Pragmatisme Jokowi, Peran Indonesia di ASEAN Luntur

Pragmatisme Jokowi, Peran Indonesia di ASEAN Luntur

SUARANASIONAL.ID - Potret peran Indonesia di ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) semasa pemerintahan Joko Widodo disinyalir mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Peran tersebut bukannya menguat, tetapi malah melemah yang secara otomatis bertolak belakang dengan masa-masa sebelumnya. Hal yang patut menjadi perbandingan adalah ketika presiden Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono memerintah, yang mana menjadi bukti bahwa Republik Indonesia mampu menjadi pemimpin dan lokomotif berjalannya semangat didirikannya ASEAN.

Sebelum melangkah lebih dalam, berikut deskripsi singkat sejarah serta prinsip dan tujuan ASEAN hadir sebagai pengikat diantara negara-negara Asia Tenggara menghadapi berbagai peluang dan tantangan. Organisasi ini didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok yang diprakarsai oleh lima negara, diantaranya adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Muangthai (Thailand). Lima belas tahun kemudian, negara pertama diluar deklarator ASEAN yang bergabung adalah Brunai Darussalam (7 Januari 1984), disusul Vietnam (28 Juli 1995), berikutnya adalah Myanmar dan Laos secara bersamaan bergabung (23 Juli 1997) dan terakhir yang bergabung yaitu Kamboja (16 Desember 1998). Sedangkan Timur Leste sendiri sampai sekarang masih belum menjadi anggota tetap ASEAN.

Terdapat lima poin isi deklarasi Bangkok yang menjadi acuan negara-negara ASEAN, diantaranya: (1) Mempercepat pertumubuhan ekonomi, kemajuan sosial lan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara; (2) Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional; (3) Meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi; 4) Memelihara kerjasama yang erat di tengah- tengah organisasi regional dan internasional yang ada; 5) Meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara.

Sedangkan prinsip-prinsip ASEAN terdiri atas  enam poin, sebagai berikut; 1) Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara; 2) Hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas daripada campur tangan, subversif atau koersi pihak luar; 3) Tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota; 4) Penyelesaian perbedaan atau perdebatan dengan damai; 5) Menolak penggunaan kekuatan yang  mematikan; 6) Kerjasama efektif antara anggota.

Signifikansi Kehadiran Indonesia

Menurut Dewi Fortuna, terdapat 6 fungsi ASEAN bagi Indonesia (Bhakti, 1997). Pertama, peningkatan citra baik Indonesia di mata internasional, yang dapat diwujudkan dengan keaktifan Indonesia dalam menciptakan stabilitas regional Asia Tenggara. kedua, penciptaan keharmonisan regional Asia Tenggara, yang berarti penting bagi pencegahan berbagai perang besar diantara negara-negara Asia Tenggara. ASEAN mampu menjadi sarana untuk meningkatkan rasa saling percaya dan menjadi bentuk diplomasi preventif bagi negara-negara yang menjadi anggota ASEAN.

Ketiga, pencegahan masuknya serangan dan subversi dari luar, yang dimaksud ialah, dengan adanya ASEAN dan terciptanya hubungan baik negara-negara Asia Tenggara, maka Indonesia dapat terhindar dari serangan asing dari utara; fungsi ASEAN sebagai penjaga stabilitas keamanan dengan demikian juga diperhitungkan sebagai sumbangsih yang berarti bagi negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan yang memiliki kepentingan yang sama. Keempat, kebutuhan Indonesia akan adanya alat tawar menawar internasional, yang merujuk pada kepentingan Indonesia untuk berhubungan dengan kekuatan-kekuatan luar; dan yang terakhir. Kelima, peningkatan bobot internasional Indonesia dalam diplomasi internasional baik dalam bidang politik, ekonomi, dan keamanan.     

Kelima poin diatas sangat penting untuk diperjuangakan oleh pemerintah Indonesia dari masa ke masa. Indonesia dibawah presiden Soeharto sudah melakukan langkah-langkah untuk menjadikan ASEAN sebagai organisasi kawasan yang eksis dan memberikan manfaat untuk Indonesia baik secara langsung atau tidak. Di era Soeharto, Indonesia dipersepsikan sebagai pemimpin ASEAN atau dikenal sebagai “big brother ASEAN”. 

Pada masa orde baru, setiap persidangan yang di gelar ASEAN, pada umumnya sikap yang diambil Indonesia kemudian diadopsi menajdi sikap bersama ASEAN. Lahirnya APEC (Asian Petroleum Economic Countries) lahir setelah Indonesia menyatakan secara eksplisit dukungannya, yang kemudian diikuti oleh semua negara anggota ASEAN yang lain.  Indonesia pada waktu itu juga berkontribusi dalam menjaga stabilitas regional dengan selalu mengutamakan cara-cara damai ketika berperan sebagai mediator konflik. Soeharto turun langsung mendinginkan suasana konflik antara Malaysia dan Filipina pada tahun 1980, Indonesia juga melakukan berbagai aksi negosiasi konflik seperti konflik Kamboja, Myanmar, dan Thailand.

Sedangkan pada jaman SBY, ASEAN masih menjadi prioritas utama politik luar negeri Indonesia. Dimana, ASEAN dibawah keketuaan Indonesia pada 2011 telah menetapkan tiga prioritas capaian yaitu memastikan kemajuan yang signifikan dalam pencapaian Komunitas ASEAN 2015; memastikan terpeliharanya tatanan dan situasi di kawasan yang kondusif bagi upaya pembangunan; dan menggulirkan pembahasan mengenai perlunya Visi “ASEAN Pasca-2015”, yaitu peran masyarakat ASEAN dalam masyarakat dunia (ASEAN Community in a Global Community of Nations), (Lemhannas RI, 2013).

SBY juga memberikan perhatian terhadap penegakan HAM dan proses demokrasi di regional ASEAN. Indonesia sebagai ketua ASEAN pada tahun 2011 telah melahirkan beberapa inisiatif mekanisme penyelesaian sengketa diantara negara-negara anggota ASEAN. Pertama, Indonesia mengusulkan berdirinya ASEAN Initiative Talk for Peace and Reconciliation yang disahkan pada KTT ASEAN di Kamboja, sementara masalah Myanmar mengalami kemajuan, apalagi ASEAN dibawah kepemimpinan Indonesia justru memberikan kesempatan kepada Myanmar untuk menjadi ketua ASEAN 2014. 

Tujuannya agar Myanmar mampu melaksanakan proses demokratisasi dan proses pendemokrasian di Myanmar berjalan dengan baik. Indonesia juga mempelopori harmonisasi hubungan yang harmonis dengan negara-negara di Asia Timur yang pada 19 November 2011 Indonesia telah sukses menyelenggarakan East-Asia Summit yang menelurkan dua deklarasi penting yaitu Declaration of East-Asia Summit on the Principle of Mutually of Beneficial Relations dan Declaration of the 6th  Eat Asia Summit on ASEAN Connectivity (Deplu RI, 2011 dalam Darwis, 2012). 

Selain itu, ASEAN dibawah kepemimpinan Indonesia menghasilkan ‘consesus builder’ antar negara ASEAN dengan juga mengusulkan 3+1 formulasi dari regional code of conduct in the South China Sea (COC) yang: 1) promoting trust and confidence; 2) preventing incidents; and 3) managing incidents when they occur. Prekursor dari tujuan tersebut adalah menciptakan kondisi yang kondusif di wilayah bersengketa (Widyaningsih dan Roberts, 2014). Sebenarnya masih banyak lagi capaian-capaian kerjasama yang digalakkan Indonesia baik di era SBY maupun Seoharto.

Masa Jokowi, ASEAN Terabaikan

Kedua presiden yang menjadi sampel diatas memiliki pandangan yang sama akan penting dan strategisnya ASEAN dalam menentukan kondisi kawasan, khususnya pembangunan Indonesia. Namun, berbeda halnya selama Jokowi memimpin yang seoalah-olah mengabaikan ASEAN sehingga selama kurang lebih empat tahun belakangan ini, kehadiran ASEAN dalam menyoal berbagai permasalahan kawasan melemah. Karena, Indonesia yang memiliki jumlah penduduk dan geografi terbesar serta kekayaan yang sangat luar biasa diantara negara-negara Asian memiliki peran yang sangat signifikan. Jika Indonesia yang secara alami sudah lama dianggap pemimpin besar ASIAN tidak bergerak maka ASEAN tidak terlalu berfungsi. 

Pertanyaan-pertanyaan yang kemudian muncul, apa yang menjadi capaian Indonesia di ASEAN selama Jokowi berkuasa?. Apakah Indonesia melalui ASEAN memainkan peran penting ketika kasus genosida etnis Rohingya di Myanmar, padahal dulunya Indonesia dikenal mampu memberikan solusi ketika terjadi konflik diantara negara-negara ASEAN?. Bagaimana posisi Indonesia dalam menyoal konflik laut China Selatan dan apakah ASEAN dimainkan Indonesia untuk mencari solusi penyelesaian dan meminimalisir ketegangan disana?. Sejauh mana pemerintah Jokowi menyelesaikan kasus-kasus perbatasan antara beberapa negara tetangga yang sekaligus negara anggota ASEAN kecuali Australia dan Timur Leste?.

 Sampai saat ini isu-isu besar di Asia Tenggara yang berkaitan langsung dengan Indonesia belum ada progresifitas seperti apa langkah yang dilakukan oleh Jokowi. Bahkan belum ada upaya dari pemerintahan Jokowi untuk memaksimalkan ASEAN sebagai forum bersama negara-negara ASEAN dalam merespon dan menyelesaikan berbagai macam isu. Misalnya, Jokowi tidak lagi menjadikan ASEAN sebagai wadah berdiskusi untuk melakukan upaya-upaya menjaga stabilitas di Laut China Selatan. 

Jokowi pernah mengatakan bahwa sebaiknya Indonesia tidak terlibat dalam ketegangan antarnegara ASEAN terkait konflik Laut China Selatan. ” Itu urusan negara lain dan negara lain. Tapi, kalau kita berperan, juga lebih baik. Tapi, kalau kita tidak punya solusi yang benar, proses diplomasiyang kita lakukan tidak bermanfaat, untuk apa kita lakukan?”. Pandangan ini membuktikan bahwa pandangan Jokowi terhadap ASEAN sangat berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya, padahal isu Laut China Selatan jelas memiliki kaitan erat dengan kepentingan Indonesia karena Jika terjadi perang di Laut China Selatan, secara otomatis akan mengancam stabilitas keamanan Indonesia.

Terdapat dugaan kenapa Indonesia dibawah pemerintahan Jokowi seolah-olah mengabaikan ASEAN karena kebijakan luar negeri Indonesia bersifat pragmatis. Artinya, Jokowi tidak lagi terlalu memperhitungkan peran dan keberadaan ASEAN untuk kawasan dan untuk Indonesia, karena yang lebih diprioritaskan adalah mewujudkan kepentingan ekonomi dan pembangunan infrastruktur dengan menarik investasi dan pinjaman masuk ke Indonesia. Indonesia terkesan meninggalkan ASEAN disaat Jokowi justru semakin dekat dengan China. Apalagi China telah menyapu bersih proyek infrastruktur di Indonesia. Itu setidaknya bisa menggambarkan ke mana arah diplomasi Jokowi setelah tak lagi melihat ASEAN sebagai ”sahabat dekat”. 

Oleh karena itu, harapannya dengan melihat pergeseran arah baru dunia dari Barat ke Timur, dengan berbagai potensi yang dimiliki dikawasan Asia Pasifik khususnya di kawasan Asia Tenggara, pemerintah Indonesia kedepannya mampu mengkaji dan menimbang kembali perannya di ASEAN. Bagaimanapun, dalam sejarah perjalanan adanya ASEAN, banyak permasalahan-permasalahan kawasan yang diselesaikan melalui organisasi ini. Pada dasarnya, politik luar negeri suatu negara, salah satunya akan ditentukan oleh pemimpinnya  sebagaimana yang dijelaskan dalam konsepsi “rational actor Graham T Allison. Untuk itu, jika Jokowi yang memenangkan pertarungan di Pilpres 2019 maka Jokowi harus kembali mempelajari peran dan posisi Indonesia dalam ASEAN, tetapi jika Prabowo yang memenangkan kontestasi maka penulis yakin betul aka konsepsi baru bagaimaman seharusnya Indonesia memainkan perannya di ASEAN dan melalui ASEAN.


*Penulis: Syaifullah (Peneliti Nasional Institute)

liputan6.com, detik.com, yahoo.com, twitter.com, facebook.com, berita terkini, viral, video terbaru, ratna sarumpaet , politik, 2018, pilpres, jokowi maruf, prabowo sandi