Partai Politik, Kriminal Politik dan Presiden Jokowi

Partai Politik, Kriminal Politik dan Presiden Jokowi

@iLUSTRASI


SUARANASIONAL.ID - Partai politik adalah pilar utama dari demokrasi. Tidak ada satupun negara yang dapat menjadi negara demokrasi jika tidak memiliki banyak partai politik. Secara teori, tugas dari partai politik yaitu menjaring aspirasi-aspirasi rakyat, sarana untuk mencerahkan masyarakat secara politis, dan mempersiapkan kader untuk pemimpin masa depan bangsa kita. Bagaimana sebenarnya praktek partai politik di Indonesia?

Sejak republik ini menhadapi gelombang kedua demokrasi setelah pengunduran diri Presiden Soeharto pada pertengahan tahun 1998, jumlah partai politik membludak ibarat jamur di musim hujan. Aktivis, tokoh agama, publik figur, konglomerat, pensiunan polisi dan tentara, mantan penjabat, keluarga pejabat, selebriti, keturunan penguasa masa lalu, dan kelompok milenial secara bersama mendirikan partai-partai politik. Awalnya, tidak sedikit diantara mereka mengklaim hanya mendirikan organisasi masyarakat dan berjanji di ruang pablik bahwa organisasi atau komunitas mereka tidak akan pernah menjadi partai politik. Tetapi faktanya, pada ahrinya organisasi masyarakat mereka menjadi partai politik dalam sekejap mata, mereka pun mengingkari kata-kata mereka tanpa ada rasa malu sedikitpun.

Saat ini, teradapat 73 partai politik terdaptat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Diantara jumlah 73 itu, hanya 16 partai politik yang berhasil lolos mengikuti pemilihan umum 2019. Dari 16 partai politik tersebut, 12 partai politik lama diantaranya: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Hanura, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Amanat Rakyat (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Parati Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat dan Partai Keadilan dan Persatuan (PKP). Sementara 4 sisanya adalah partai politik baru, diantaranya: Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda dan Partai Berkarya.

Sudah tidak menjadi rahasia lagi bahwa partai politik menjadi kendaraan politisi-politisi yang haus kekuasaan dan uang. Dimana, partai-partai politik dalam melakukan proses rekruitmen anggota baru, administrasi beserta rekruitmen calon legislatif dan eksekutif baik ditingkatan pusat maupun daerah didasarkan pada economic contract (kontrak ekonomi). Tidak mengherankan jika partai politik dipenuhi para politisi pembajak dana dengan menggunakan uang untuk memperoleh kekuasaan dan menggunakan kekuasaa untuk kembali mendapatkan uang atau dikenal dengan istilah ad infinitum.

Disamping itu, partai politik seperti kekaisaran, yang mana kontrol penuhnya ada pada raja atau ratu beserta para keluarga terdekat. Sirkulasi kepimpinan yang sangat stagnan yang dibuktikan dengan tidak adanya ruang bagi anggota yang bukan keluarga  dan teman untuk memegang kekuasaan dalam partai politik kecuali mereka memiliki dompet tebal atau setidaknya menunjukkan pengabdian yang cukup kepada raja atau ratu.

Misalnya, PDIP adalah Megawati, dan Megawati dan keluarganya adalah PDIP. Tidak ada partai demokrat tanpa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), SBY dan keluarganya menjadi wajah dari Partai Demokrat. Samahalnya, Gerindra yang dikenal sebagai partai tingkat menengah yang secara absolut bergantung pada figur Prabowo. Sementara Partai Nasdem berada dibawah kontrol Surya Paloh – “maestro media yang telah meninggalkan Partai Golkar. Tanpanya, Nasdem sebagai partai politik tingkat bawah tidak ada dan hanya tinggal nama saja. Partai-partai tersebut akan mengalami kondisi yang sama untuk kedepannya. Kondisi ini merupakan penyakit (Pathology) yang saat ini menjamur di perpolitikan Tanah Air.

Konsekwensinya adalah partai politik menjadi pendukung utama dari politik dinasti dan politik nepotisme yang masih melekat pada demokrasi elektoral di Indonesia. Menurut data Komisi Pemilihan Umum (KPU), setidaknya terdapat 9 kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bagian dari politik dinasti di pemilihan umum serentak 2018. Meskipun, itu bertentangan secara hukum (illegal), politik dinasti cenderung rentan terhadap korupsi, menghambat kesehatan demokrasi dan membuka sirkulasi kekuasaan politik.

Para politisi haus uang yang membanjiri partai-partai politik berusaha mendekati rakyat hanya karena momentum pemilihan umum saja. Mereka akan melakukan apapun, yang penting bagi mereka adalah memenangkan suara. Mereka akan menggunakan berbagai cara yang menarik misalnya menjanjikan segala hal dan membeli suara menggunakan duit serta memberikan hadiah politik seperti kebutuhan-kebutuhan dasar. Praktek-praktek ini sudah menjadi tradisi: ketika sekali dalam lima tahun ritual pemilihan selesali dilaksanakan, para politisi akan segera melupakan rakyat. Mereka hanya peduli tentang trik-trik bagaiman memaksimalkan hasil dari investasi kandasi mereka, mencari keuntungan untuk kandidasi selanjutnya. Bagaimanapun, mereka telah menyalahgunakan kekuasaan mereka demi mempertahankan dan memperoleh kekuasaan.

Sungguh sangat disayangkan, para politisi haus uang tidak pernah mengakui istilah power abuse (penyalahgunaan kekuasaan). Mereka mengkhianati janji dan sumpah mereka, dan kemudian tiba-tiba seperti orang yang menderita amnesia. Mereka telah mengabaikan pendidikan politik, dan tidak ada usaha melakukan pencerahan kepada masyarakat tentang politik. Para politisi haus duit tidak menfokuskan diri mereka dengan nasib rakyat secara keseluruhan, tetapi lebih kepada nasib konstituen mereka. Hampir semua partai politik menderita karena anggota mereka melakukan korupsi dan perilaku menyimpang.

Berbagai sumber telah menunjukkan bahwa kasus korupsi yang terjadi saat ini, mayoritas dilakukan oleh anggota partai politik pendukung Presiden Joko Widodo. Dari 31 kasus korupsi yang berhubungan dengan partai politik mulai 2014 hingga 2017, 22 diantaranya adalah dilakukan oleh partai-partai politik yang mendukung Jokowi. Pada 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 21 kepala daerah dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Hampir semua dari koruptor ini berasal dari partai politik yang mendukung Presiden Jokowi, diantaranya: 8 kader PDIP, 5 kader Golkar, 2 kader Nasdem, 1 kader Perindo, dan 1 kader Partai Nasional Aceh (PNA). Sisanya berasal dari partai politik yang oposisi dengan Presiden Jokowi, yakni: 2 kader PAN dan 1 kader Partai Berkarya. Selanjutnya di Sumatera Utara, Bupati Pakpak Bharat (kader Partai Demokrat) ditangkap KPK di pertengahan November setelah mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Joko Widodo dan Ma’ruf Amin.

Sudah diketahui oleh masyarakat luas bahwa para politisi tingkatan atas dari oposisi yang terindikasi korupsi telah mengalihkan dukungan mereka kepada Presiden Jokowi. Mereka adalah korban politik yang berharap lolos dari jeratan hukum atau dipenjarakan oleh Presiden Jokowi sebagai musuh politik. Semua tipe akrobat politik dimainkan di kasus ini: mereka tiba-tiba beralih dan meninggalkan afiliasi asli mereka.

Hary Tanoe, pendiri dan pimpinan Partai Perindo, secara tiba-tiba dan mengejutkan merubah arah dukungan dan kaolisi ke Jokowi. Di Agustus 2017, Hary Tanoe bergabung dengan barisan pendukung pemerintah. Tidak lama setelahnya, dia ditangkap karena kasus korupsi mengenai restitusi pajak dari perusahaannya, PT Mobil 8, yang merugikan negara dengan milyaran rupiah.

Pembelot paling terkenal karena politik sandera Presiden Jokowi menurut Tom Power dari ANU (Australian National University) dalam aritikenlnya berjudul: “Jokowi’s Authoritarian Turn”, adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Bajang (TGB) yang dikenal sebagai ulama dan politisi Partai Demokrat (New Mandala, 9 Oktober 2018). Pada 2014, TGB memimpin kampanye Prabowo di NTB dan dia dinominasikan sebagai pemimpin dari Persaudaraan Alumni 212.

Ketika KPK memulai investigasi tanda-tanda koruspi di penjualan saham PT Newmont Nusa Tenggara pada July 2018, TGB mendeklarasikan dukungannya kepada Presiden Jokowi. Setelah meninggalkan Partai Demokrat, TGB saat ini bergabung ke Partai Nasdem – salah satu partai politik utama yang mendukung Presiden Jokowi. Tom Power lebih jauh menjelaskan bahwa Zulkieflimansyah dari PKS yang menjadi pengganti TGB sebagai Gubernur juga menjadi tersangka kasus pt Newmont Nusa Tenggara, yang secara cepat menampilkan kedekatannya bersama incumbent dengan memposting photonya dan Presiden Jokowi di Foto Profil WhatsApp-nya.

Pembelot lain yang berpotensi akan ditangkap sebagai sander politik Presiden Jokowi termasuk Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba dari PKS yang membelot ke PDIP dan telah dinyatakan oleh KPU sebagai pemenang dalam  pemilihan kepala daerah 2018; Gubernur Papua Lukas Enembe (Kader Partai Demokrat) juga terlibat dalam berbagai macam skandal korupsi, dan mengumumkan dukungannya kepada Presiden Jokowi setelah kembali terpilih di 2018; Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno (Politisi PKS dan anggota tim kampanye Prabowo di 2014). Semua dari mereka berbalik dan mendeklarasikan dukungan mereka kepada Presiden Jokowi (Tom Power dan sumber lain, 2018).

Daftar politisi oposisi dan kepala daerah yang membelot ke kubu incumbent menjelang akhir tahun. Ini sulit dipercaya bahwa pembelotan tersebut tidak berkaitan dengan usaha memperoleh perlindungan politik petahana dari jeratan hukum yang berkaitan dengan kasus mereka. Atau setidaknya, itu sulit untuk dipercaya bahwa mereka tidak pragmatis dan berusaha mengamankan kekuasaan mereka dengan mendukung Presiden Jokowi. Setelah semuanya, sebagai petahana dengan keuntungan politik yang menyertainya -  ditambah kemampuan untuk menggunakan segala cara yang mungkinkan –, Presiden Jokowi memiliki kesempatan yang lebih baik dalam memenangkan pemilihan presiden. Mereka tidak menyadari bahwa jika itu tidak dikelola dengan tepat, keunggulan petahana menjadi boomerang bagi petahana sendiri. Kita lihat ini dari sebuah fakta bahwa Presiden Jokowi sendiri mengikuti alur.

Dengan kondisi semrawut seperti dijelaskan sebelumnya, tidak mengherankan bahwa tingkat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tetap stagnan di angka 37 poin di 2016-2017, dengan ringkingnya jatuh dari 90 ke 96 negara paling jujur dari 180 negara yang ada di 2017. Ini berarti bahwa tidak ada perbaikan yang signifikan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Itu sekarang jauh tertinggal dibelakang sebagian besar negara-negara di dunia, apalagi Timur Leste yang berada di rangking 91 (Transparency International 2018).

Alih-alih mendorong pemberantasan korupsi, pemerintah malah membantu KPK dengan mengkriminalkan mantan pimpinan KPK Abraham Samad dan mantan Wakil Pimpinan Bambang Widjojanto di 2015. Semakin serius memberantas korupsi menjadi semakin sulit karena semakin banyak orang dalam lingkaran Presiden Jokowi yang ditemukan terlibat atau paling tidak diduga dalam kasus korupsi. Partai politik utamanya, PDIP dan Golkar, adalah 2 partai politik yang terkait dengan jumlah kasus korupsi terbanyak. Karena ia sepenuhnya dikelilingi oleh calo politik dan gerombolan partai politik yang korup. Praktis tidak mungkin presiden Jokowi berani melawan arus korupsi dan politik kriminal. Sangat mungkin bahwa ia akan terperangkap dalam arus, atau bahkan menjadi pelaku utama dalam kebijakan dan praktik korupsi yang merugikan rakyat jelata.

Partai-partai politik yang sarat dengan kasus korupsi ini menodai demokrasi. Mereka harus dipenjara dan didiskualifikasi dari pemilihan. Atau setidaknya, dana mereka, yang berasal dari APBN (dan karenanya itu uang rakyat), harus dihentikan. Rakyat berhak menghukum partai-partai ini dan mencabut dukungan untuk mereka.

*Penulis: Abdurrahman Syebubakar (Ketua Institute for Democracy Education, lembaga Think-Tank yang berbasis di Jakarta yang fokus mempromosikan pembangunan manusia dan demokrasi)

Artikel ini dilansir di surat kabar Independen Obserber versi bahasa Inggris, edisi 21-28 Desember 2018, berjudul: "Political Parties, Criminal Politics, and Jokowi's President"

liputan6.com, detik.com, yahoo.com, twitter.com, facebook.com, berita terkini, viral, video terbaru, ratna sarumpaet , politik, 2018, pilpres, jokowi maruf, prabowo sandi