Perkembangan Isu Papua Merdeka dan Diplomasi Kerdil

Perkembangan Isu Papua Merdeka dan Diplomasi Kerdil

Perjuangan Papua Merdeka. @Istimewa


SUARANASIONAL.ID - Dalam sidang umum ke-73 Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berlangsung pada 25 September hingga 1 Oktober 2018, Vanuatu beserta Marshall Islands, Tuvalu dan Solomon Islands telah menyinggung soal isu human right (HAM) di Papua. Terkhusus untuk Vanuatu, Perdana Menteri Vanuatu Charlot Salwai menyampaikan pidatonya pada 28 September 2018, yang mengangkat isu dekolonisasi tentang menindaklanjuti pelanggaran HAM di Papua dan penentuan nasib sendiri.

Isu pidatonya yang menilai Indonesia telah melakukan kolonialisasi selama ini di Papua sebagai berikut, “sejak PBB berdiri, sekitar 750 juta orang, mewakili 80 bekas koloni, telah memperoleh kemerdekaan. Di sisi lain, situasi putus asa dari jutaan orang lainnya yang beraspirasi menentukan nasib sendiri masih tetap ada.” Kemudian dilanjutkan olehnya bahwa “komunitas internasional adalah saksi kekerasan dan pelanggaran HAM dan rakyat Papua menjadi korbannya. Kami mendesak Dewan HAM PBB melakukan investigasi atas pelanggaran-pelanggaran ini.”

Bukan hanya sampai pada menyinggung pelanggaran HAM yang gencarkan pemerintah Indonesia selama ini di Papua, tetapi PM Vanuatu tersebut mengajak dan mendesak negara-negara lain untuk mendukung kemerdekaan Papua dari Indonesia. Ia melanjutkan bahwa “kami juga menyerukan para sejawat-sejawat kami para pemimpin di seluruh dunia untuk lebih banyak lagi memberi perhatian terhadap tindakan-tindakan tidak manusiawi ini, dalam kaitannya dengan Indonesia, untuk menghentikan seluruh bentuk kekerasan dan mencari landasan bersama dengan bangsa-bangsa di dunia, untuk memfasilitasi penyelenggaraan proses yang memberi mereka secara bebas mengekspersikan pilihan mereka.”

Sementara pada kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan Tetap Indonesia untuk PBB di New Work Duta Besar Dian Triansyah melalui right to reply (hak untuk menjawab) mengecam tudingan PM Vanuatu. Ia menilai bahwa “tudingan tersebut tak hanya merendahkan prinsip hubungan antar negara dan prinsip non intervention (tidak mencampuri urusan kedaulatan negara lain, tapi juga melanggar prinsip yang ada di Piagam PBB.” Menurutnya, Indonesia menolak secara kategoris segala tuduhan-tuduhan itu serta semua upaya yang bertujuan mengganggu perdamaian, stabilitas dan pertumbuhan yang dinikmati rakyat di Papua dan Papua Barat, (https://suarapapua.co , 30/09/18).

Negara-negara Pasifik Selatan seperti Marshall Islands, Tuvalu dan Solomon Islands sudah sering mengangkat wacana Papua Merdeka di Sidang Umum PBB. Perkembangan wacana Papua Merdeka di PBB selama 4 tahun terakhir ini dengan Indonesia dibawah kepemimpinan Joko Widodo. Bagaimanapun, upaya-upaya yang dilakukan negera-negara tersebut sangat mengancam disintegritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Selain itu, sebelumnya KNPB (Komite Nasional Papua Merdeka) menyuarakan ULMWP (United Liberalization Movement For West Papua) untuk mendapat status anggota di MSG karena persoalan serumpun dengan negara-negara MSG (Melanesia Spearhead Group). Pada akhirnya, ULMWP saat ini telah mendapatkan status pengamat (observer) sedangkan Indonesia berstatus anggota di MSG. 

Artinya dengan status tersebut, negara-negara Melanesia secara tidak langsung mengakui ULMWP sebagai representasi Papua, padahal Indonesia juga berada dalam organisasi tersebut. Disini muncul absurditas, teritori Papua yang diwakili ULMWP merupakan bagian integrasi dari Indonesia, namun disisi lain di MSG dalam satu negara terdapat dua perwakilan. Kondisi-kondisi diatas menjadi tanda bahwa diplomasi Indonesia sangat kerdil ketika bicara soal Papua di level Internasional.

Lain lagi dengan eksistensi gerakan kelompok separatis Papua baik yang bergerak di dalam negeri maupun luar negeri. Adapaun diantaranya adalah ULMWP (United Liberalization Movement For West Papua), KNPB (Komite Nasional Papua Merdeka) dan IPWP (International Parlementaries For West Papua). Masifisasi dan perkembangan gerakan mereka tidak mampu dibendung pemerintah Indonesia, bahkan di luar negeri mereka mampu mengelabui para diplomat Indonesia dalam mendapatkan pengaruh.  

Harus diakui bahwa mereka telah terkonsolidasi dengan baik dan sistematis serta semakin menunjukkan taring baik dalam negeri maupun dikancah internasional. Hal yang seharusnya patut perhatikan dan dicarikan solusi mengcounternya oleh pemerintah Indonesia adalah model perjuangan yang mereka gunakan sudah berbeda dengan yang dijalankan OPM (Organisasi Papua Merdeka). OPM dalam kurun waktu kurang lebih 50 tahun telah menjalankan perlawanan melalui jalur kekerasan, sedangkan organisasi separatis Papua yang bergerak saat ini lebih cenderung menggunakan jalur non-violance (bukan kekerasan) untuk berjuang memisahkan Papua dari pangkuan ibu pertiwi.

Soft diplomacy yang ditempuh dan dilalui kelompok separatis Papua semakin kelihatan jauh semakin efektif dibandingkan dengan jalur kekerasaan. Contohnya, strategi yang mereka gunakan bukan hanya berorasi dan melakukan aksi demonstrasi di jalanan maupun bersuara di media tetapi juga menempuh jalur diplomatik (soft diplomacy) di dunia internasional baik langsung ke negara-negara tertentu maupun melalui forum internasional.

Tentunya pemerintah Indonesia tidak akan pernah melakukan pembiaran bagi gerakan kelompok separatis. Terbentuk dan eksisnya beberapa organisasi separatis Papua adalah ancaman dan tantangan besar bagi stabilitas keutuhan dan keamanan NKRI. Organisasi semacam OPM, ULMWP, KNPB, IPWP dan TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) secara otomatis adalah musuh negara dan sangat berpotensi besar mengancam stabilitas keamanan dan keutuhan negara, apalagi gerakannya semakin bereksistensi dari waktu ke waktu.

Ancaman yang dibawanya bukan hanya diwaktu sebelum-sebelumnya tetapi juga di waktu sekarang dan di waktu masa yang akan datang. Jadi apapun bentuk gerakan organisasi separatis di Indonesia khususnya yang sedang bergerak dari Papua saat ini, keberadaan mereka tidak dapat dibenarkan, apalagi mendapat pembenaran. Memang, Indonesia adalah negara demokrasi yang memiliki penghargaan besar terhadap kebebasan politik, tetapi soal kelompok separatis dalam negeri beda soal karena hal tersebut adalah persoalan keberlangsungan kehidupan bernegara dan tentunya atas kebaikan seluruh masyarakat Indonesia (The Future of Indonesia). 

Untuk itu, pemerintah harus menyikapi dengan tegas langkah-langkah yang ditempuh oleh gerakan separatis Papua, dimanapun dan kapanpun itu. Apalagi, isu pelanggaran HAM (Genocida) yang belum jelas kebenarannya telah dijadikan istrumen untuk menarik perhatian masyarakat internasional atas kepantasan Papua untuk merdeka. Isu hak kebebasan menentukan nasib sendiri dan beberapa isu sentral lainnya juga telah dijadikan instrumen menggalang dukungan dari negara-negara lain.

Isu-isu yang digiring oleh gerakan separatis Papua, memang perlu dipertanyakan objektivitas dan kebenarannya seperti yang sering dilontarkan Benny Wenda (Juru Bicara ULMWP). Jika dihubungkan dengan analisa wacana, isu yang sering diangkat di media online milik ULMWP dan para pendukungnya terlalu melebih-lebihkan atau lebih bersifat propogandis seperti isu genocida yang dilakukan pemerintah Indonesia di Papua.

Oleh karena itu, perlu kiranya pemerintah Indonesia menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih efektif untuk meredam atau bahkan menghilangkan isu Papua Merdeka. Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah menjadikan Indonesia Timur menjadi skala prioritas pembangunan, salah satunya di Papua. Pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Papua dalam skala besar yang sedang berlangsung menjadi salah satu strategi pemerintah meredam isu kemerdekaan Papua. Tetapi faktanya, sampai saat ini wacana Papua merdeka masih saja disuarakan oleh negara-negara Melanesia di forum Internasional dan juga eksistensi gerakan separatis Papua masih saja berkembang.

Selain itu, pendekatan stabilitas keamanan dengan menggunakan militer dan polisi serta pendekatan jalur diplomatik baik langsung ke organisasi-organisasi separatis Papua maupun ke negara-negara lain masih belum efektif. Kondisi yang terjadi saat ini malah menandakan bahwa beberapa pendekatan yang sedang dijalankan masih belum cukup efektif atau canggih.

Pendekatan yang belum ditempuh adalah jalur dialogis santara pemerintah dan segala elemen di Papua. Pendekatan dialogis telah menjadi rekomendasi untuk pemerintah dari LIPI sebagai hasil refleksi penelitian para peneliti LIPI di Papua. Jalur tersebut diasumsikan lebih efektif karena bicara kepentingan dan kebutuhan antar pemerintah Indonesia dan Papua secara holistik.

Pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan agar jalur dialogis ditempuh dan dapat menemukan titik terang dalam menyelesaikan permasalahan Papua. Pada dasarnya jalur dialogis tersebut bukan dioerinetasikan untuk memenuhi kebutuhan menuju “referendum” karena Papua adalah harga mati dan tetap menjadi satu kesatuan dalam NKRI sampai kapan-pun.

Selain pendekatan dialogis yang secepatnya harus dilakukan, jika para diplomat Indonesia dibawah Presiden Joko Widodo tidak mampu menyelesaikan persoalan ini, maka dalam misi Prabowo-Sandi di Pilpres 2019 di poin 5 berbunyi: “membangun sistem pertahanan dan keamanan nasional secara mandiri yang mampu menjaga keutuhan dan integritas wilayah Indonesia.” Artinya dengan misi ini, kemungkinan besar Prabowo-Sandi mampu merumuskan dan mengimplementasikan sebuah konsepsi yang bukan hanya bersifat fisik (pertahanan dan keamanan) tetapi juga konsepsi untuk para diplomat Indonesia untuk bekerja dengan baik dalam rangka menjaga keutuhan Indonesia. 

Harapannya, jika Prabowo-Sandi terpilih, gerakan separatis Papua baik dalam negeri maupun luar negeri dapat ditepis dan Indonesia mampu membangun bargaining position untuk negara-negara pendukung kemerdekaan Papua agar kembali mendukung integrasi Papua dalam NKRI. Namun, ketika isu Papua masih saja tidak terselesaikan nantinya, maka Prabowo-Sandi sama saja dengan Jokowi-Jusuf Kalla, serta meniadakan misinya di poin 5 tersebut soal menjaga keutuhan dan integritas wilayah Indonesia.

*Penulis: Syaifullah (Peneliti Nasional Institute)

Prabowo: Saya Dituduh Tidak Beragama

SUARANASIONAL.ID – Prabowo Subianto, Calon Presiden RI Nomor Urut 02, berani dengan lantang mengungkapkan bahwa...

liputan6.com, detik.com, yahoo.com, twitter.com, facebook.com, berita terkini, viral, video terbaru, ratna sarumpaet , politik, 2018, pilpres, jokowi maruf, prabowo sandi