Selebrasi Wacana Politik, dan Kenyataan Sosial yang Menciut

Selebrasi Wacana Politik, dan Kenyataan Sosial yang Menciut

@iLUSTRASI


SUARANASIONAL.ID - Mungkin banyak para politisi berpikir bahwa tanpa “mengecam” maka politik hanya akan berjalan datar-datar saja. Tanpa gimmick-gimmick maka politik akan terkesan sangat monoton. Tanpa diksi yang hiperbolis maka politik hanyalah data-data mentah belaka. Maka politik memang harus politis (?)

Narasi utama yang tertangkap di publik sesungguhnya masih belum bergeser. Tetap saja masih soal ekonomi dengan klaim yang “baik-baik saja” oleh versi rezim, atau yang sedang terpuruk menurut oposisi. Masih soal korupsi yang terus menampakkan kelatenannya, dan masih soal dukung-mendukung politik yang dirayakan ekspresif di dunia maya.

Pola berpikir masyarakat diarahkan pada poros tertentu, yakni Pemilu. Dalam isu pemilu itulah pilihan yang dikontradiksikan secara total terjadi. Rumus kasarnya “jika anda pilih Jokowi, berarti anda anti-Prabowo, begitu sebaliknya”. Seakan Jokowi dan Prabowo adalah dunia hitam putih, yang salah satu di antara keduanya tak saling memiliki kemiripan sama sekali. Anda pilih hitam atau putih, itulah pilihannya saat ini!

Meski dihujani dengan kalam retorik pelbagai kondisi bangsa, hingga saat ini masyarakat kurang dapat menangkap apa sesungguhnya yang sedang kita perdebatkan. Negara seakan bekerja dan berbicara jauh disana, rakyat hanya menerima informasi tentang hasil kebijakan, tanpa mengerti bagaimana sebuah kebijakan harus diambil oleh negara.

Negara memutuskan untuk menggenjot infrastruktur, namun masyarakat tak mengerti kenapa? Ekonomi siapa yang hendak diuntungkan? Banyak tol, pelabuhan dan bandara dibangun, tapi sudahkah negara melihat strata ekonomi siapa yang makin meninggi?

Wacana Politik VS Kehidupan Riil Masyarakat

Sistem negara dibangun untuk mensejahterakan rakyatnya, bukan untuk mengkayakan pemerintahannya. Negara disediakan dana untuk dioperasionalkan mengolah sejumlah program untuk mensejahterakan rakyat. Namun jika terdapat rakyatnya yang masih terseok-seok mencari kehidupan, maka patut dipertanykan kemana uang negara tersebut? 

Mengapa ada mereka yang memiliki kekayaan hampir 70% dari kekayaan negara. Mengapa masih banyak yang tak memiliki tanah sementara terdapat 40% lahan dikuasi tak lebih dari 1% penduduk negara ini. Begitu mudah tanah-tanah dikuasai, dan negara masih berkata bahwa ekonomi berjalan dengan baik.

Memang benar, ekonomi tetap berjalan. Tapi semua gerak ekonomi di bawah kontrol para spekulan yang memainkan sistem politik yang memberikan ruang untuk menguasai. Sistem ekonomi-politik seakan berjalan di atas paradigma kerakusan, dan rakyat diminta untuk ikut berpartisipasi dalam politik yang pada akhirnya akan mengkhianatinya.

Jika pembangunan yang digalakkan oleh pemerintah sampai menggelontorkan triliunan rupiah, namun seberapakah rupiah yang dicairkan untuk mendukung kekayaan masyarakat petani, nelayan dan anak-anak balita yang kekurangan gizi?

Masyarakat kecil tak pernah dapat mengungkapkan aspirasinya karena tak memiliki akses ke ruang publik elit intelektual maupun media yang hanya mengabarkan dinamika politik kaum elit. Dan lagi-lagi dinamika Pemilu menjadi lebih besar porsi pemberitaannya sementara realitas ekonomi masyarakat hanya menjadi alat kampanye politik.

Elit-elit berbicara ekonomi di atas buramnya realitas hakiki yang dirasakan rakyat. Pemerintah berbicara kemegahan infrastruktur, namun menggiring modal-modal asing menguasai arena produksi dan pembangunan di tanah air. Dalih pertumbuhan ekonomi adalah alat untuk melegitimasi itu semua.

Isu publik juga ramai dipadati dengan pertandingan wacana politik identitas, hingga mengerucut pada soal kealiman dan keshalehan. Makin ciutlah persoalan hakiki kebangsaan kita. Ulama dipertandingkan untuk merebut suara, mengeksploitasi penghormatan masyarakat pada sosok ulama.

Arah bangsa ini akan semakin buram bila tak mengenal kondisi riil masyarakatnya. Rakyat membutuhkan pemimpinnya yang bersatu padu mengelola negara untuk mengentaskan kemiskinan. Dinamika memang merupakan sesuatu yang lumrah dalam retorika demokrasi. Namun kenyataan sosial masyarakat adalah tetap sebuah kenyataan yang tak bisa diselesaikan dengan retorika dan dinamika demokrasi.

Demokrasi selagi masih terpaku pada aspek kelembagaan, tak akan menghasilkan cita-cita kebangsaan dan kerakyatannya. Demokrasi hanya akan sampai pada kesejahteraan jika rakyat yang menjadi substansinya mendapatkan keadilan, memiliki tanah yang cukup untuk membangun tempat tinggalnya, mendapatkan modal yang memadai untuk mengembangkan usahanya, memiliki lahan yang cukup untuk bercocok tanam. Serta mendapatkan pasar yang sehat untuk meningkatkan kapasitas pendapatannya, memiliki kesempatan dan kemampuan yang sama untuk meningkatkan taraf pendidikannya.

Negara memang mesti berdaulat untuk melakukan itu semua. Negara mesti berdiri sama tinggi dengan negara lainnya tanpa ketergatungan. Apalagi hampir seluruh yang dibutuhkan oleh negara asing, Indonesia memilikinya. Jika yang terjadi negara ini tak mampu memproduksi atas ragam komoditas yang dibutuhkan masyarakat internasional, dan hanya mengandalkan ekspor bahan mentah, maka jelas negara ini tak memiliki kesanggupan memaksimalkan kapasitas SDMnya sendiri.

*Penulis: Sufri Mauludi (Pengamat Politik)

Prabowo Akui Didikan Para Senior

SUARANASIONAL.ID - Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto menghadiri acara silahturahmi dengan para purnawirawan...

liputan6.com, detik.com, yahoo.com, twitter.com, facebook.com, berita terkini, viral, video terbaru, ratna sarumpaet , politik, 2018, pilpres, jokowi maruf, prabowo sandi