Katalisasi UU Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Katalisasi UU Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Direktur Masyarakat Anti Monopoli Moh Jawahir, di Media Center, Gedung KPPU, Jl. Ir. H. Juanda No.36, Jakarta Pusat, Jum'at (11/01). Photo: Jazuli


SUARANASIONAL.ID - Gerakan yang mengatasnamakan Masyarakat Anti Monopoli menghimbau dan menegaskan kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, untuk menindaklanjuti iktikad baik dari Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan Nomor 30/SJ-DAG/SD/01/2019.

Surat tersebut perihal Permohonan Penundaan dan Penjadwalan Kembali Rapat Kerja Panja serta Rapat Timus dan Timsin RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, di Jakarta tanggal 08 Januari 2019.

Ini ditujukan kepada Sekretaris Jenderal DPR RI sebagai tanggapan atas Surat Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor LG/22579/DPR RI/Xll/2018 tanggal 26 Desember 2018 perihal Undangan Rapat Panja RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

“Hal ini dinilai menjadi penghambat bagi berjalannya roda perekonomian suatu bangsa yang cepat, tepat guna, serta memiliki nilai kesinambungan dan keberlanjutan,” tegas Direktur Eksekutif Masyarakat Anti Monopoli Moh Jawahir kepada redaksi suaranasional.id melalui rilis, Jum’at (11/01).

Kemendag harus menindaklanjuti tujuan surat tersebut, lanjut Jawahir, agar dilaksanakan dengan segera dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, mengingat kepentingan bangsa Indonesia, khususnya percepatan pembangunan perekonomian bangsa dan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia, pada umumnya, bukan memosisikan diri sebagai hambatan dalam menjawab tantangan bangsa. 

“Guna menunjukkan bahwa keberpihakan Pemerintah Republik Indonesia pada pembangunan roda perekonomian bangsa melalui RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dilaksanakan dengan segera dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya,” tandas alumni jurusan Ekonomi Universitas Tirtayasa itu.

Disamping itu, Jawahir menjelaskan dan mengulas alasan kenapa hal tersebut perlu untuk dilakukan dan diselesaikan secepat mungkin berdasarkan amanat dari UUD NRI Tahun 1945.

“Keberadaan dan kekuatan suatu negara, ditopang dengan kemandirian dan kedaulatan perekonomian yang kuat. Bergulirnya perekonomian dilandaskan pada Konstitusi, Pasal 3 (ayat 4) UUD NRI Tahun 1945, sebagai hukum dasar yang menjadi arah berjalannya dari sebuah sistem ketatanegaraan, dimaknai juga sebagai jenderal dari peraturan pelaksanaannya,” tukasnya. 

Setiap pihak tanpa terkecuali memiliki kewajiban untuk melaksanakan amanah UUD NRI Tahun 1945, sambung Jawahir, harus terlibat dalam pembangunan perekonomian, guna mengikuti dan menjawab tantangan dan peluang penguatan perekonomian bangsa Indonesia perlu dilakukan sebuah perubahan atas keberlakuan dasar hukum berkaitan Anti Monopoli.

“(Itu untuk-‘red’) mewujudkan Persaingan Usaha yang Sehat dan Adil. Semangat ini yang harus dimiliki oleh Pemerintahan Republik Indonesia, baik oleh Pemerintahan dan Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai pemegang kekuasaan legislasi di Indonesia,” bebernya.

“Namun, hal ini menjadi kendala tatkala “aturan main” yang dianggap telah tertinggal dengan perkembangan dunia persaingan usaha dalam penguatan ekonomi bangsa. Semangat perubahan dasar hukum anti monopoli dan persaingan usaha yang sehat menjadi tertatih-tatih dan terkesan jalan di tempat, jika kedua kekuasaan tersebut tidak memosisikan diri sebagai katalisator,” lanjutnya.

Berikut penjelasan makna dari Pasal 33 (Ayat 4) dari perspektif Masyarakat Anti Monopoli yang disampaikan Moh Jawahir:

Berdasarkan sistem demokrasi yang dipilih sebagai kerangka ketatanegaraan Indonesia, prinsip demokrasi ekonomi juga tertulis dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 berisi tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Sistem ekonomi pasar merupakan sebuah kondisi yang mendasarkan mekanisme pasar sebagai penentu dari kebijakan, yang akan mempengaruhi praktek setiap negara. 

Pada Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 terdapat nomenklatur demokrasi ekonomi, ini dimaknai sebagai sebuah kebebasan masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Pada frase berikutnya pada pasal dan ayat yang sama, dimaknai sebagai sebuah optimisme yang dibangun dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

liputan6.com, detik.com, yahoo.com, twitter.com, facebook.com, berita terkini, viral, video terbaru, ratna sarumpaet , politik, 2018, pilpres, jokowi maruf, prabowo sandi