OPM Kembali Memakan Nyawa: Kegagalan Pemerintah dan Prospek Prabowo

OPM Kembali Memakan Nyawa:  Kegagalan Pemerintah dan Prospek Prabowo

@Ilustrasi


SUARANASIONAL.ID - OPM (Organisasi Papua Merdeka) atau biasa juga dikenal Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua masih saja berkeliaran di bumi pertiwi. Ketidaksanggupan pemerintah memberantas atau menghentikan gerakan kelompok kekerasan bersenjata ini memberikan konsekwensi besar, bukan hanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetapi juga merebut nyawa orang-orang yang tidak bersalah. Hari ini (Selasa, 4 Desember 2018), salah satu berita yang memadati media sosial dan berbagai saluran informasi lainnya adalah penyerangan dan penembakan terhadap pekerja pembangunan jalan Trans-Papua. Diduga pelakukanya adalah KKB atau OPM, dan banyak kalangan meyakini akan hal itu.

Dilaporkan bahwa penyerangan dan penembakan yang dilancarkan KKB telah memakan korban nyawa sebanyak 31 orang, semenatara 15 orang diduga berada dalam penyanderaan, dan sisanya meloloskan diri. Peristiwa tersebut terjadi di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga selama dua hari, 1-2 Desember 2018, ketika para pekerja PT Istaka Karya sedang mengerjakan pembangunan Jembatan Kali Yigi dan Kali Aurak. Laporan dari Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Musthofa Kamal bahwa “Pada hari Senin, 3 Desember 2018, sekitar pukul 15.30 WIT, didapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap para pekerja proyek Istaka Karya yang sedang membangun jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak," (news.detik.com, 4/12).

Selain itu, Ahmad Mustofa juga melaprokan bahwa sebelumnya hanya 24 pekerja yang terbunuh dan 8 orang lainnya melarikan diri ke salah satu keluarga anggota DPRD setempat untuk melarikan diri dari kejaran pembunuhan. Namun, tujuh diantaranya dijemput langsung ke kediaman tersebut dan kemudian dibunuh.  "Delapan orang yang selamatkan diri di rumah anggota DPRD dijemput dan dibunuh. Tujuh orang meninggal dunia dan 1 orang belum ditemukan atau melarikan diri,” tuturnya. Bahkan, Ahmad Mustofa juga menerangkan bahwa KKB Papua tersebut berhasil memblokade atau menguasai jalan masuk ke lokasi pembunuhan sehingga evakuasi tidak secepatnya dilakukan, (finance.detik.com, 4/12).

Sementara Kapolres Jayawijaya AKBP Yan Pieter Reba membenarkan informasi yang beredar tentang asal muasal dari pembunuhan itu. Menurut informasi yang didapatkannya dari masyarakat bahwa asal muasal penyerangan ditengarai ada salah satu pekerja yang mengambil foto Hari Ulang Tahun Organisasi Papua Merdeka (HUT TPN/OPM) pada 1 Desember 2018. Itulah yang membuat KKB Papua marah dan melakukan penyerangan untuk menghabisi pekerja BUMN PT Istaka Karya. “Ya. Saya terima informasinya seperti itu. Kalau kelompok KKB ada melakukan upacara dan salah satu dari pekerja tak sengaja melihatnya dan mengambil foto. Itu membuat mereka marah hingga kelompok ini pun membunuh para pekerja yang ada di kamp,” katanya, (bangka.tribunnews.com, 4/12).

Perlu diketahui bahwa OPM di setiap 1 Desember merayakan hari kemerdekaan Papua yang dimulai sejak 1961. OPM pun dalam sejarahnya tidak pernah sepakat dengan hasil Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat Irian Jaya) atau yang dikenal dengan referendum Papua yang digelar pada 1969 oleh UNTEA (United Nations Temporary Executive Administration). Namun, mayoritas rakyat Papua dalam jejak pendapat tersebut lebih memilih wilayah Papua bergabung kedalam NKRI dibandingkan menjadi negara yang Independen. Artinya, keberadaan gerakan OPM di bumi pertiwi sudah menginjak 57 tahun, dan itu menandakan pemerintah Indonesia dari periode ke periode telah mengalami kegagalan meretes atau menghilangkan organisasi separatis ini.

Bentuk kegagalan pemerintah inilah berimbas pada kematian 31 pekerja dan 15 pekerja lainnya berhasil disandera ditangan kelompok separatis. Ketika pengambilan foto HUT OPM oleh salah satu pekerja menjadi alasan, saya berasumsi bahwa kemungkinan besar KKB hanya mengancam dan memaksa para pekerja untuk menyerahkan pekerja yang mengambil foto atau meminta foto itu dan kemudian menghapusnya. Pertanyaannya adalah apakah OPM takut jikalau rakyat dan pemerintah Indonesia mengetahui aksi dari perayaan kemerdekaan yang mereka lakukan. Toh, kita bisa mengecek di internet, dapat ditemukan berbagai foto aksi perayaan kemerdekaan Papua, bahkan video pengibaran bendera “Bintang Gejora Papua” dan pembakaran “Sang Saka Merah Putih” yang dilakukan OPM dan pendukungnya beredar di youtube.

Bukan hanya itu, gerakan mahasiswa asal Papua di berbagai kota di Indonesia juga muncul dipermukaan untuk menyuarakan kemerdekaan Papua di HUT OPM tahun ini. Mereka tidak takut diliput oleh media untuk diberitakan dan disebarkan ke khalayak Indonesia. CNN Indonesia memberitakan bahwa “ratusan aktivis dari Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Indonesia (AMPTPI) di depan gerbang Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (1/12). Para aktivis itu rencananya akan melakukan long march menuju Kedutaan Besar Belanda di kawasan Kuningan, Jakarta, untuk memperingati 57 Tahun deklarasi Kemerdekaan West Papua pada 1 Desember 1961,” (cnnindonesia.com, 1/12). 

Alinea.id juga memberitakan bahwa 39 orang anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang melalukan peringatan HUT OPM pada hari Sabtu (1/12), dan mereka diamankan oleh aparat kepolisian. Kompas.com juga menyiarkan sebanyak 18 mahasiswa asal Papua yang kuliah di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) merayakan HUT OPM di hari Sabtu (1/12), dan berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Bahkan, juga beredar gerakan tambahan dari organisasi lain untuk menghadang mahasiswa Papua yang ingin merayakan HUT OPM di Surabaya. Tempo.co memberitakan bahwa sekitar 50 anggota ormas Pemuda Pancasila dan Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/Polri (FKPPI) mendatangi asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya, Jumat, 30 November 2018.

Selain itu, pada 16 Oktober 2018, saya menulis artikel yang berjudul: “Perkembangan Isu Papua Merdeka dan Diplomasi Kerdil”. Bagian tulisan itu menjelaskan bahwa masifisasi dan perkembangan gerakan Papua Merdeka tidak mampu dibendung pemerintah Indonesia, bahkan di luar negeri mereka mampu mengelabui para diplomat Indonesia dalam mendapatkan pengaruh. Itu bisa dibuktikan dengan KNPB (Komite Nasional Papua Merdeka) menyuarakan ULMWP (United Liberalization Movement For West Papua) untuk mendapat status anggota di MSG karena persoalan serumpun dengan negara-negara MSG (Melanesia Spearhead Group). 

Pada akhirnya, ULMWP saat ini telah mendapatkan status pengamat (observer) sedangkan Indonesia berstatus anggota di MSG. Disini muncul absurditas, teritori Papua yang diwakili ULMWP merupakan bagian integrasi dari Indonesia, namun disisi lain di MSG dalam satu negara terdapat dua perwakilan. Kondisi-kondisi diatas menjadi tanda bahwa diplomasi Indonesia sangat kerdil ketika bicara soal Papua di level Internasional.

Artinya, gerakan kelompok perjuangan Papua merdeka tidak takut eksis baik di dalam negeri maupun luar negeri. Mereka tidak alergi dengan publikasi yang beredar di internet, karena mereka meyakini ketika banyak publik yang mengetahui aktivitas mereka, apalagi dari masyarakat Internasional, maka kemungkinan dukungan akan berdatangan. Jadi, sungguh sangat naïf jika hanya sebuah foto kemudian menjadi alasan OPM melakukan penyerangan dan pembunuhan kepada pekerja pembangunan Trans-Papua. Dan ternyata, mereka juga telah melakukan penyerangan ke Pos TNI dan menewaskan 1 anggota TNI.  Wakil Kepala Penerangan Kodam (Wakapendam) XVII/Cenderawasih Letkol Inf Dax Sianturi menyampaikan bahwa, "memang betul ada laporan tentang penyerangan terhadap Pos TNI di Mbua yang dijaga anggota Yonif 755. Yang diserang KKSB hingga menewaskan satu anggota TNI," (antara.com, 4/12).

Berdasarkan fakta-fakta yang ada sejauh ini, penulis sendiri meyakini bahwa penyerangan dan penembakan yang dilakukan KKB Papua terhadap 31 pekerja beserta 1 anggota TNI dan 15 pekerja lainnya yang diduga disandera adalah sebenarnya aksi yang sudah direncanakan dengan baik. Oleh karena itu, wajar saja ketika Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mempertanyakan sistem operasi intelejen dan mendesak agar pemerintah mengkaji ulang sistem pengamanan kepada pekerja di daerah yang berbahaya seperti di Papua. "Kenapa bisa ada kelompok bersenjata seperti ini datang menyergap orang lagi kerja? Bagaimana sistem pengamanan kita selama ini? Bagaimana sistem operasi intelijen selama ini? Kenapa tidak bisa mendeteksi dan memantau adanya pergerakan orang bersenjata seperti ini?," ujar Fahri.

Dapat dikatakan bahwa pendekatan-pendekatan yang diupayakan pemerintahan Joko Widodo sampai saat ini telah gagal menjinakkan gerakan separatis Papua baik yang bergerak dalam negeri (kekerasan dan non-kekerasan) maupun di luar negeri. Pembangunan infrastruktur serta beberapa kali Jokowi melakukan blusukan ke Papua, ternyata masih belum membuahkan hasil. Inilah yang kemudian menjadi tugas dan tanggungjawab yang harus diemban oleh Prabowo-Sandi jika nantinya berhasil memenangkan Pilpres 2019. Bagaimanapun, jika Jokowi yang memimpin maka dapat dipastikan, gerakan separatis Papua masih saja eksis dan bisa saja semakin mekar, makanya dibutuhkan pemimpin yang tegas dan memiliki visi dan misi yang lebih baik.

Untuk itu, penulis sendiri sangat mengapresiasi misi Prabowo-Sandi dalam menjaga keutuhan NKRI yang berbunyi: “Mewujudkan keutuhan dan integritas wilayah Indonesia dengan memperkuat sistem pertahanan dan keamanan nasional”. Kemudian di-breakdown ke bagian program aksi yang termaktub dalam poin 17: Melakukan sinergi pendekatan keamanan dan sosial ekonomi di daerah-daerah yang rawan konflik dan rawan separatism”. Berangkat dari misi ini maka Prabowo-Sandi tentunya harus belajar dari pendekatan-pendekatan yang digunakan pemerintah sebelumnya dalam mengatasi gerakan separatis Papua. Modifikasi dan inovasi pendekatan sangat diperlukan sehingga mereka yang berjuang memerdekakan Papua tidak bersuara lagi. Jangan sampai Papua jadi Timur Leste Ke-2, yang sebelumnya terintegrasi dengan NKRI tapi sudah tidak lagi. “Papua harga mati tetap dipangkuan ibu pertiwi

*Penulis: Syaifullah (Peneliti Nasional Institut)

Fadli: Ini Solusi Rezim Ala Sontoloyo

SUARANASIONAL.ID – Rizal Ramli, mantan Menteri Kordinator Kemaritiman RI, memberikan tanggapan terhadap statemen...

liputan6.com, detik.com, yahoo.com, twitter.com, facebook.com, berita terkini, viral, video terbaru, ratna sarumpaet , politik, 2018, pilpres, jokowi maruf, prabowo sandi