Mafia Impor Menggurita, Prabowo-Sandi Akan Membasminya

Mafia Impor Menggurita, Prabowo-Sandi Akan Membasminya

@Ilustrasi


SUARANASIONAL.ID - Mafia impor, itulah para gerombolan-gerombolan yang jauh dari nilai-nilai keberpihakan terhadap bangsa dan rakyat. Mereka rela mendorong dan membujuk penguasa agar impor terus menerus dilakukan untuk memenuhi kepentingan pribadi dan kelompok, tanpa memikirkan kemajuan negara dan kemakmuran rakyat. Lebih parahnya lagi, pemerintah tidak bisa lepas dari lingkaran setan itu – “impor” – sehingga muncul dugaan bahwa hubungan penguasa dan mafia tidak bisa dinafikkan (relasi kuasa).

Selaras dengan apa yang dikatakan oleh Ali Imran, Pengamat Pangan, menyatakan bahwa terdapat oknum pejabat Indonesia yang telah mengalami kecanduan impor dan sangat merugikan nasib petani. “Oknum pemburu rente tersebut sudah ada sejak zaman Orde Baru. Hanya cara dan modusnya saja yang agak beda-beda. Oknum pejabat yang sudah digaji dan mendapat fasilitas dari negara dan merugikan rakyat karena bermental korup”, (Harian Terbit, Rabu (24/10/2018).

Muhamad Karim, Pengamat Ekonomi Kerakyatan dari Universitas Trilogi sekaligus Dewan Pembina Indonesia Food Watch, juga mengatakan keberadaan mafia impor pangan di Indonesia sudah menggurita dalam waktu yang cukup lama dan berjalan secara terencana dan sistematis. Ia meyakini itu terjadi karena didalamnya terdapat pengambil kebijakan dan penegak hukum yang berhasil disuap, sehingga kejahatan mafia pangan sulit dibongkar.

“Problem pangan kita sudah menggurita selama 4 dekade. Tak heran menyebabkan negeri ini terkesan tersandera oleh kelompok mafia. Mulai dari soal pangan pokok seperti beras, kedelai, jagung, daging, ikan, garam, gula pasir, susu dan telur serta komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar dunia,” (indopos.co.id, 23/07/18).

Menjamurnya mafia impor khususnya disektor pangan yang tidak mampu diselesaikan pemerintahan Joko Widodo mendorong Mantan Menteri Perekonomian Rizal Ramli (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia) kembali mengangkat isu mafia impor. Menurutnya, Jokowi gagal mewujudkan janjinya ketika kampanye Pilpres 2014 untuk menghapus mafia kartel. Inilah konsekwensi ketika Jokowi berambisi menempel orang-orang dekatnya ditempel.

"Bapak Jokowi pada saat kampanye tahun 2014 di Surabaya pidato akan menghapuskan mafia kartel Quota, ada itu di TV, tetapi setelah pak Jokowi kuasa, orang-orang dekatnya ditempel, ini uang triliunan rupiah, soal beras misalnya , di Bangkok harga beras 6 Ribuan kurang, ditambah transportasi, shipping, asuransi kurang dari Rp7.000, Di dalam negeri Rp10.000, selisih nya Rp3.000, selisih 1000 perak itu Rp1 triliun, selisih 2000 itu Rp 2 triliun , hitung saja."

Rizal juga mengutarakan bahwa BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) telah mendapatkan 11 kesalahan proses dan prosedur impor pangan selama 2 tahun terkahir (2016-2017). Itu juga disebabkan karena kordinasi antar menteri di kepemimpinan Jokowi tidak berjalan dengan baik. Menurutnya, Menteri perdagangan jalan sendiri dan tidak ada ijin dari Menteri Teknis dan Menteri lain yang terkait. Rizal pun mengingatkan agar pemerintah dan mafia impor bisa belajar dari kasus mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishak yang terjerat impor sapi dan itu hanya 10 persennya dibanding kasus-kasus sekarang.

"Masih ingat nggak dengan kasus LHI yang cuma main impor daging, dia pun nggak dapat 100%, cuman 10 atau 20% dari impor daging , penjara 15 tahun. Jangan becanda, yang sok jago begini, kalau KPK buka ini terbuka, bisa bayangkanlah, LHI masih di Sukamiskin itu 15 tahun, kasusnya kecil dibandingkan apa yang terjadi hari ini," (suarasurabaya.net, 20/09/18).

Oleh karena itu, Rizal geram dengan mafia impor yang tidak kunjung terselesaikan selama pemerintahan Jokowi sehingga dia dan beberapa pengacara pada 23 Oktober 2018 mendatangi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk melaporkan para mafia impor. Menurutnya, sebanyak Rp. 24 Trilliun devisa mengalir ke luar negeri karena impor beras, gula dan garam dan itu diluar nilai impor daging sapi dan bawang putih. “Bayangkan, kalau uang impor produk pangan yang Rp 24 triliun dipompakan ke dalam negeri. Pasti petani dan petambak garam kita akan sejahtera. Sayangnya, uang itu justru mengalir ke petani negara lain karena impor yang ugal-ugalan,” (pojoksatu.id, 23/10/18).

Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS), membenarkan kerugian yang ditanggung negara jika mafia impor ini terus dibiarkan. Dia mengatakan bahwa “Jika dihitung ulang, jumlahnya bisa dua kali lipat lebih besar. Contohnya, impor bawang putih dari China yang 556.000 ton pada harga Rp4.500/kg plus ongkos kirim Rp3.000/kg, maka angkanya mencapai Rp4,17 triliun. Sedangkan devisa yang terpakai untuk impor beras asal Thailand dan Vietnam sebanyak 2 juta ton, mencapai Rp17,88 triliun. Begitu juga dengan impor gula sebanyak 1,1 juta ton membuat devisa yang terbang ke luar negeri sebesar Rp8,66 triliun. Sementara impor daging sapi yang 223.000 ton, nilainya mencapai Rp14,33 triliun. Dengan demkian, total devisa yang terkuras untuk impor empat produk pangan tadi mencapai sekitar Rp45 triliun,” (indonesiana.tempo.co, 23/10/18).

Parahnya lagi, Indonesia di tahun 2018 kembali melakukan impor beras sebanyak 500.000 ton dari Vietnam dan Thailand dan mengalami berbagai macam kejanggalan. Pertama, pemerintah mengubah jenis beras yang sebelumnya adalah beras khusus menjadi beras umum. Kedua, Penunjukkan pelaksana impor juga berubah dari yang awalnya PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menjadi Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Ketiga, Divisi Regional (Kadivre) Badan Urusan Logistik (Bulog) Sulawesi Selatan (Sulsel) menolak beras impor yang akan didatangkan ke Indonesia.

Penolakan Bulog Sulsel tersebut karena persediaan beras di gudangnya mencukupi hingga 20 bulan ke depan sehingga mereka siap menyuplai pasokan berasnya ke daerah-daerah lain yang membutuhkan. Kepala Divre Bulog Sulsel Dindin Syamsuddin mengatakan, stok beras di Sulsel mencapai 82.000 ton yang mampu memenuhi kebutuhan hingga 20 bulan ke depan. Bahkan, pihaknya pun siap menyuplai beras ke Aceh hingga Papua. "Stok beras di Sulsel aman hingga 20 bulan ke depan. Kami sudah suplai ke provinsi lain di Indonesia. Besok kami kirimkan lagi beras ke Aceh dengan harga dibawah HET". Apakah dari sisi pertaniannya kurang maju atau kurang mendapatkan perhatian?  Atau memang ada "pihak yang bermain" di balik impor beras ini, atau konsumsi masyarakat yang terus meningkat seiring bertambahnya populasi?, (ekonomi.kompas.com, 16/01/18).

Data-data diatas menunjukkan bahwa pemerintah telah gagal mengatasi mafia impor khususnya di sektor pertanian, bahkan ada indikasi kongkalikong antara penguasa dan mafia impor pangan. Bahkan terjadi miskomunikasi antar lembaga terkait dalam proses keputusan impor, antara yang sepakat dan tidak sepakat. Padahal seharusnya jika ada kebijakan diambil misalnya soal impor tidak ada lagi mis-kordinasi antara menteri perdagangan dan Bulog. Selanjutnya, impor pangan juga menandakan bahwa kedaulatan atau swasembada pangan di negeri yang begitu luas dan subur ini telah gagal. Produksi pertanian, khususnya beras tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang berjumlah 260-an juta.

Untuk itu, dalam rangka mengatasi dan menghilangkan mafia impor serta mewujudkan swasembada pangan (berdikari secara ekonomi) maka Indonesia butuh pemimpin yang memiliki misi revolusioner, yang bukan hanya janji belaka. Jokowi terbukti gagal dalam tanggungjawab ini sehinggga patut kita sebagai rakyat Indonesia untuk mempertimbangkan apakah Jokowi masih pantas atau harus digantika dengan pemimpin harapan baru. Jika harus diganti maka tidak ada pilihan lain selain pasangan Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga S Uno mampu mengatasi problematika tersebut.

Sandiaga sendiri percaya bahwa selama ini mafia pangan terus menerus melakukan intervensi terhadap kebijkaan sehingga hal tersebut menghambat produksi pertanian Indonesia untuk meningkat. Ia berani melawan para mafia impor untuk tidak hidup lagi di negeri ini sehingga jalan terbaik yang harus dia tempuh adalah keluar dari dunia usaha dan beralih ke dunia politik agar pemerintah tidak ditekan dan diancam lagi oleh para mafia impor yang meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dan merugikan rakyat.

“Kalau kita berorientasi terus terhadap kebijkaan yang diintervensi oleh mafia pangan, oleh mafia-mafia impor kita akan tidak memiliki kemampuan untuk meningkatkan produksi kita. Pertama kali banyak yang nanya kepada saya berani tidak Prabowo-Sandi melawan mafia impor dan mafia pangan. Saya jawab saya berani. Oleh karena itu saya kemarin mundur dari dunia usaha. Saya masuk ke politik karena salah satu yang ingin saya lakukan adalah mengubah mindset bahwa pemerintah selalu bisa ditekan oleh mafia, ujarnya. Saya rasa kebangkitan itu Isya Allah kita akan mulai di 2019. Kita akan menjadi bangsa pemenang,” (suaranasional.id, 6/12/18).

Prabowo juga percaya bahwa untuk merubah keadaan rakyat Indonesia, dia harus terjun ke panggung politik dan menduduki kekuasaan agar kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat khususnya rakyat kecil dapat terealisasi. Mengembalikan kedaulatan pangan dan melawan-membasmi mafia impor harus diikhtiarkan demi Indonesia Adil dan Makmur. Berikut sebutir pemikiran Prabowo yang dikutip dalam buku karyanya berjudul: “Pandangan Strategis Prabowo Subianto: Paradoks Indonesia – Negara Kaya Raya Tetapi Masih Banyak Rakyat Hidup Miskin”, (Prabowo Subianto, 79-81).

Saya mengikuti proses politik, karena hanya melalui politik kita bisa mengubah keadaan. Politik bagi saya adalah keinginan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Itu arti yang baik dari politik. Keinginan memperbaiki kehidupan rakyat.

Walaupun kita menghadapi banyak kesulitan, saya melihat Indonesia masih ada harapan. Kekayaan alam kita begitu luar biasa. Dengan managemen yang tepat, kita bisa cepat bangkit.

Potensi Kita: Pangan dan Agroindustri

Pangan ini adalah masalah hidup-mati suatu bangsa. Kita bisa hidup tanpa gedung-gedung pencakar langit. Kita bisa hidup tanpa mobil-mobil. Namun, kita tidak bisa hidup tanpa pangan, tanpa beras, tanpa jagung, tanpa singkong, dan sebagainya.

Jadi, kita sebagai bangsa harus memandang pangan ini strategis. Siapapun yang mau meminmpin negara ini, harus memandang pangan ini sangat strategis. Dari dulu saya anjrukan ke pemerintah, ke penguasa, ke partai-partai yang sedang berkuasa, untuk kembangkan sektor pertanian. Jangan kita impor pangan, supaya bangsa kita tidak tergantung pada siapapun. Kalau kita tergantung impor, begitu mata uang kita melemah, akan sangat mahal beli barang impor dan rakyat bisa tidak makan.

Kita punya lahan cukup banyak, kita punya ekosistem dan ecoclimate yang sangat cocok untuk pertanian. Yang jelas kita ini negara tropis. Sepertiga dunia negara tropis. Dan, Indonesia menempati sepertiga dari zona tropis dunia. Kita negara yang zona tropisnya paling panjang kedua setelah Brazil. Brazil lebih panjang dari kita sedikit.

Di zona tropis, kita bisa tiga kali panen setahun. Kalau negara-negara temperate, negara-negara yang non-tropis, hanya bisa satu kali. Karena ada enam bulan musim dingin, jadi hanya bisa satu kali panen. Ini keunggulan kita.

Sebagai contoh, sebuha pohon yang tumbuh di negara temperate butuh 25 tahun untuk besar. Baru bisa ditebang setelah 25 tahun. Bahkan ada yang baru bisa ditebang setelah 27,30 tahun. DI negara kita, 5 tahun bisa ditebang. Jadi keunggulan kita, 5 kali negara di luar zona tropis.

Dari dulu, bangsa-bangsa lain datang ke kita, dan mengambil kekayaan kita. Apa yang diambil? Mereka ambil produk-produk pertanian. Rempah, karet, teh, dan kopi kita. Kan begitu?.

Kita memiliki keunggulan yang tidak dimiliki bangsa-bangsa lain. Kita harus manfaatkan keunggulan ini. Ketahanan dan kekuatan ekonomi kita berada di sektor pertanian dalam arti luas. Pertanian, perikanan, kehutanan, dan sebagainya. Inilah yang seharusnya kita kelola.

Dan, menurut saya, kelolanya ini harus dengan telaten, dengan teliti, dengan komprehensif. Tidak bisa kita serahkan semua ke pasar masalah yang strategis seperti pangan ini.

1 dari 3 di sekotr agrikultur, 1 dari 3 orang Indonesia bekerja di sektor agrikultur. 40 % dari orang Indonesia yang miskin bekerja di sektor ini, (Badan Pusat Statistik, 2016).

11 Juta Hektar menganggur, 11 juta hektar lahan pertanian dibiarkan menganggur. 53 % irigasi lahan pertanian kita dalam kondisi rusak. Ini menyebabkan rendahnya produktvitas lahan pertanian, (Kementerian Pertanian, 2016).

*Penulis: Ali Reza (Peneliti Nasional Institute)

Fadli: Ini Solusi Rezim Ala Sontoloyo

SUARANASIONAL.ID – Rizal Ramli, mantan Menteri Kordinator Kemaritiman RI, memberikan tanggapan terhadap statemen...

liputan6.com, detik.com, yahoo.com, twitter.com, facebook.com, berita terkini, viral, video terbaru, ratna sarumpaet , politik, 2018, pilpres, jokowi maruf, prabowo sandi