Polugri Itu Seksi Loh Jadi Bahan Kampanye

Polugri Itu Seksi Loh Jadi Bahan Kampanye

Politik Luar Negeri Indonesia (Polugri). @Ilustrasi


SUARANASIONAL.ID - Politik luar negeri Indonesia atau biasa disingkat Polugri tidak terlalu menarik dan seksi bagi masyarakat Indonesia untuk diperbincangkan ketika kontestasi Pemilu Presiden (Pilpres) datang. Perbincangan dan perdebatan yang hadir ke permukaan lebih didominasi isu dalam negeri. 

Bagaimanapun, mindset (pola pikir) yang terbangun di sebagian besar masyarakat Indonesia adalah belum mampu memahami antara korelasi kondisi global dan kondisi nasional. Dalam Ilmu Hubungan Internasional terdapat kajian yang dinamakan sebagai Intermestik - “perubahan global akan mempengaruhi kondisi nasional sebuah negara dan begitupun sebaliknya kondisi dalam negari sebuah negara mampu merubah konstelasi sistem internasional.

Sungguh sangat disayangkan, belakang ini beberapa isu yang mewarnai jagat nusantara karena masuk dalam perdebatan sengit antar kedua kubu baik pasangan nomor urut 01 maupun nomor urut 02, yang sebenarnya tidak terlalu penting. Misalnya, memperdebatkan narasi atau diksi seperti “Politik Sontoloyo dan Politik Genderuwo dari Jokowi ataukah Tampang Boyolali dari Prabowo”, itupun arahnya dipelintir sehingga ada indikasi pembodohan kepada rakyat. Maksudnya adalah kenapa hal-hal yang tidak substantif dalam kerangka demokrasi malah menghabiskan tenaga dan pikiran. Kenapa perbincangan tidak dihabiskan dan diarahkan pada hal yang lebih penting dan jauh lebih produktif, salah satunya adalah soal Polugri yang mempengaruhi kondisi dalam negeri dan bargaining position Indonesia di dunia Internasional.

Penulis sendiri sepakat dengan statemen Ketua Departemen Hubungan Internasional CSIS (Central for Strategic and International Studies) Shafiah F Muhibat dalam diskusi publik yang diselenggarakan CSIS pada 21 November 2018, yang bertajuk “Arah Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan Indonesia 2019-2014: Menimbang Ide dan Gagasan Capres-Cawapres”. Shafiah menuturkan “Polugri tidak menarik dalam kampanye (Pilpres Indonesia). Ketika mengkaji di negara-negara maju, seperti di Amerika Serikat, isu internasional begitu menarik, isu internasional menjadi bahan perdebatan yang begitu sengit.” Dia mencontohkan pemilih AS ketika Pilpres datang telah memperdebatkan arah politik luar negeri AS karena mereka sadar terhadap arah kebijkan luar negeri akan berdampak langsung pada kondisi ekonomi seperti perang dagang AS dan China serta seberapa besar anggaran militer setiap tahunnya.

Harusnya, Polugri Indonesia dalam setiap kali Pilpres datang menjadi bahan yang menarik didiskusikan dan diperdebatkan diberbagai ruang publik, baik antar para kandidat dan masing-masing timnya, maupun berbagai kalangan yang berada diluar kandidat semisal akademisi, mahasiswa dan lain sebagainya. Karena apa yang terjadi dan dialami rakyat Amerika Serikat sebagai konsekwensi kebijakan luar negerinya, tidak beda jauh dengan Indonesia. 

Misalnya, perang dagang China dan Amerika Serikat serta embargo terhadap Turki berdampak pada nilai mata uang Rupiah terhadap dollar yang mengakibatkan harga-harga bahan pokok meningkat, konflik Timur Tengah yang berdampak pada harga minyak dunia dan secara otomatis berdampak pada kondisi ekonomi bangsa, serta keputusan Jokowi lebih berpihak kepada China dalam hal kerjasama pembangunan Infrastruktur dan investasi – “one belt one road” – dan pada akhirnya merugikan Indonesia sendiri disisi tenanga kerja dan perusahaan material pengusaha lokal tidak terpakai. 

Selain itu, marwah Indonesia baik dalam organisasi regional maupun internasional semakin menurun selama empat tahun terakhir ini. Itu bisa dilihat dengan adanya indikasi pemerintahan Jokowi abai akan pentingnya kepemimpinan Indonesia di ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). Padahal sebenarnya kepemimpinan Indonesia yang secara natural di ASEAN sangat dibutuhkan bukan hanya menguntungkan negara-negara anggota ASEAN, tetapi lebih bermanfaat pada Indonesia. 

Sebagaimana yang diungkapkan Dino Patti Djalan menilai, Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) mengatakan bahwa "kepemimpinan Indonesia di ASEAN itu juga melipatgandakan relevansi diplomatik Indonesia di panggung internasional. Jadi kita semua terus berharap dan mendukung semua usaha Presiden Jokowi untuk menempatkan ASEAN sebagai prioritas dalam politik luar negeri kita.”

Dino juga berpendapat bahwa “jadi (Indonesia paling bisa berperan) bukan di Amerika Latin, bukan di Timur Tengah, bukan di Asia Timur, tapi di Asia Tenggara, dan di ASEAN.” Namun, faktanya kepemimpinan Indonesia di ASEAN selama Jokowi berkuasa semakin merosot, apalagi program ASEAN Community (Economic Community, Social-Cultural Community dan Security Community) yang sebenarnya sudah dijalankan pada 2015 tetapi toh progresnya terkhusus untuk Indonesia tidak terlalu nampak. Jika Indonesia abai akan pentingnya ASEAN dan penyelesaian Konflik Laut China Selatan serta lebih cenderung ke China selama pemerintahan Jokowi, maka tidak salah ketika Bhatara Ibnu Reza, Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara, sangat tidak percaya akan keberadaan ASEAN di Asia Tenggara, bahkan dia menganjurkan ASEAN dibubarkan saja karena  tidak memberikan keuntungan apa-apa bagi Indonesia. Inilah sikap pesimistik yang harus dijawab oleh sosok pemimpin yang lebih visioner kedepannya.

Disamping itu, selama 4 (empat) tahun belakangan ini, setidaknya sudah empat kali Jokowi tidak menghadiri Sidang Umum PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan selalu diwakilkan oleh Wapres Jusuf Kalla. Fenomenan ini yang kemudian mendorong Hersubeno Arief, Wartawan Senior dan saat ini sebagai Konsultan Politik dan Media, mengasumsikan bahwa “Pengalaman dan pemahamannya (Jokowi) yang terbatas dalam komunitas internasional, dan kemampuan bahasa Inggrisnya yang sangat lemah, boleh jadi menjadi penyebab mengapa Jokowi selalu absen.” Ini ditulis Hersu dalam artikelnya yang berjudul: “PM Singapura Isyaratkan Akan Ada Pergantian Presiden Indonesia?”. Artinya Indonesia dibawah kepemimpinan Jokowi, bukan hanya tidak terlalu mementingkan keberadaan ASEAN, tetapi juga menganggap remeh Sidang Umum PBB yang dihadiri para petinggi-petinggi negara di dunia.

Berbagai problema dalam negeri sebagai bagian implikasi dari konstelasi regional dan dinamika global tidak mampu diatasi pemerintah saat ini karena adanya kekeliruan arah Polugri atau kebijakan luar negeri yang dijalankan. Untuk itu, penting untuk menggiring isu-isu internasional dan Polugri dalam ruang publik sehingga apa yang didisukusikan dan apa yang dijanjikan oleh para kandidat Presiden dan Wakil Presiden, itu dapat tertanam dalam alam pikiran. Tujuannya adalah mengingatkan kita sebagai masyarakat Indonesia untuk menyoal setiap kebijakan luar negeri yang dikeluarkan apakah menguntungkan negara Indonesia atau tidak, ataukah mendesak pemerintah merespon isu-isu internasional baik yang berdampak langsung terhadap kondisi nasional maupun upaya menciptakan perdamaian dunia. 

Penulis sendiri mendorong khalayak untuk kembali mengkaji apakah sosok Jokowi memiliki kapasitas memperbaiki Polugri-nya baik di regional maupun di luar regional. Skeptisme-pun muncul akan hal itu ketika melihat kenyataan yang ada sampai saat ini ditambah lagi dengan statemen Kusnanto Anggoro, pakar Hubungan Internasional, yang meyakini bahwa jika Jokowi terpilih lagi maka kebijakan pertahanan dan keamanan serta Polugri Indonesia tidak akan mengalami perubahan yang signifikan. 

Munculnya pernyataan Meutya Hafid, Anggota DPR-RI Komisi I sekaligus sebagai Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf, bahwa kerjasama Indonesia dan China akan terus meningkat jika Jokowi terpilih dan tidak bakalan kendor meski dikritisi. Ini menjadi penting untuk diperhatikan apakah memberikan dampak yang positif bagi rakyat Indonesia atau tidak, dan berbagai macam kebijakan-kebijakan luar negeri Jokowi sebagaimana yang disampaikan diatas.

Sama halnya dengan visi dan misi Prabowo-Sandiaga soal Polugri yang butuh didiskusikan dan diperdebatkan juga, seperti apa sih arah Polugri Prabowo-Sandi jika terpilih nantinya. Dimana, ada perbedaan yang sangat mencolok jika dibandingkan antara sosok Jokowi dan Prabowo, baik dari aspek ketegasan memimpin maupun kapasitas pengetahuan. Pastinya, salah satu yang mempengaruhinya adalah latar belakang personal masing-masing diantara mereka serta performance mereka berdua di dunia Internasional, yang penulis kira perlu dikaji ketika berbicara Polugri

Salah satu model pengambilan kebijkaan dalam hubungan internasional yang digaungkan oleh Graham T Allison bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi Polugri suatu negara adalah aktor atau rasional actors. Dalam model ini, politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan “actor rasional”, terutama pembuatan keputusan politik luar negeri digambarkan sebagai suatu proses intelektual. Bagaimana menganalisa Jokowi dan Prabowo dalam konteks ini?

*Penulis: Syaifullah (Peneliti Nasional Institute)

Prabowo: Saya Dituduh Tidak Beragama

SUARANASIONAL.ID – Prabowo Subianto, Calon Presiden RI Nomor Urut 02, berani dengan lantang mengungkapkan bahwa...

liputan6.com, detik.com, yahoo.com, twitter.com, facebook.com, berita terkini, viral, video terbaru, ratna sarumpaet , politik, 2018, pilpres, jokowi maruf, prabowo sandi