Kegagapan Pemerintah dalam Menghadirkan Solusi di Papua

Kegagapan Pemerintah dalam Menghadirkan Solusi di Papua

Anak-anak di Papua. @Istimewa


SUARANASIONAL.ID - Untuk kesekian kalinya, konflik kembali terjadi di Papua sampai harus menelan korban sebanyak 31 warga sipil meninggal dunia. Mereka yang menjadi korban merupakan pekerja dari PT Istaka Karya yang sekarang sedang mengerjakan proyek pembangunan jembatan di Kabupaten Nduga, Papua. Insiden ini diduga di picu oleh adanya pekerja yang hendak merekam aktivitas Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB).

Dalam menyikapi insiden pembunuhan di Nduga pemerintah mengatakan kalau pelakunya adalah Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau KKSB. Seperti yang di katakan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu, bahwa “Iyalah, sudahlah (terindentifikasi), kalau begitu OPM. Masa orang biasa nembak-nembak? OPM (pelakunya),” (Detik.com, 4/12/2018).

Pernyataan tersebut sesungguhnya menunjukkan dua hal mendasar. Pertama, menempatkan kelompok pro-kemerdekaan seperti OPM atau KKSB sebagai aktor utama yang paling bersalah. Kedua, kegagalan pemerintah dalam menghadirkan solusi di Papua. Seperti yang saya katakan di awal tadi kalau konflik di Papua bukan hal baru, melainkan sudah berlangsung sejak terjadinya integrasi Papua dengan Indonesia sejak tahun 1969.

Sejak terjadi proses integrasi tahun 1969 melalui Penentuan Pendapat Rakyat Irian Jaya (Pepera), masyarakat Papua terbagi ke dalam dua kelompok, yakni mereka yang ingin Papua bergabung dengan Indonesia, dan mereka yang ingin Papua menentukan nasib sendiri (Pro-kemerdekaan). Di sinilah pemerintah menggunakan pendekatan pertahanan keamanan (security approach) sebagai pendekatan dominan.

Pendekatan security approach di pilih bukan hanya sekadar untuk menjaga integrasi atau persatuan Republik Indonesia dari ancaman kelompok separatis, namun lebih kepada bagaimana memastikan agar sirkulasi kapital demi kepentingan akumulasi privat dapat berjalan dengan aman. Artinya konflik yang terjadi di Nduga harus dilihat dari berbagai macam aspek yang saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya, seperti soal kemiskinan, keterisolasian, dan ketertinggalan.

Bila kasus di Nduga kita pahami dalam tiga persoalan tersebut, maka narasi separatisme yang di gaungkan pemerintah berpotensi menutup kegagalan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan sosial ekonomi di Papua. Karena tidak mungkin soal-soal sosial ekonomi dapat teratasi dengan hanya menghadirkan infrastruktur fisik, di tengah pembangunan manusia tidak menjadi prioritas pemerintah. Membangun infrastruktur fisik tanpa di imbangi dengan membangun infrastruktur sosial hanya akan menguntungkan kelompok oligarki dan elite birokrat.

Memang tidak dapat di pungkiri adanya kelompok pro-kemerdekaan yang sudah berlangsung sejak tahun 1970-an yang hendak meminta referendum ulang. Akan tetapi perjuangan mereka bukan semata-mata karena ingin mewujudkan kemerdekaan, tanpa ada faktor yang menjadi pemicu. Bagi kelompok pro-kemerdekaan sendiri beranggapan kalau Pepera tahun 1969 dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai. Harusnya pemerintah dapat membuka fakta sejarah dan bagaimana agar melakukan pelurusan sejarah. Bila pemerintah tidak membuka fakta atau meluruskan sejarah, maka persoalan separatis tidak akan pernah selesai, sekalipun harus dengan represif.

Terlepas dari keberadaan kelompok pro-kemerdekaan yang di sebut negara sebagai kelompok separatis. Telah menimbulkan stigmatisasi separatis terhadap setiap elemen pro-kemerdekaan yang berimplikasi pada pemberangusan Hak Asasi Manusia yang dilakukan bukan hanya oleh negara, namun juga ormas reaksioner sebagaimana yang terjadi di Surabaya beberapa waktu lalu. Jangan sampai narasi separatis di generalisir ke semua kelompok pro-kemerdekaan yang notabene di picu oleh hal yang berbeda. Itu sama halnya dengan rejim orde baru yang menuduh seluruh kelompok kiri atau progresif di Indonesia sebagai PKI.

Salah satu hal yang mesti dipahami pemerintah adalah persoalan di Papua sangatlah kompleks. Kompleksitas persoalan tidak bisa di atasi hanya sebatas menghadirkan infrastruktur fisik, namun menghadirkan pembangunan manusia. Dalam buku Papua Road Map” (2009) yang di terbitkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), setidaknya ada empat isu yang menjadi sumber konflik di Papua.

Pertama, berkaitan dengan marjinalisasi dan efek diskriminatif terhadap orang asli Papua sejak 1970. Kedua, berkaitan dengan tidak optimalnya pembangunan infrastruktur sosial di Papua, khususnya pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat dan sebagainya. Ketiga, adanya kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik antara Paua dengan Indonesia yang belum di tuntaskan. Keempat, adalah soal Hak Asasi Manusia. Empat persoalan inilah yang mesti di selesaikan oleh pemerintah secara serius, bukan malah sibuk dalam membangun narasi separatis setiap kali ada konflik Papua.

Sehingga ke depannya nanti, pemerintah dalam menyikapi insiden yang terjadi di Nduga harus bisa bersikap arif dan bijak. Sudah bukan waktunya lagi untuk berspekulasi dengan berbagai macam alasan, baik itu ideologi, nasionalisme, separatis, serta pragmatisme bisnis keamanan akumulasi privat. Semakin banyak berspekulasi, justru akan berimplikasi pada semakin kaburnya persoalan inti yang harus diselesaikan. Dari insiden di Nduga, ada baiknya pemerintah mengevaluasi kinerja selama kurang lebih 4 tahun berkuasa, sudah sampai mana usaha pemerintah dalam meningkatkan sosial ekonomi masyarakat, penegakan HAM, pelurusan sejarah, serta apa yang hendak dilakukan dalam mewujudkan perdamaian tanpa harus memakai cara-cara represif.

*Penulis: Rudi Hartono (Mahasiswa UIN Malang)

Fadli: Ini Solusi Rezim Ala Sontoloyo

SUARANASIONAL.ID – Rizal Ramli, mantan Menteri Kordinator Kemaritiman RI, memberikan tanggapan terhadap statemen...

liputan6.com, detik.com, yahoo.com, twitter.com, facebook.com, berita terkini, viral, video terbaru, ratna sarumpaet , politik, 2018, pilpres, jokowi maruf, prabowo sandi