Masyarakat Harapkan Sosok KSAD Baru Lepas Dari Kepentingan Politik

Masyarakat Harapkan Sosok KSAD Baru Lepas Dari Kepentingan Politik

Al Araf, Direktur Program Imparsial. @Istimewa


SUARANASIONAL.ID - Al Araf, Direktur Program Imparsial, mewakili Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengharapkan Presiden Joko Widodo dapat mencermati dan membertimbangan berbagai macam faktor untuk menentukan pengganti Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono yang tidak lama lagi akan pensiun.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri dari Imparsial, ELSAM, KontraS, Setara Institute, HRWG, ILR, PBHI, dan Institute Demokrasi.

Melalui Al Araf, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menegaskan bahwa dalam proses pergantian KSAD, tidak ada kepentingan politik yang menyusupinya, apalagi tahun ini adalah momentum politik yang sarat akan kepentingan politik.

"Kepentingan-kepentingan politik yang masuk dalam proses pergantian KSAD sebaiknya dihindari untuk memastikan soliditas dan profesionalisme TNI itu sendiri," tuturnya di kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (16/11). 

Al Araf melanjutkan dengan menegaskan TNI AD harus netral dan jauh dari kepentingan politik dari momentum politik dan jangan sampai disalahgunakan oleh salah satu kandidat karena itu tidak sesuai dengan konstitusi dan prinsip demokrasi yang dianut Indonesia.

“Sebagai bagian dari alat pertahanan negara, TNI AD tidak bisa dan tidak boleh digunakan sebagai instrumen pemenangan politik elektoral. Sebab, dampaknya tidak hanya menggerus profesionalisme TNI, tetapi juga mencederai dan mengancam dinamika pelaksanaan elektoral. Sehingga proses politik elektoral berlangsung secara demokratis, jujur, adil, aman, dan damai," tandasnya. 


Sementara Wahyu Djafar, Deputi Direktur Riset ELSAM, berpendapat bahwa diantara TNI AD, TNI AU dan TNI AL, TNI AD adalah paling strategis karena memiliki perangkat komando teritorial paling lengkap mulai dari desa sampai angkatan darat. Oleh karena itu, TNI AD, kata dia, bisa saja dimanfaatkan untuk meraup suara.

"Ada Babinsa, kemudian naik ke level tingkat kecamatan ada koramil, ada korem, kodam, dan angkatan darat. Berarti, struktur yang paling lengkap dari atas sampai bawah, mereka punya posisi yang sangat strategis di tingkat elektoral," tukasnya. 

Untuk itu, baik Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan maupun ELSAM mengharapkan sosok yang akan menduduki KSAD lepas dari kepentingan politik dalam Pilpres 2019 karena Pemilu sebelum-sebelumnya, TNI AD dijadikan sebagai istrumen politik.

Fadli: Ini Solusi Rezim Ala Sontoloyo

SUARANASIONAL.ID – Rizal Ramli, mantan Menteri Kordinator Kemaritiman RI, memberikan tanggapan terhadap statemen...

liputan6.com, detik.com, yahoo.com, twitter.com, facebook.com, berita terkini, viral, video terbaru, ratna sarumpaet , politik, 2018, pilpres, jokowi maruf, prabowo sandi