Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Dominasi China Effect

Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Dominasi China Effect

SUARANASIONAL.ID - Pada 13 April 1950, Indonesia dan Tiongkok resmi menjalin hubungan diplomasi. Hubungan kerjasama kedua negara berlandaskan perdagangan yang sebenarnya sudah berlangsung selama berabad-abad lalu dan itu telah dibuktikan dengan keberadaan pedagang dan nelayan China menempati berbagai wilayah di Indonesia. Bagaimanapun, kondisi hubungan antara pribumi Indonesia dan masyarakat keturunan China dimasa lalu penuh dengan ketegangan. Diperkirakan kondisi tersebut muncul secara signifikan karena sebagian orang Indonesia menpersepsikan orang-orang China jauh lebih kaya dibandingkan mereka di tanah sendiri.

Kemarahan yang berujung pada pertumpahan darah dalam kurung waktu tertentu, terutama pada peristiwa 1965 ketika kekerasan anti komunis yang juga mengarah pada sentimen anti China. Peristia tersebut telah mengorbankan ratusan ribu korban meninggal. Konsekwensinya, China menutuskan untuk menghentikan hubungan diplomatik dengan Indonesia pada 30 Oktober 1967. Di tahun 1980-an, hubungan kembali dibangun, tetapi ketegangan masih tetap ada karena masyarakat yang beretnis China masih dianggap mengancam meskipun levelnya tidak sama dengan kondisi di 1965. Pendekatan agresif yang dilancarkan China saat ini ke Asia Tenggara bukanlah solusi untuk meredakan kondisi tersebut.

Di tahun 1960-an, Asia Tenggara mengalami perubahan yang terus menerus, yang mana beberapa negara meninggalkan sistem kerajaan tetapi disisi lain menghadapi ancaman baru yaitu terkait kehilangan tradisi atas negara yang baru merdeka dari kelompok-kelompok kepentingan. Kondisi yang terjadi di tahun 1960-an bersamaan dengan anti komunis . Menurut teori domino (Domino Theory) yang diformulasikan oleh para pembuat kebijakan Amerika di 1950-an meyakini bahwa pemerintahan komunis yang berdiri disuatu negara akan mendukung pemberontakan melawan pemerintahan yang dipilih secara demokrasi khususnya di negara-negara tetangganya dan mendorong komunis mengambil alih kekuasaan negara, yang artinya setiap dari kejatuhan demokrasi seperti efek domino terhadap komunisme. Orang Amerika tersebut memunculkan Indo-China sebagai contoh kasus. Teori ini diterima di Barat yang menilai komunis sebagai ancaman utama pada April 1945 selama pertempuran antara Viet Minh dan tentara Francis berlangsung di Dien Bien Phu, ketika presiden Eisenhower mengatakan itu sebagai prinsip domina yang jatuh - “the falling domino principle”.

Gagasan ini dikembangkan dari insiden yang terjadi pada 16 Juni 1948 ketika tiga pemuda China masuk ke kantor perkebunan karet di Malaysia. Mereka menembak manajer berkebangsaan Ingris dan lari ke hutan menggunakan sepeda mereka. Ingris yang berkuasa di Malaysia pada waktu itu menganggap insiden tersebut adalah serangan komunis terhadap demokrasi. Bukanlah menjadi masalah bahwa mereka kemungkinan besar tidak mengharapkan untuk memperoleh hasil dari perkebunan karet dan tambang timah yang diperjuangkan untuk membangun kembali ekonomi mereka yang hancur dari perang. Mereka focus terhadap perang berikutnya untuk melawan kelompok-kelompok komunis di negara-negara bagian Malaysia sebagai peringatan darurat kepada orang-orang Malaysia (Malayan Emergency), sebuah istilah khusus yang digunakan dan itu bukanlah perang “civil war” sehingga tidak melanggar kesepakatan asuransi. Bagaimanapun, itu adalah perang yang berlangsung selama dua puluh tahun dan mengorbankan ribuan nyawa yang tidak bersalah termasuk ibu-ibu dan anak-anak dan diketahui diantara orang-orang komunis sebagai perang ibarat anjing-anjing berlari (The War of The Running Dogs), sebuah julukan melawan orang-orang yang mereka anggap sebagai pendukung dari kerajaan.

Sama halnya tentang pelajaran sejarah yang tidak pernah hilang di Indonesia. Ketika enam jenderal Indonesia dibunuh pada 30 September dan 1 Oktober 1965 oleh anggota PKI (Partai Komunis Indonesia), oleh karena itu, tentara mulai melakuka serangan besar-besaran dan diperkuat oleh para militer dan kelompok agama melawan komunis Indonesia. Aksi tersebut juga melibatkan warna kulit yang berujung pada melawan etnis China. Estimasi korban dari peristiwa sekitar satu juta sampai tiga juta. Dampaknya adalah China menghentikan hubungannya dengan Indonesia pada 30 Oktober 1967.

Hubungan kembali dijalin diawal 1989 ketika Menteri Luar Negeri China Qian Qichen bertemu dengan presiden Soeharto untuk berdiskusi. Pada akhirnya kedua negara secara resmi kembali membangun hubungan diplomatik di 1990. Perdana Menteri China Li Peng berkunjung ke Jakarta pada Agustus 1990 dan presiden Seoharto melakukan perjalanan kenegaraan ke Beijing di November 1990. Kemudian hubungan bilateral diperkuat pada April 2005 ketika Presiden Hu dan Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan sebuah deklarasi yang dilakukan di Beijing setelah menyepakati perjanjian persahabatan strategis (Strategic Partnership). Mereka menyepakati dalam pembicaraan tingkat menteri tentang kerjasama bilateral setiap dua tahun, kerjasama dibidang ekonomi dan teknik setiap tahun dan kerjasama keamanan sekali dua tahun.

Normalisasi hubungan bilateral diatas didasari oleh empat faktor. Pertama, globalisasi yang bergerak cepat dipercaya menjadi fondasi dari pemikiran masa depan. Posisi China sebagai pabrik dunia dan liberalisasi ekonomi diduga mengantarkan Barat percaya bahwa China pada akhirnya menjadi negara liberal. Oleh karena itu, Indonesia menganggap China kehilangan ideologi yang berpotensi mengancam dan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, dan sebuah negara yang diasosiakan dengan kondisi tersebut. Kedua, berakhirnya perang dingin dan posisi kekuatan China memperkuat persepsi tentang pentingnya China. Ketiga, Jakarta sebagai anggota penting dari ASEAN (Association of Southeast Asian Nations)yang dilibatkan secara mendalam di proses perdamaian Kamboja, tetapi perdamaian itu tidak bakalan terealisasi karena pengaruh Beijing di Khmer Rouge, sehingga usaha tersebut membutuhkan komunikasi langsung ke Beijing. Terakhir, Indonesia juga terlibat di konflik Laut China Selatan dan menegoisasikan perjanjian antara berbagai macam tuntutan sehingga penomena tersebut membutuhkan komunikasi langsung dengan China, yang mana itu tidak ada dan dibutuhkan.

Dalam konteks tersebut, China mengakui bahwa Indonesia adalah anggota penting ASEAN. Indonesia merupakan negara yang memiliki ekonomi terbesar diantara anggota negara ASEAN dan termasuk 16 ekonomi terbesar di dunia berdasarkan perhitungan GDP (Gross Domestic Product), delapan negara terbesar sebagai negara konsumen, anggota G-20, geo-strategi dan berdampingan dengan selat Malaka (jalur laut sekitar 80 persen yang dilalui impor energi China). Pertumbuhan ekonomi Indonesia telah mendorong China menjadikan Indonesia sebagai tempat penjualan barang-barang manufaktur dan pasar penting, karena Indonesia juga adalah negara terbesar ke 4 terbanyak populasinya. Keanggotaan Indonesia dalam ASEAN dan letak geograpisnya menjadi tawaran politik (bargaining position). Jika diamati secara seksama, Indonesia menjaga keamanan impor energi China, yang mana itu menjaga manufaktur dasar dan pergerakan ekonomi. Selanjutnya, Indonesia melampaui India sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi kedua tercepat pada 2012 meskipun ditahun-tahun selanjutnya telah menurun dan bertahan pada 5 persen per tahun.

Selain itu, kedua negara menandatangani MoU (Memorandum of Understanding) untuk meningkatkan kerjasama pertahanan termasuk produksi roket pada Maret 2011. Indonesia telah membeli roket tipe C-802 China dan menggunakannya di kapal laut. Pada 2015, presiden Joko Widodo mengajak kedua negara meningkatkan perdagangan bilateral yang mencapai 150 juta dolar sampai tahun 2020. Jika itu tercapai, perdagangan meningkat dua kali lipat antara kedua negara sejak 2014, menurut World Bank. Pencapaian tersebut menguatkan hubungan perdagangan antara kedua negara. Indonesia mengimpor banyak barang dari China dibandingkan dari negara lain dan China adalah negara ekspor kedua terbesar setelah Japan. Di 2015, Presiden Jokowi dan Xi menandatangani 8 perjanjian yang bertujuan melibatkan China mengambil alih pembangunan infrastruktur di Indonesia di 2016. Pemerintah kedua negara menyetujui untuk bekerjasama pada bidang pertanian, energi dan pembangunan industri. Jakarta telah menciptakan kondisi dimana China membutuhkan Indonesia sama dengan Indonesia membutuhkan China.

Strategi ini telah menjaga Jakarta dengan baik. Kembalinya China mengklaim sekitar 95 persen wilayah dari 3.5 juta km Laut China selatan, mulai dari Taiwan sampai Singapura dan berbatasan dengan pulau-pulau disekitar Natuna yang masuk wilayah Indonesia. Presiden Jokowi mengatakan pada November 2016 bahwa dia akan meningkatkan patroli kapal Indonesia di sekitar pulau-pulau tersebut yang dilewati kapal ikan China. Kapal-kapal yang melakukan penangkapan ikan secara illegal. China merujuk pada catatan sejarah untuk melakukan klaim bahwa kapal-kapal ikannya melewati jalur yang sama selama berabad-abad. Indonesia telah memperkuat patroli untuk menghantam penangkapan ikan secara illegal dari kapal-kapal luar termasuk China dan Vietnam.

Tidak mengejutkan ketika pada Maret 2016, pemerintah Indonesia menangkap kapal-kapal ikan China tetapi sebuah kapal penjaga pantai China mengintervensi dan mengusahakan kapal-kapal tersebut lolos. Bagaimanapun, insiden tersebut menciptakan ketegangan antara kedua negara. Indonesia melakukan complain pada bulan yang sama bahwa China telah resmi memasukkan area sekitar pulau Natuna masuk dalam peta teritori China. Hal ini membuat menteri pertahanan menginformasikan kepada media lokal bahwa china telah membuat dampak besar pada keamanan sekitar laut Natuna. Pada Mei 2016, telah dipersiapkan lebih baik, angkatan laut Indonesia mengungguli kapal-kapal ikan China meskipun kapal penjaga laut China melakukan intervensi. Satu bulan kemudian, angkatan laut menghancurkan kapal China dan melukai nelayan sebelum menyita dan memenjarakan 7 anggota kapal. Jakarta dibuat gerah oleh kehadiran kapal-kapal China di wilayah teritori laut, tetapi banyak kapal-kapal China melakukan penangkapan ikan secara illegal yang dihubungakan pada tindakan menghambat otoritas Indonesia menjalankan fungsi menjaga teritori.

China tidak merespon secara kuat atau apalagi bersuara lantang terhadap kejadian tersebut sebagaimana insiden yang sama melibatkan Japan dan Philipina. Seorang analis mengatakan bahwa di peristiwa itu, kedua negara nampaknya memisahkan kejadian tersebut dari pengaruh hubungan ekonomi meskipun otomatis berdampak pada kecemasan tentang peningkatan penangkapan kapal-kapal China. Jika tedak membaik secepatnya, insiden tersebut telah menciptakan ketidakpercayaan dalam kerjasama. China yang mengamati kejadian yang ketiga kalinya pada 2016, Beijing mengingatkan Jakarta tidak perlu memperumit situasi. Oleh karena itu, Menteri Luar Negeri Indonesia tetap menjaga hubungan baik dengan China, tidak ada kompromi ketika mengancam kedaulatan dan hukum yang sesuai Zona Ekonomi Ekslusif (Exclusive Economy Zona) dan wilayah kontinen. Presiden Jokowi mematuhi aturan tersebut dengan melibatkan menteri-menteri untuk pertemuan kabinet di atas kapal perang demi menekankan tekad Jakarta dalam mempertahankan kedaulatannya.

Itu memperlihatkan bahwa agresi China dan rasa keadilan yang abadi membentuk pendekatan kaku (ham-fisted approach) untuk hubungannya dengan Indonesia.  Itu memiliki makna sendiri dan telah memperumit masalah. Mengikuti proses kejadian-kejadian tersebut, militer Indonesia melakukan latihan dalam skala besar dengan nama Latihan Perang Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (War Exercise of the Rapid Reaction Attacker Troops) di Laut Natuna pada 18-19 Mei 2017. Beijing tidak mempermasalahkan pula Natuna dan sekitarnya adalah wilayah kedaulatan Indonesia. Itu tidak bertentangan dengan klaim Indonesia bahwa pulau-pulau tersebut mengikuti zona ekonomi ekslusif, sepanjang 200 mil (370 kilometer) dari pantai. Klaim ini bertolakbelakang dengan klaim dilakukan China di zona sama yang mengklaim pulau-pulau tidak berpunghuni di Laut China Selatan.

Mengambil keputusan keras untuk menghancurkan penangkapan ikan illegal di wilayah laut Indonesia. Menteri kelautan Susi Pudjiastuti menggunekan strategi penenggalaman kapal ikan luar negeri. Susi Pudjiastuti telah menenggelamkan lebih dari 200 kapal ikan illegal sejak 2014 termasuk kapal China pada 2015. Bisa jadi jumlah tersebut lebih sedikit dari total, namun Indonesia memutuskan tidak mempublikasikan penghancuran perahu-perahu tersebut untuk menghindari cemooh masyarakat dari luar negeri khususnya China.

Politik Indonesia memainkan peran signifikan dalam melakukan hubungan bilateral. Presiden Jokowi dan mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok dianggap pro China. Prabowo Subianto, mantan jenderal dan mantan menantu presiden Soeharto, adalah kelompok oposisi dari pemerintahan Jokowi. Prabowo memiliki dukungan dari kekuatan partai-partai Islam dan garis keras masyarakat Muslim. Sepanjang proses pemilihan gubernur DKI Jakarta pada april 2017, Prabowo mendukung Anis Baswedan yang memaksimalkan basis prabowo berlatar belakang muslim untuk mengalahkan incumbent Ahok. Prabowo dan Anis saat ini telah berusaha menggalkan program Jokowi termasuk investasi China di Indonesia, peningkatan organisasi dan pekerja China serta proyek bersama Tiongkok-Indonesia. Oposisi Jokowi seperti Bachtiar Nasir yang memimpin Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama Majelis Ulama Indonesia (GNPFU MUI), menyuarakan ketimpangan antara kekayaan orang-orang Indonesia yang beretnis China tidaklah wajar. Menurutnya, tanggung jawab kita adalah kedaulatan ekonomi, ketidaksetaraan ekonomi….yang seharusnya meyakinkan bahwa tidak ada indikasi menjual Indonesia ke orang-orang luar negeri khususnya China.

Situasi tersebut jauh lebih kompleks dari persepsi bisnis yang kurang effisien. China membutuhkan Indonesia untuk membantu merealisasikan beberapa dari program “Belt-Road” sementara Indonesia membutuhkan bantuan dana dari China untuk mewujudkan cita-cita kekuatan maritime “Maritime Power Dream”. Saling ketergantungan ini berada dalam satu arah, yang mana persepsi publik tentang China yang buruk menguat. Contohnya, suatu laporan mencatat bahwa Indonesia sedang berusaha mempercepat projek pembangunan kereta api cepat (high-speed rail) sekitar 5 juta dolar Amerika (6.95 juta dollar) yang dibangun oleh konsorsium perusahaan miliki negara china dan local, sedangkan projek lain telah dibangun oleh perusahaan Japan dalam pembangunan projek kereta api cepat.

Terdapat komplikasi lebih jauh pada level sosial. Sementara Beijing menyuarakan bahwa kesejahteraan semua orang-orang China menjadi jantung utama, pandangan yang bertolak belakang dengan beberapa etnik China di Indonesia. Orang-orang Indonesia sendiri kurang respek terhadap perlakuan Uighur, Hui dan minoritas muslim di China. Laporan baru-baru ini, penahanan massal terhadap Muslim Uighur di provinsi Xinjiang di China dan usaha-usaha terhadap sinisme Islam di China hanya meningkatkan ketegangan antara kedua negara.

Hubungan Tiongkok-Indonesia adalah kompleks. Meskipun kedua negara berusaha untuk menjaga hubungan, tetapi tetap saja muncul faktor lain yang menghambat usaha-usaha mereka. Di China, tuntutan terhadap presiden Xi untuk menjaga semua orang-orang China dan kepentingannya. Tidak peduli orang China itu berasal dari warga negara lain, menguatkan dia untuk mengambil tindakan yang tentunya berdampak negatif pada hubungan antar negara. Karena kebutuhan untuk mengamankan keamanan teritori, selanjutnya jutaan muslim China ditangkap oleh otoritas China. Di sisi lain, di Indonesia kebencian yang meningkat terhadap kekayaan yang tidak wajar dari orang China Indonesia, pertumbuhan organisasi dan pekerja China di Indonesia, bersamaan dengan persepsi terhadap perlakuan buruk kepada umat muslim di China. Kompleksitas tersebut melahirkan kesimpulan yang tidak dapat diabaikan bahwa apa yang diinginkan tidak sesuai dengan kenyataan. Bagaimanapun, setiap kemungkinan dapat terulang khususnya tentang kekerasan etnik yang berkaitan dengan Indonesia sebelumnya. Haruskah situasi ekonomi di Indonesia memburuk, atau jika terdapat banyak kapal penangkapan ikan china di laut Indonesia ataukah jika politik Indonesia memunculkan kekerasan kembali, hubungan akan semakin memburuk. Itu akan mengancam hubungan kedua negara dan rakyatnya. 

*Penulis: Lindsay Hughes (Analis Riset di Program Penelitian Samudera Hindia)

Ket: Tulisan ini pernah dimuat dalam versi bahasa Ingris di suratkabar Independent Observer edisi 4 Oktober-28 September 2018

liputan6.com, detik.com, yahoo.com, twitter.com, facebook.com, berita terkini, viral, video terbaru, ratna sarumpaet , politik, 2018, pilpres, jokowi maruf, prabowo sandi