Membedah Gagasan Ekonomi Arus Baru Makruf Amin

Membedah Gagasan Ekonomi Arus Baru Makruf Amin

SUARANASIONAL.ID - Bukan rahasia umum lagi bahwa persoalan ekonomi mulai era Soekarno hingga Jokowi selalu menjadi isu seksi. Banyak ekonom bermunculan di setiap patahan maupun kontinyuitas rejim. Tak jarang mereka memamerkan gagasan-gagasan “baru” yang ramai dibahas, tidak hanya di kalangan masyarakat ilmiah, tetapi juga di kalangan masyarakat awam. Sesekali–kalau bukan berkali-kali–narasi ekonomi mencuat begitu saja tanpa ada habisnya diperdebatkan.

Apabila disimak, hampir semua para ekonom-ekonom terhebat yang kita saksikan baik pada masa lalu maupun mereka yang tampil belakangan, terbelah ke dalam dua kubu (bipolar). Kubu pertama berada pada spektrum ideologi (garis politik) sosio-nasionalis, sedangkan yang satunya memegang prinsip liberalis/neoliberalis. Pada istilah lain, kedua kelompok ekonom bisa disebut kelompok kiri-moderat dan kelompok kanan. Ulasan lebih jauh soal “kiri” dan “kanan” ekonomi akan disajikan pada lain waktu.

Para Ekonom dalam Panggung Sejarah Indonesia

Pembelahan mazhab ekonom Indonesia ini sudah berlangsung sejak lama, namun semakin terang karakteristiknya saat memasuki era Orde Baru. Kelompok ekonom liberal Indonesia di masa Soekarno memang kurang terlihat pengaruhnya. Hal ini juga yang membuat para penganut ekonomi liberal kala itu jarang dikenal luas. Selain itu, ketegasan Soekarno dalam memerangi ideologi liberal dengan segala variannnya membuat ideologi ini tidak hanya tabu diperbincangkan, tetapi juga kurang diminati para civitas akademika pada eranya.

Puncak konsistensi Soekarno menggelorakan ide ekonomi kerakyatan (sosio-nasionalis) ialah ketika dikeluarkannya Dekrit 5 Juli 1959 yang disusul dengan Pidato Soekarno 17 Agustus 1959 soal Manifestasi Politik Republik Indonesia (Manipol) yang membawa sebuah cita-cita politik yang mengkristal dalam bentuk Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia (USDEK). Pidato yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” itu ternyata membawa dampak besar dalam tata perubahan sistem kenegaraan Republik Indonesia. Satu temuan kembali cita-cita revolusioner Soekarno yang punya ambisi besar merubah sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara saat itu.

Semangat revolusi yang digaungkan Soekarno nyaris menenggelamkan diskursus liberalisme, neoliberalisme, kolonialisme, dan imperialisme. Slogan kontra revolusi (Kontrev) kerap digunakan Soekarno dalam menyerang mereka yang berupaya menghidupkan narasi dan ideologi yang bertentangan dengan semangat Pancasila serta cita-cita revolusi.

Hiperinflasi yang bergemuruh pada 1965 ternyata membawa implikasi buruk bagi rejim yang tengah memperjuangkan cita-cita ekonomi kerekayatan. Ekonomi Indonesia sekejap hancur lebur. Rentang waktu 3 tahun (1963-1965) inflasi kian tak terkendali. Menyusul sebuah tragedi berdarah (Gerakan 30 September/G-30S/Gestapu/Gestok 1965) yang hingga kini masih menyimpan suasana traumatik, terutama di kalangan korban 1965.

Soekarno yang memimpin selama kurang lebih 20 tahun akhirnya dipkasa mundur dari jabatan. Era pemerintahan baru pun dimulai. Kali ini Soeharto yang dingkat menjadi pejabat presiden melalui Sidang Istimewa MPRS, 7 Maret 1967 berdasarkan Tap MPRS No XXXIII/1967. Sang pemegang SUPERSEMAR 1965 ini akhirnya terpilih sebagai presiden pada pemilu 1971, dan terus memenangkan pemilu hingga 1997.

Selama masa kepemimpinan Soeharto para ekonom yang muncul kian jelas, dalam artian mereka yang benar-benar berada pada kubu ekonomi kerakyatan (Pancasila) dan kelompok ekonomi yang mengusung ideologi neoliberal. Di kubu ekonomi kerakyatan salah satunya yang paling terkenal ialah Prof. Dr. Mubyarto yang juga menjadi salah seorang penggagas dari aliran ini. Meski demikian, namanya kurang dikenal luas oleh kalangan masyarakat akademis belakangan ini yang lebih berorientasi pada diskursus ekonomi neoliberal. Tokoh berikutnya yang tak kalah menarik ialah Sri Edi Swasono. Meski kdua ekonom ini tidak mesti diselaraskan pemikirannya, setidaknya mereka masih memiliki komitmen kuat menjiwai nilai-nilai Pancasila dalam lapangan ekonomi.

Sementara di kubu sebelah tampil para ekonom liberal lulusan Amerika Serikat yang sebagian besar ikut menentukan kebijakan ekonomi Orde Baru. Para kelompok ekonomi Indonesia ini belakangan marak diasosiasikan sebagai kelompok Mafia Barkeley. Istilah ini digunakan kali pertama oleh penulis asal Amerika Serikat, David Ransom, yang merujuk kepada sarjana ekonomi Indonesia lulusan University of California, Barkeley, AS, yang juga sekaligus menjadi arsitek utama (teknokrat) perekonomian Indonesia, sejak 1960-an. Widjodjo Nitisastro termasuk salah satu yang paling besar pengaruhnya dari mazhab ini. Nama-nama seperti Ali Wardhana, J.B. Soemarlin dll. Adalah mereka yang termasuk dalam lingkaran ini.

Lalu, bagaimana dengan pembelahan intelektual di kelompok ekonom Indonesia era pascareformasi? Apakah para ekonom yang belakangan yang sering tampil di media seperti Kwik Kian Gie, Rizal Ramli, Sri Mulyani, Budiono, Revrisond Baswir, Ichsanuddin Noorsy dan lainnya dapat dimasukkan ke dalam pembelahan dua mainstream ini?

Sekarang masyarakat sudah bisa menilai siapa (ekonom) yang tergolong mendukung ekonomi kerakyatan dan siapa yang membela mati-matian ekonomi pasar bebas (neoliberalisme). Untuk mengenal mereka, pembaca yang budiman tentu harus men-tracking profil masing-masing ekonom kita yang belakang sering tampil di hadapan publik. Dengan teknik profiling kita bisa membaca rekam-jejak, karir, pengalaman dan pemikiran mereka, sehingga dengan mudah memetakan siapa saja yang termasuk dalam kedua blok bipolar intelektualisme itu.

Meksipun sudah mulai meredup, dialektika pemikiran ekonomi masih bergelayut hingga kini. Salah satunya ialah gagasan Ekonomi Arus Baru yang belakangan dipopulerkan oleh KH Ma’ruf Amin, bakal calon wakil presiden bersama Jokowi di pilpres 2019 mendatang. Berikut akan coba diulas poin-poin utama dari gagasan ini.

Membedah Gagasan “Arus Baru Ekonomi”

Apabila dikemas, sekurang-kurangnya termuat 2 poin mendasar dari ide Ekonomi Arus Baru yang diusung mantan Ketua MUI ini. Pertama, gagasan tentang kolaborasi ekonomi (ekonomi kolaboratif). Kedua, ide tentang redistribusi aset (pemerataan ekonomi).

Munculnya gagasan tentang kolaborasi ekonomi (kemitraan) dan konsep redistribusi aset memang tidak bisa dilepaskan dari kondisi riil ekonomi Indonesia hari ini. Realitasnya, ekonomi Indonesia saat ini menciptakan jurang kemiskinan yang terus melebar dari waktu ke waktu. Struktur piramida ekonomi Indonesia kian mengerucut, yang mana di ujung piramida bertengger para konglomerat super kaya dengan total aset mencapai separuh dari jumlah keseluruhan kekayaan nasional (Baca: data BPN 2010).

Bertolak dari ketimpangan ekonomi ekstrem inilah muncul ide tentang penguatan ekonomi di sektor basis. Ma’ruf yang besar dari didikan pesantren tentu mengerti betul kondisi ekonomi di level grass root. Pemikirannya tentang ekonomi syariah pun tidak bisa dipisahkan dari setting sosial dimana ia berada. Dalam beberapa pernyataan baik resmi maupun nonresmi, ia sempat mengritik teori ekonomi liberal yang saat ini masih diyakini beberapa kelompok ekonom liberal dengan slogan trickle down effect.

Sederhananya teori di atas meyakini bahwa kesejahteraan, atau tepatnya keadilan sosial, akan tercipta dengan sendirinya melalui suatu mekanisme/hukum yang dikenal dengan hukum menetes ke bawah. Dalam praktik keseharian, hukum ini diandaikan hadir sebagai imbas dari sikap kedermawanan seorang konglomerat yang terketuk hatinya untuk membagikan harta kekayaan yang dimiliki kepada mereka yang hidup dalam kekurangan.

Asumsi di atas secara moral-etik tidaklah keliru, sebab siapapun yang merasa dirinya manusia yang berbudi luhur pasti akan menolong sesama lainnya tanpa harus diperintah. Bahasa sederhananya, pemerintah tidak perlu repot-repot membuat regulasi untuk memaksa mereka yang berkelebihan harta agar dibagikan kepada yang kekuarangan. Agama pun demikian, tidak perlu menggaungkan seruan moral, toh, secara naluriah manusia memiliki kecenderungan saling memabntu sesama manusia lainnya. Lalu, kenapa harus repot?

Faktanya, justru semua yang dikhayalkan di atas tidak pernah terbukti 100 persen. Lebih-lebih, justru dalam realitasnya, watak manusia lebih mendekati apa yang oleh filsuf Inggris, Hobbes, menyebutnya dengan istilah homo homini lupus (manusia adalah serigala bagi sesamanya), yang akhirnya mendorong manusia menjadi bellum omnium contra omnes (perang semua melawan semua).

Menyadari kontradiksi antara moral imperatif (cita) dan moral praktikal (tindakan) itulah teori ekonomi trickle down effect kembali dipertanyakan. Penulis sendiri sejak lama tidak terlalu meyakini asumsi ini. Sebab, dalam praktiknya yang terjadi justru hasrat mengejar keuntungan sebesar-besarnya jauh lebih nyata, ketimbang membayangkan seorang pelaku ekonomi kaya raya rela membagi-bagikan kekayaannya karena atas dasar pertimbangan moral.

Dengan demikian, Ma’ruf ingin membalikkan pendekatan yang semula top-down menjadi bottom-up. Lalu, bagaimana persisnya gagasan ini dimanifestasikan? Ma’ruf menggunakan konsep kolaborasi dan redistribusi aset, meskipun konsep yang terakhir ini sudah digunakan oleh Jokowi-JK. Dengan konsep kolaborasi itu dimaksudkan agar penguatan ekonomi di level basis perlu disinergiskan, kalau bukan diintegrasikan, dengan mitra ekonomi lainnya. Bahasa lainnya, bagaimana caranya supaya para pelaku ekonomi skala mikro mampu bekerja sama dengan para pelaku ekonomi mapan untuk menciptakan sebuah iklim usaha yang sehat dan saling menguntungkan, terutama bagi kelompok lemah ini.

Konsep kolaborasi itu sendiri membawa sebuah misi untuk men/drive para pelaku ekonomi lemah menjadi kuat dan mapan. Kalaupun tidak sama seperti mereka yang kini bertengger di barisan manusia super kaya Indonesia–mereka yang yang namanya sering keluar dalam daftar orang-orang terkaya versi majalah Forbes maupun Asia Globe–minimal tidak harus susah-susah amat hidupnya.

Menurut Ma’ruf, gagasan ekonomi arus baru ini secara langsung dibenturkan dengan gagasan arus ekonomi lama, yang menurutnya cenderung menguatkan posisi para konglomerat. “Arus lama itu membentuk konglomerat. Yang ini arus baru, tapi bukan untuk melemahkan yang kuat, tapi bagaimana menguatkan yang lemah,” kata Ma'ruf dalam jumpa pers di Kantor PBNU Jakarta Pusat, Kamis (Kompas.com, 9/8/2018).

Selain itu, konsep redistribusi aset juga menarik untuk diulas. Secara ide, konsep yang kedua ini bukan hal baru. Di jaman Soekarno gagasan tentang redistribusi aset ini bahkan menjadi isu krusial hingga diterbitkannya UU PA yang tiada lain agar ditata ulang tanah-tanah dan aset peninggalan milik Belanda untuk diredistribusi dan dikelola sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat banyak.

Meskipun dalam perjalanannya payung hukum UU tentang reforma agraria ini tidak pernah direalisasikan, semangatnya sudah ada sejak awal. Oleh karena itu, jika belakangan ini muncul istilah perlunya redistribusi aset, salah satunya berupa tanah, maka hal itu bukan sesuatu yang baru. Namun, sebagai sebuah gagasan, ia patut diapresiasi, terlepas siapa yang mengangkatnya. Kebijakan redistribusi aset ini akan direalisasikan jika kelak terpilih sebagai wakil presiden.

Koperasi dan pesantren sebagai unit pengembangan usaha di level mikro yang sudah mulai berjalan akan memperoleh manfaat di balik kebijakan ini. Semangat menghapus disparitas sosial antara yang kuat dan yang lemah, miskin dan kaya, pusat dan pinggiran, perdesaan dan perkotaan, adalah bagian integral dari misi pencapaian ekonomi yang dikemas dalam konsep kolaborasi ekonomi dan redistribusi aset.

Pertanyaannya, sejauh mana relevansi gagasan “Ekonomi Arus Baru” yang ditawarkan Ma’ruf Amin dalam konteks sekarang di Indonesia serta bagaimana jaminan perealisasiannya?

Saya menilai gagasan ekonomi yang diusung Ma’ruf Amin, selain memiliki keunggulan, juga mengandung beberapa kekurangan. Pertama, dasar asumsi yang diletakkan di balik gagasan “Ekonomi Arus Baru” sangat relevan dengan kondisi Indonesia, teristimewa saat ini. Data yang dirilis Infid dan Oxfam Indonesia (24/2), menyebutkan empat orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan setara dengan 100 juta penduduk. Total kekayaan empat miliarder paling kaya di Indonesia tersebut mencapai 25 miliar dolar AS atau setara Rp 332,5 triliun (kurs Rp 13.300). Sedangkan total kekayaan 100 juta penduduk miskin jika digabungkan hanya mencapai 24 miliar dolar AS (Mushoffa & Samsuddin, Transisi.org, 18 Maret 2017).

Data di atas mengonfirmasi terkait parahnya tingkat kesenjangan sosial di Indonesia. Namun, apakah konsep kolaborasi ekonomi mampu menjawab kondisi ini? Penulis meragukan ide ini karena berangkat dari alasan objektif. Apa yang disoroti Ma’ruf tentang psosisi asimetris antara mayoritas yang terkungkung dalam kubangan kemiskinan dan minoritas konglomerat yang kini tengah menikmati kue ekonomi nasional mampu diselesaikan dengan cara bekerja sama terdengar masuk akal. Pertanyaannya, lalu kenapa ini sulit diterapkan? Apakah ide semacam ini dulunya tidak terpikirkan oleh para perancang kebijakan ekonomi kita yang hebat-hebat itu?

Saya justru melihat problemnya bukan ada pada idenya, sebab hemat saya, secara gagasan apa yang diusung Ma’ruf sangatlah brilian. Tepatnya, apa yang menjadi kelemahan dalam analisis KH Ma’ruf Amin terletak pada keyakinannya bahwa relasi konglomerat (borjuasi) dan masyarakat miskin dapat disederhanakan dalam kerangka “mitra yang sejajar”. Di sinilah kelemahannya.

Pertama-tama kita perlu mengakui bahwa konsep kealamiahan pasar sejak lama sudah terbantahkan. Artinya, hubungan pelaku usaha besar dan kecil tidak bisa dibaca semata-mata hubungan dua mitra dengan kedudukan setara yang dipandu oleh hukum transaksi rasional yang saling menguntungkan. Pada praktiknya, hubungan keduanya lebih menguntungkan pihak yang kuat (pengusaha besar). Ada variabel-variabel tertentu yang membuat kedua kategori pelaku usaha ini tidak pernah, dan memang tidak pernah setara dalam realitas hubungan timbal-baliknya. Varibel kekuasaan politik dan kapital kerap digunakan oleh para pelaku usaha besar untuk mendominasi pasar. Inilah problemnya.

Kelemahan di atas menurut penulis luput dikaji oleh pengusung “ekonomi arus baru”. Belum kita mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam memperjuangkan redistribusi aset. Secara gagasan bisa jadi sangat revolusioner, namun apakah dalam praktiknya ide yang sama senafas dengan political will penguasa? Mari kita berkaca pada realitas yang terjadi saat ini. Di tengah gencarnya isu tentang redistribusi aset, dalam waktu bersaman terjadi perampasaan tanah besar-besaran seperti baru-baru ini terjadi di daerah Kulonprogo, Sukamulya, Kendeng, dan beberapa tempat lainnya.

Bahkan, eskalasi konflik agraria pun terjadi cukup masif belakangan ini di tengah gencarnya proyek pembangunan infrastruktur. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat ada 105 konflik agraria yang disebabkan proyek infrastruktur. Tahun 2014, angkanya melonjak dua kali lebih menjadi 215. Sehingga, dapat dikatakan, konsep redistribusi aset yang dicanangkan di era presiden Jokowi-JK, dalam waktu yang sama terbentur oleh aksi perampasan lahan besar-besaran. Lalu, dimana konsistensinya? Catatan singkat ini sekiranya membawa kita pada satu perenungan kembali tentang keseriusan mengatasi problem ekonomi yang menjadi PR besar rejim, siapapun penguasanya.

Penulis: Haris Samsuddin (Sosiolog)

liputan6.com, detik.com, yahoo.com, twitter.com, facebook.com, berita terkini, viral, video terbaru, ratna sarumpaet , politik, 2018, pilpres, jokowi maruf, prabowo sandi