenalan kapasitas kandidat. Terutama kapasitas Capres, padahal rakyat wajib tahu dan KPU wajib “memaksa” mereka untuk unjuk kebolehan, Mau petahana atau penantang.

Prabowo Akui Didikan Para Senior

SUARANASIONAL.ID - Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto menghadiri acara silahturahmi dengan para purnawirawan...

liputan6.com, detik.com, yahoo.com, twitter.com, facebook.com, berita terkini, viral, video terbaru, ratna sarumpaet , politik, 2018, pilpres, jokowi maruf, prabowo sandi