MK vs MA Dan Dilema KPU Soal Pencalonan DPD

MK vs MA Dan Dilema KPU Soal Pencalonan DPD

@Ilustrasi

SUARANASIONAL.ID - Belakangan Komisi Pemilihan Umum sempat dilema. Ini berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan Oesman Sapta Odang (OSO) perihal larangan pengurus partai menjadi caleg Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).

Gugatan OSO bermula dari keberatannya atas keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 30/PUU/XVI/2018. Dalam keputusan ini MK melakukan uji materiil atas Pasal 182, huruf (i), Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang memuat ketentuan mengenai “pekerjaan lain”.

Redaksi “pekerjaan lain” ini awalnya dinilai banyak pihak mengandung pengertian yang ambigu (multitafsir). Sehingga, perlu penjelasan lebih lanjut. Pasal 182 huruf (i) ini memuat ketentuan tentang pelarangan seorang calon anggota DPD yang merangkap jabatan. Secara lengkap, pasal tersebut berbunyi:

“Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Bila dicermati, pasal di atas menyebutkan bahwa seorang calon anggota DPD adalah dia/mereka yang tidak berprofesi sebagaimana dimaksud serta “pekerjaan lain”, yang dikuatirkan akan menimbulkan konflik kepentingan dengan kedudukannya sebagai anggota DPD. Sehingga, secara tegas regulasi ini mengatur soal larangan seorang caleg DPD merangkap jabatan.

Meski demikian, dalam ketentuan di atas tidak secara eksplisit menyebutkan tentang pengurus partai politik. Inilah yang kemudian memunculkan banyak perdebatan. Ada yang menyebut pengurus partai tidak termasuk dalam ketentuan di atas, sementara yang lainnya memasukkan pengurus partai sebagai bagian dari perluasan klausul “pekerjaan lain” tersebut.

Dalam penafsirannya MK menilai redaksi pekerjaan lain juga mencakup pekerjaan sebagai pengurus partai politik. Sehingga, seorang pengurus partai dilarang mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI, kecuali bersedia melepaskan jabatannya selaku pengurus partai politik.

Berpedoman pada putusan MK tersebut, KPU kemudian mengeluarkan peraturan (PKPU) No. 26/2018 tentang Pencalonan Perseorangan Anggota DPD yang memuat ketentuan tentang larangan pengurus partai menjadi caleg DPD RI.

Potensi Munculnya Dualisme judicial review?

Adanya regulasi ini membuat para kader partai terancam, sebab tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI yang akan berlaku pada Pileg 2019.

Karena itu, OSO yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Hanura memandang aturan tersebut akan menghambat dirinya kembali calonkan diri sebagai anggota DPD RI periode 2019-2024.

Merasa keberatan atas PKPU No. 26/2018 yang merupakan turunan dari putusan MK nomor 30/PUU/XVI/2018, OSO akhirnya melayangkan gugatannya ke MA dengan harapan MA dapat membatalkan peraturan tersebut.

MA kemudian mengabulkan gugatan OSO terkait penolakannya terhadap PKPU 26/2018 yang melarang pengurus partai mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI.

Namun, hingga sekarang salinan putusan MA tentang pembatalan PKPU 26/2018 belum juga diterima oleh KPU. Padahal, KPU rencana akan mengonsultasikan keputusan MA tersebut kepada pemerintah dan DPR. Sebab keputusan tersebut berkonsekuensi menggugurkan PKPU 26/2018.

Sampai tulisan ini dibuat, penulis belum juga menemukan salinan putusan MA terkait pengabulan gugatan OSO atas PKPU 26/2018 yang melarang pengurus partai politik maju sebagai Caleg DPD.

Dengan demikian, ada dua kemungkinan serius jika benar MA telah memutuskan pengguguran PKPU 26/2018. Pertama, keputusan mana yang akan menjadi acuan KPU: Keputusan MK nomor 30/PUU/XVI/2018 atau Keputusan MA yang terbaru. Kedua, mana di antara kedua produk hukum tersebut yang benar-benar absah untuk dijadikan acuan.

Sampai sekarang problem di atas belum mencapai titik penyelesaian. Jika tidak segera diselesaikan, maka dualisme judicial review antara MK dan MA akan menimbulkan persoalan hukum yang jauh lebih serius.

Memahami Kedudukan DPD RI

Penting untuk diketahui bahwa lahirnya institusi DPD melewati sebuah proses negosiasi yang alot dan panjang. Lembaga ini hadir sebagai produk dari semangat reformasi politik yang menghendaki pentingnya semangat otonomi daerah.

Pembentukan DPD RI dilakukan melalui perubahan ketiga UUD 1945 pada bulan November 2001. Sejak perubahan itu, sistem perwakilan dan parlemen di Indonesia berubah dari sistem unikameral menjadi sistem bikameral. 

Jika dalam sistem unikameral (satu kamar) fungsi parlemen terpusat pada satu badan legislatif tertinggi dalam struktur ketatanegaraan, maka sistem parlemen bikameral (dua kamar) menerapkan model dua kamar legislatif. Di Indonesia, khususnya pascareformasi, dalam sistem perwakilan (MPR) memiliki dua unsur keterwakilan yang terdiri dari DPR dan DPD.

Semangat bikameral ini tidak bisa dilepaskan dari menguatnya desakan otonomi daerah pascarefromasi. Kebijakan sentralistik yang dipraktikkan selama prareformasi dinilai tak sesuai lagi dengan alam reformasi. Sehingga, diperlukan sebuah perombakan kelembagaan dalam merespon tuntutan berbagai daerah yang menginginkan adanya semangat desentralisasi.

Dengan begitu, kehadiran lembaga DPD membawa sebuah semangat baru tentang penghargaan setinggi-tingginya terhadap representasi kedaerahan di pusat. Lewat kehadiran institusi DPD ini juga menjadi titik awal bagi setiap daerah menyuarakan aspirasinya yang sebelumnya terenggut.

Karena itu, setiap wakil daerah (anggota DPD RI) diharapkan mampu memperjuangkan aspirasi, tuntutan dan kepentingan daerahnya.

Haruskah Seorang Anggota DPD Bukan Anggota Partai?

Menurut saya, sebaiknya seorang anggota DPD RI tidak merangkap jabatan. Hal ini berarti seorang Anggota DPD adalah yang bukan dari pengurus partai politik. Mengapa demikian? Karena hal itu akan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Keberatan saya selanjutnya adalah bertolak pada kondisi faktual saat ini dimana partai belum maksimal menjalankan peran dan fungsinya sebagai lembaga yang serius mengagregasi serta mengartikulasi kebutuhan masyarakat.

Jelas bahwa di tengah minusnya perjuangan partai memperjuangkan nasib rakyat saat ini, ketika diserahkan kepercayaan yang terlalu besar hanya akan membuat sakit hati. Karena itu, menolak pengurus partai menjadi wakil daerah di DPD RI menemukan alasannya yang kuat.

Akan tetapi, poin utama mengapa calon anggota DPD harus nonpartai adalah demi menjaga esensi keterwakilan daerah itu sendiri. Akan jauh lebih sulit bagi seorang kader partai secara penuh berkonsentrasi memperjuangkan nasib daerahnya. Sebab, ia juga dituntut untuk memperjuangkan kepentingan partainya di legislatif. Dengan demikian, perannya sebagai anggota DPD akan tergerogoti. Inilah yang dikuatirkan.

Selain itu, seorang anggota DPD yang bukan dari parpol akan lebih serius menjalin koneksi dengan konstituennya di daerah. Walaupun seorang anggota DPD secara representasi lebih identik dengan geo-politik daerahnya ketimbang basis (konstituen), hubungan dia dengan konstituen tentu jauh lebih terasa.

Juga, seorang anggota DPD nonpartai memiliki pertanggungjawaban langsung terhadap daerah yang diwakili. Ini berbeda dengan seorang pengurus partai yang secara representatif lebih kuat pertanggungjawabannya terhadap partainya. Sehingga, seorang anggota DPD dari partai akan lebih mengutamakan tanggung jawabnya terhadap partai, sebelum daerah dan konstituen yang diwakili.

Fakta di atas sudah umum diketahui, sehingga sulit dinafikan. Oleh karena itu, melarang pengurus partai menjabat anggota DPD RI sudah tepat. Sekarang, tinggal bagaimana regulasi tentang pelarangan pengurus partai merangkap jabatan sebagai anggota DPD tetap dipertahankan.


*Penulis: Haris Samsuddin, S.Sos., M.AP (Peneliti Nasional Institut)

liputan6.com, detik.com, yahoo.com, twitter.com, facebook.com, berita terkini, viral, video terbaru, ratna sarumpaet , politik, 2018, pilpres, jokowi maruf, prabowo sandi