Pertarungan Kepentingan dalam Divestasi Saham Freeport

Pertarungan Kepentingan dalam Divestasi Saham Freeport

@Ilustrasi


SUARANASIONAL.ID - Komitmen pemerintahan Jokowi-JK dalam melakukan akusisi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) mendapatkan pujian dari berbagai kalangan, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Langkah pemerintah lewat skema divestasi saham di anggap sebagai wujud nyata atas komitmen dalam menjalankan Pancasila dan Trisakti yang di gaungkan ketika momen Pilpres 2014 lalu. Berbagai media menyebut pemerintah Indonesia telah membuat kesepakatan monumental sekaligus mencerminkan kebangkitan nasionalisme atas kedaulatan sumber daya alam bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Papua.

Akan tetapi persoalan divestasi saham 51% saham PTFI tidak bisa di reduksi hanya sebatas pada kalkulasi kepemilikan saham dominan, namun persoalan ini harus letakan dalam konteks kedaulatan rakyat dengan memberikan garansi lewat legalitas dan legitimasi atas nilai-nilai sosial historis yang ada di Papua. Karena bagaimanapun juga proses divestasi saham PTFI dilakukan dengan mengabaikan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan adanya kerugian negara atau denda sebesar Rp.185 triluan yang harus di selesaikan Freeport terkait masalah Lingkungan.

Bila kita telisik dengan serius, sesungguhnya tidak akan terjadi perubahan fundamental bila negara berhasil mendapatkan saham PTFI. Selama orientasi utamanya adalah akumulasi privat, meskipun dalil utama pemerintah demi kesejahteraan rakyat, maka proses eksploitasi dan alienasi akan terus berlanjut. Hal ini dapat ditelisik lewat struktur kepemilikan saham 51% negara lewat Inalum yang nantinya dibagi dua. Pertama, saham 26,23% akan dipegang langsung Inalum. Kedua, saham sebesar 25% masuk ke dalam PT Indocopper Investama (PTII). Status PTII dalam konteks ini sebagai perusahaan yang menaungi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua dalam kepemilikan saham PTFI. Persis di titik ini letak persoalan.

Dari struktur kepemilikan saham tersebut, sesungguhnya menandakan kalau proses divestasi dengan sendirinya telah meniadakan (negasi) kedaulatan rakyat. Karena tidak mungkin jika kedaulatan rakyat bisa di representasi lewat jumlah saham yang dimiliki negara. Maka pertanyaan pentingnya adalah kepentingan siapa yang hendak di perjuangkan pemerintahan Jokowi-JK dalam divestasi saham PTFI?.

Sudah menjadi rahasia umum, kalau selama ini rakyat hanya di jadikan komoditas politik dan kebijakan yang populis dibuat hanya untuk kepentingan pragmatis elektoral semata. Alih-alih ingin memperjuangkan kepentingan rakyat, justru yang ada rakyat sendiri teralienasi dalam proses yang ada dengan menempatkan elit birokrat sebagai aktor utama. Seakan-akan para elite birokrat yang paling paham apa yang di inginkan rakyat, khususnya rakyat Papua.

Ketika rakyat di marginalkan, sesungguhnya menandakan kalau ada pihak ketiga yang telah menggantikan posisi rakyat. Pihak ketiga yang dimaksud disini adalah para oligark yang sedang mencari keuntungan dari proses divestasi. Statemen Gubernur Papua, Lukas Enembe, di berbagai media seakan mengafirmasi keberadaan oligark. “Jangan sampai ada orang lain masih dengan gelap seperti bapak minta saham, mama minta saham kan banyak, itu jelas” tegas Lukas(Tribunnews.com, 29/11/2018).

Pernyataan di atas tidak terlepas dari posisi PTFI yang berpotensi di manfaatkan oleh oligark dalam mencari nilai lebih. Artinya, terdapat pertarungan kepentingan antara elite nasional dengan elite lokal, dalam usaha mendapatkan keuntungan dari divestasi saham PTFI. Sulit rasanya untuk mengatakan kalau pertentangan yang ada semata-mata hanya untuk kepentingan rakyat. Mengingat sistem ekonomi dan politik bangsa Indonesia hanya menempatkan oligark selaku patron sedangkan para elite birokrat sebagai klien. Relasi patron klien inilah yang tidak memungkinkan kepentingan rakyat di perjuangkan.

Maka bagi saya proses divestasi tidak akan membawa perubahan bagi kesejahteraan rakyat dan bangsa. Justru proses divestasi akan melahirkan persoalan baru. Bila pemerintah Jokowi benar-benar memiliki komitmen serius dalam melakukan nasionalisasi, maka lakukanlah nasionalisasi dalam arti yang sesungguhnya. Jangan melakukan nasionalisasi dalam logika kapitalisme. Sebab Soekarno ketika melakukan nasionalisasi perusahaan asing dalam konteks memerangi Imperialisme, demi menjaga kedaulatan untuk kesejahteraan rakyat.

Keberpihakan kepada rakyat adalah amanah konstitusi “... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,..”. Oleh karenanya pemerintah harus bisa menjalankannya. Hal itu hanya di mungkinkan ketika pemerintah tidak berafiliasi dengan oligark, baik domestik atau asing, melainkan dengan rakyat itu sendiri. Bahkan selama kapitalisme hendak di jadikan mazhab ekonomi, maka kepemilikan saham 51% negara tidak akan memberikan pengaruh signifikan atas kesejahteraan rakyat.

*Penulis: Rudi Hartono (Mahasiswa UIN Maliki Malang)

Prabowo: Saya Dituduh Tidak Beragama

SUARANASIONAL.ID – Prabowo Subianto, Calon Presiden RI Nomor Urut 02, berani dengan lantang mengungkapkan bahwa...

liputan6.com, detik.com, yahoo.com, twitter.com, facebook.com, berita terkini, viral, video terbaru, ratna sarumpaet , politik, 2018, pilpres, jokowi maruf, prabowo sandi