PSI: Politik Asal Beda Tanpa Substansi

PSI: Politik Asal Beda Tanpa Substansi

Grace Natalie. @Istimewa


SUARANASIONAL.ID - Entah apa yang tengah dipikirkan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie, sehingga berani mengeluarkan statement tidak akan mendukung Peraturan Daerah (Perda) berbasis agama.

Sepintas, statement itu terkesan sangat ideal, memihak pada kaum minoritas. Namun bila kita telisik lebih jauh, maka sesungguhnya statement itu tak lain hanyalah bualan politik yang hendak menegaskan pragmatisme demi kepentingan elektoral Pemilu 2019.

Tidak ada yang patut dibanggakan dari sikap politik semacam itu. Sebab, bila melihat rekam jejak PSI selama 4 tahun ini, belum terlihat dengan jelas standing position ke mana mereka berpihak, apakah pada rakyat kecil yang selama ini di dzolimi atau justru pada elite predatoris? Masih segar dalam ingatan publik, ketika PSI dengan lantang mendukung industri Sawit. Padahal, industri sawit di Indonesia tengah dikuasai para taipan yang jelas-jelas berkontirbusi atas kerusakan lingkungan dan perampasan ruang-ruang hidup masyarakat.

Harusnya PSI bisa bersikap lebih objektif dan dapat berfikir lebih rasional. Diskriminasi dan intoleransi ia tidak muncul tiba-tiba, melainkan ada faktor lain yang hendak memunculkan praktik diskriminasi dan intoleransi. Bila persoalan ini diletakkan dalam konteks relasi sebab akibat, maka sejatinya diskriminasi dan intoleransi hanyalah akibat. Persisi disinilah kekeliruan PSI karenanya hanya mempersoalkan ‘akibat’, namun nyaris tidak menyentuh pada ‘sebab’.

Alih-alih ingin mencari sumber penyebab munculnya tindak diskriminasi dan intoleransi dengan serius, justru yang ada sibuk dengan sensasi politik belaka. Sampai lupa pada spirit yang melatari kehadiran mereka dalam panggung politik nasional dengan komitmen ingin mendekatkan politik pada nilai-nilai kebajikan. Sehingga tidak heran bila dalam praktik keseharian yang terlihat di berbagai media masa, banyak statemen dan tindakan mereka sangat tidak mencerminkan nilai-nilai kebajikan itu sendiri.

Kalaulah PSI benar-benar berkomitmen pada keadilan dan toleransi. Seharusnya PSI tidak memberikan ruang bagi orang yang selama ini dikenal memiliki catatan buruk dalam persoalan diskriminasi dan intoleransi. Tapi sayangnya itu tidak dilakukan.

Publik masih ingat bagaimana kiprah Ma’ruf Amin – Cawapres pendamping Jokowi dalam Pilpres 2019 – ketika menjadi Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ketua MUI yang cenderung konservatif dengan beberapa fatwa yang diskriminatif sehingga membuka ruang bagi tindak intoleran, namun tetap di dukung oleh PSI dalam Pilpres 2019. Artinya dukungan itu bukan hanya mencerminkan inkonsitensi, namun pragmatis dan oportunis. Dan itu sangat bertolak belakang dengan semangat PSI yang katanya ingin meninggalkan cara-cara berpolitik lama.

Bila persoalan serius ada pada diskriminasi dan intoleransi. Maka, bukan Perda berbasis agama yang mesti ditolak, melainkan para perumus kebijakannya yang mesti dipersoalkan. Kalau PSI memang serius, maka disinilah tantangannya. PSI harus bisa memperjuangkan nilai-nilai progresif dalam agama agar dimenangkan sehingga bisa terejawantah dalam Perda. Karena bagaimanapun juga, tidak ada agama yang mengajarkan permusuhan dan perpecahan.

Dalam konteks agama Islam. Kehadiran Nabi dan Rasul untuk membenahi keterpurukan kehidupan sosial. Perjuangan Nabi dan Rasul tidak hanya berkutat pada soal-soal ideasional, namun juga berkorelasi dengan soal-soal material. Itulah mengapa konfrontasi menjadi sala satu misi politik Tauhid Nabi dan Rasul dalam menentang ke sewenang-wenangan, ketidakadilan dan perbudakan yang dilakukan oleh penguasa kala itu.

Dari Nabi Musa ‘alaihis salam (as) kita bisa belajar bagaimana perlawanan langsung yang frontal terhadap tatanan politik yang tiranik dilakukan terhadap rejim Fir’aun, atau Nabi Ibrahim ‘alaihis salam yang melakukan subversif terhadap tatanan tiranik secara simbolik dengan menghancurkan patung-patung Namrud. Begitu juga dengan Nabi Isa ‘alaihis salam yang melakukan subversif dengan cara mengkritik kelas-kelas sosial pendukung kekuasaan.

Nabi dan Rasul melakukan konfrontasi tidak cuman dengan cara subversif. Terkadang mereka menempuh jalan diplomasi, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman ‘alaihis salam yang berdiplomasi dengan Balqis Ratu Saba dan kemudian menaklukkannya. Begitu juga dengan Rasulullah Muhammad SAW kerap mengambil jalan diplomatik dengan para musuh penentangnya dan kemudian mengikat mereka dengan perjanjian politik atau kontrak politik.

Artinya, agama sesungguhnya membawa misi pembebasan, perdamaian dan emansipasi. Misi inilah yang mesti diperjuangkan oleh PSI, setidaknya untuk dimasukkan dalam regulasi. Bukan mala mengambil sikap menolak, seakan-akan menegasi pesan Tauhid yang mengajarkan harmonis dalam tiga aspek utama: Tuhan, Alam, Manusia. Bila sikap PSI dipahami dalam misi ini, sesungguhnya PSI bukan sekadar melakukan kritik pada pihak-pihak yang melakukan tindak diskriminasi dan intoleran. Namun juga sebagai otokritik terhadap PSI sendiri agar tidak memihak pada elite predatoris dan menghentikan praktik komodifikasi tubuh perempuan demi elektabilitas Partai.

*Penulis: Rudi Hartono kader (Forum Intelektual Nuhu Evav Malang)

Prabowo: Saya Dituduh Tidak Beragama

SUARANASIONAL.ID – Prabowo Subianto, Calon Presiden RI Nomor Urut 02, berani dengan lantang mengungkapkan bahwa...

liputan6.com, detik.com, yahoo.com, twitter.com, facebook.com, berita terkini, viral, video terbaru, ratna sarumpaet , politik, 2018, pilpres, jokowi maruf, prabowo sandi