Sekjen DPR RI Tidak Izinkan Diskusi Penegakan Hukum Di Komplek DPR RI

Sekjen DPR RI Tidak Izinkan Diskusi Penegakan Hukum Di Komplek DPR RI

Fahri Hamzah Wakil Ketua DPR RI. @Istimewa

SUARANASIONAL.ID - Kegiatan seminar dengan tema ‘Menuntut Penegakan Hukum atas Dugaan Korupsi Pejabat-pejabat Tinggi Negara’ yang mulanya akan diselenggarakan di ruang GBHN Nusantara V DPR RI, tidak mendapatkan izin dari Sekretariat Jenderal DPR RI. Akibatnya, peserta aksi seminar menggelar diskusi di depan ruang GBHN.

Padahal, kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, gedung DPR RI memiliki dua falsafah. Pertama, DPR sebagai komplek politik yang menyelenggarakan agenda parlemen seperti rapat pansus, komisi dan lain sebagainya. Kedua, DPR sebagai komplek masyarakat. Yaitu tempat masyarakat menyampaikan aspirasi dan masukan kepada DPR RI.

“Saya pernah menyarankan ada alun-alun demokrasi (di komplek DPR),” ujar Fahri di DPR, Senin.

Fahri menilai, jika hal seperti ini terulang kembali berarti ada yang tidak beres di metode penyampaian aspirasi rakyat. Dan tidak beres lagi, aspirasi rakyat tidak tertampung di ruang diskusi yang terbuka.

“Sesuatu yang mampet (terhambat) ini paling banyak di kepemimpinan Jokowi. Padahal teorinya, membangun negara itu gampang. Semua dibuka jalurnya, jadi sehat kita semua. Nah, di pemerintahan ini banyak sekali mampetnya,” ungkap Fahri

Ia tak menampik suatu saat akan menjadi bom waktu jika hal tersebut terus dibiarkan. Menurutnya, saat ini adalah puncaknya penegakan hukum keluar dari jalurnya, intimidasi, persekusi dan lain sebagainya.

Mengenai KPK, Fahri sudah mengingatkan sejak tahun 2006 untuk tidak menjadikan kewenangannya untuk menyandera dan menghancurkan nama baik orang lain. Namun hari ini, kata dia, puncaknya KPK digunakan oleh penguasa. Sehingga begitu ada orang yang dekat dengan kekuasaan dan keluarga penguasa, tiba-tiba hilang beritanya. Tidak ada kabarnya sama sekali.

“Sekarang mungkin kita berdoa saja. Karena bingung kita. Mau pakai diskusi ilmiah, demonstrasi dan lain sebagainya sudah tidak bisa. Sudah terlalu banyak kebohongannya. Contohnya adalah mobil Esemka. Apakah membangun industri semudah membuat kue cucur? Jadi, jujur ini merupakan bohong gaya baru,” ujarnya.

Fahri menginginkan DPR lebih independen. DPR harus dikeluarkan dari kungkungan eksekutif. Soal anggaran, kewenangan DPR jangan dikungkung eksekutif. 

“Kita terus berjuang dan kita percaya tidak ada upaya kecuali pertolongan Allah Swt,” tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Presidium Alumni 212, Slamet, menyampaikan bahwa Rasulullah mengingatkan hancurnya suatu negara ketika ada penguasa yang melanggar hukum dibiarkan, namun sebaliknya, jika rakyat jelata melanggar hukum ditindak setegas-tegasnya.

“Jangan biarkan hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Hari ini kita mengawal tokoh bangsa, kita ingatkan KPK kalau laporan tidak ditindaklanjuti, saya serukan alumni 212 untuk mengepung KPK,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut turut hadir, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (DK PAN) Amien Rais. Dia mengatakan bahwa Ketua KPK Agus Rahardjo telah melakukan tiga pelanggaran luar biasa dengan pembiaran mega proyek yang dapat menggoyahkan kedaulatan bangsa. Yaitu reklamasi teluk Jakarta, Meikarta dan proyek Kereta Api cepat Jakarta-Bandung.

“Kami akan datang ke KPK dan menyampaikan, Agus Rahardjo anda jangan tebang pilih. Agus Rahardjo, anda pernah mencekal Aguan, Suni dan lain sebagainya kemudian dicabut. Agus Rahardjo anda berhati-hati. Karena kekuasaan berputar dan akan digilirkan,” tandas Amien Rais.

liputan6.com, detik.com, yahoo.com, twitter.com, facebook.com, berita terkini, viral, video terbaru, ratna sarumpaet , politik, 2018, pilpres, jokowi maruf, prabowo sandi