Kontradiksi Negara Agraris dan Kebijakan Impor

Kontradiksi Negara Agraris dan Kebijakan Impor


SUARANASIONAL.ID - Kebijakan impor yang dilakukan oleh pemerintah atas alasan kekurangan stock pangan oleh sebab musim kemarau panjang mungkin cukup beralasan. Terutama impor beras beberapa bulan lalu seperti pada bulan Februari yang mengimpor 500 ton beras. Presiden Joko Widodo mengatakan, kebijakan impor 500.000 ton beras dilaksanakan demi memperkuat cadangan beras nasional. "Itu (impor beras) untuk memperkuat cadangan beras kita agar tidak terjadi gejolak harga di daerah-daerah," ujar Jokowi di sela kunjungan kerjanya di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Senin (15/1/2018).

Dapat dinilai bahwa ketergantungan impor beras sejauh ini, agak berbanding terbalik dengan target swasembada pangan yang dicanangkan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK). Di mana sepanjang era kepemimpinan Presiden Jokowi, tercatat pemerintah telah melakukan impor beras senilai USD1,17 miliar atau Rp15,58 triliun yang setara dengan 2,74 ton beras. Kenyataan dari kebijakan pemerintahan ini memang perlu dipertanyaan oleh karena janjinya untuk mensejahterakan petani dan memanusiakan petani jauh dari realitas.

Menanggapi data di atas ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bustanul Arifin mengatakan, sumber data tersebut tak main-main yakni dari Badan Pusat Statistik melalui Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi (LBDSE). Secara kumulatif, data dikumpulkan sejak kuartal pertama 2014. "Total impor sejak 2014 sampai sekarang mencapai 2,74 juta ton dengan nilai Rp15,58 triliun," ujarnya. Bahkan menurut Data BPS, yang ditunjukkan Bustanul mengungkapkan bahwa Jokowi pada awal menjadi Presiden saja sudah mengimpor beras 503 ribu ton. Jumlah uang yang dikeluarkan negara mencapai sebesar USD239 juta. Dia melanjutkan penjelasannya bahwa setahun kemudian, volume impor beras tercatat mencapai 861 ribu ton dengan nilai USD351 juta. Tak berhenti sampai disitu, Impor masih terus berlangsung pada 2016 mencapai 1,2 juta ton dengan nilai USD531 juta. Sementara, pada tahun ini (2017), impor beras juga masih tetap dilakukan oleh pemerintah. Sehingga dapat diakumulasi sejak Januari hingga Mei 2017 tercatat mencapai 94 ribu kg dengan nilai USD49 juta. (sindonews.com)

Di kesempatan yang berbeda pengamat kebijakan publik Yusri Usman mengomentari bahwa kebijakan impor yang dilakukan Jokowi  tidak hanya disektor pangan saja tetapi juga kebijakan pelonggaran ekspor mineral mentah setelah 8 tahun diberlakukan UU minerba. Pelonggaran ekspor mineral mentah merupakan langkah mundur kebelakang yang dilakukan Jokowi selama memimpin Indonesia. Karena Indonesia sebagai negara agraris dianggap gagal memanfaatkan potensi alam yang luar biasa untuk memakmurkan rakyatnya. "Faktanya implementasi dari program ketahanan pangan dan energi bisa dikatakan gagal," tegasnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengkritik kebijakan pemerintah dalam mengimpor 500.000 ton beras. “Dengan mengimpor beras berarti pemerintah gagal dalam menjalankan kedaulatan pangan. Sebab, Indonesia tidak berhasil memproduksi beras secara mandiri untuk memenuhi cadangan beras nasional," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/2/2018). Menurut Fadli, kebijakan impor beras dekat dengan praktik perburuan rente atau makelar akibat marjin harga yang cukup tinggi. “Sebaiknya pemerintah menghentikan kebijakan impor beras karena dinilai tidak berdampak pada kesejahteraaan rakyat,” paparnya dilansir (kompas.com)

Lemahnya Perhatian Pada Produksi Pangan

Problem impor di atas disebabkan kurangnya perhatian pemerintah untuk meningkatkan sektor produksi pangan melalui intervensi anggaran negara guna memberikan bantuan teknologi ataupun jaminan harga pasar yang menguntungkan petani.  Yang ada malah sekian banyak anggaran tersedot untuk pembangunan infrastruktur ekonomi yang memberi angin segar bagi korporasi besar yang kadangkala justru menjadi agen dari tergerusnya lahan-lahan pertanian untuk pembangunan lahan-lahan industri.

Kurangnya perhatian tersebut bisa dilihat seperti yang dinyatakan oleh Ketua Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Junisab Akbar yang mengatakan bahwa selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK tidak mengeluarkan bantuan bagaimana terkait kredit lunak untuk petani. Selain itu tidak ada juga upaya Jokowi untuk mengeluarkan kebijakan agar harga pupuk bisa murah agar membuat nasib petani sejahtera. "Itu baru sektor pertanian, belum sektor lainnya seperti garam. Selama ini belum pernah kita dengar ada bantuan baik teknologi atau pinjaman lunak  untuk petani garam," jelasnya. Lebih lanjut Junisab menilai, dengan tidak ada upaya bantuan dari pemerintah maka dibuat kondisi agar terlihat petani tidak mampu dalam bertani sehingga bisa melegalkan impor berbagai kebutuhan rakyat. Ironisnya lagi, sambung Junisab, dalam produk gula ada satu perusahaan yang telah disuntik pinjaman lunak dengan angka yang cukup fantastis yakni tetap bisa produksi gula. (nasional.harianterbit.com)

Soekarno pernah berkata bahwa Pangan adalah hidup matinya suatu bangsa. Boleh jadi kita tak memiliki mobil, handphone, televisi dan alat eletronik lainnya, kita tetap akan bisa hidup karena kita masih bisa makan oleh karena adanya bahan pangan di sekitar kita. Namun bila pangan tidak bisa diurus dengan baik bahkan dipersaingkan dengan produk asing tentu ini sebuah pembunuhan pelan-pelan bagi petani yang yang telah berkontribusi besar bagi kehidupan seluruh penduduk negeri ini. Kedaulatan atau ketahanan pangan hanya ilusi belaka di tengah praktik impor yang berlebihan. Siapa yang diuntungkan? ya tentu saja mereka yang mendapat tetesan gratifikasi atau fee dari upaya mengesahkan kebijakan impor ini. Kedepan kita butuh kejujujuran dan komitmen pemimpin kita untuk benar-benar ada sebagai pengabdi pada rakyatnya.


Penulis: Ali Reza (Peneliti Nasional Institut)

Prabowo: Saya Dituduh Tidak Beragama

SUARANASIONAL.ID – Prabowo Subianto, Calon Presiden RI Nomor Urut 02, berani dengan lantang mengungkapkan bahwa...

liputan6.com, detik.com, yahoo.com, twitter.com, facebook.com, berita terkini, viral, video terbaru, ratna sarumpaet , politik, 2018, pilpres, jokowi maruf, prabowo sandi