Jokowi Sangat Condong Ke China

Jokowi Sangat Condong Ke China

Presiden Indonesia Joko Widodo dan Presiden China Xi Jinping. @Istimewa

SUARANASIONAL.ID - Kedekatan Indonesia-Tiongkok semakin kokoh selama Indonesia dibawah kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Hubungan kedua negara diikat dalam sejumlah kerjasama khususnya dalam bidang ekonomi dengan menggunakan prinsip kerjasama yang pragmatis dalam upaya peningkatan hubungan perdagangan dan investasi. Berbagai proyek telah dijalin antara kedua negara selama dalam kuran waktu 4 (empat) tahun belakangan ini. Kerjasama tersebut bisa di lihat dalam situs Sekretariat Kabinet. 

Proyek infrastruktur yang menggandeng China antara lain pembangunan 24 pelabuhan, 15 bandar udara (bandara), pembangunan jalan sepanjang 1.000 kilometer (km), pembangunan jalan kereta api sepanjang 8.700 km, dan pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 megawatt (MW).  Bukan hanya itu, proyek investasi asal China di Indonesia melonjak hingga 100 persen dalam dua tahun pertama kepemimpinan Jokowi. Dari 502 proyek senilai $800,03 juta atau sekitar Rp10,4 triliun di 2014 melesat menjadi 1.052 proyek bernilai $628,34 juta atau Rp8,2 triliun di 2015. Angka tersebut terus meningkat apalagi jika proyek kereta cepat Jakarta-Bandung senilai $5,5 miliar atau sekitar Rp71,5 triliun terwujud pada tahun 2019. 

Ditambah lagi dengan proyek lain antara Indonesia dan China adalah proyek pabrik Semen Maruni atau PT SDIC Papua Cement Indonesia di Papua. Pemerintah menggandeng Conch dalam proyek ini, sebuah pabrik semen raksasa asal China untuk proyek yang ditargetkan tuntas pada Agustus mendatang. Proyek yang telah dibangun sejak awal tahun 2015 tersebut menjadi andalan Presiden Jokowi dalam menggenjot pembangunan infrastruktur Indonesia bagian timur dengan nilai proyek sebesar $500 juta atau Rp6,5 triliun. Tempat proyek berada di Manokwari Selatan yang merupakan kawasan industri semen terintegrasi diantaranya semen, pengemasan, pelabuhan untuk sarana transportasi, hingga pembangkit listrik.

China sendiri dikenal gemar menebar investasi kepada negara lain, salah satunya melalui Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). China rela mengeluarkan modal awal hingga 50 miliar dolar AS atau sekitar Rp650 triliun yang setara dengan setengah dari cadangan devisa Indonesia. Sedangkan Indonesia sendiri menyambut baik projek China melalui AIIB dengan berpartisipasi didalamnya, dengan setoran modal awal Rp3,73 triliun. 

Sementara dari sisi utang Indonesia ke China, angkanya menunjukkan tren peningkatan. Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi utang luar negeri pemerintah Indonesia terhadap China pada tahun 2004 masih sangat minim, hanya $27 juta atau sekitar Rp351 miliar. Angka itu meningkat tajam dalam kurun waktu sepuluh tahun menjadi $10,8 miliar atau Rp140,4 triliun. 

Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi memerintah, terjadi lonjakan utang yang luar biasa pasca kunjungan-kunjungan ke China. Utang luar negeri Indonesia dari China di 2015 menembus $121 miliar atau Rp1.573 triliun. Kenaikannya yang mencapai lebih dari 1.000 persen. Sebagai catatan, utang luar negeri ini terdiri dari utang pemerintah, utang swasta, dan Bank Indonesia (BI). 

Memang, utang dari China masih lebih rendah dibanding utang dari AS yang total tercatat mencapai $124,6 miliar atau Rp1.619,8 triliun pada tahun 2015. Sementara total utang kepada AS pada tahun 2004 tercatat sudah mencapai $3,504 miliar atau Rp455,5 triliun. Jelaslah bahwa kenaikan utang terhadap China jauh lebih tinggi.

Namun, Indonesia harus waspada, mengingat rekam jejak China yang gemar memberikan janji investasi, tetapi minim realisasi.  Hal itu setidaknya bisa dilihat dari data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pada periode 2010 – 2014, realisasi nilai investasi China ke Indonesia hanya mencapai 1,5 miliar dolar dari komitmen sebesar 11 miliar dolar. Ini artinya, realisasi investasi hanya berkisar 13 persen dari komitmennya.

Untuk tahun 2015, BKPM mencatat pengajuan izin prinsip dari Tiongkok yang masuk mencapai angka Rp277 triliun. Jumlah tersebut merupakan yang terbesar di atas Singapura sebesar Rp203 triliun dan Jepang sebesar Rp100 triliun. China merupakan salah satu negara prioritas BKPM pada 2015 bersama Singapura, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, Australia, Taiwan, Timur Tengah, Malaysia, dan Inggris. 

Berbagai analisa terkait kedekatan Presiden Jokowi dengan pemerintah China bermunculan. Ada yang mengingatkan agar Presiden Jokowi mencermati data yang di BKPM, di mana realisasi investasi dari China selama ini masih sangat kecil. Jauh jika misalnya dibandingkan dengan Jepang. 

Meski demikian, kesiapan dan kemandirian negara dalam mengelola kerja sama sangat dibutuhkan untuk memastikan kerja sama tersebut berjalan saling menguntungkan. Apabila negara tidak siap dan teledor, investasi dari China dapat menjadi ancaman dan persoalan serius sebagaimana terjadi di Zimbabwe dan Srilanka.

Korban “China Effect 

Beberapa negara telah menjadi korban dari hasil kerjasama dengan China yang menyebabkan negara tersebut tercerabut kedaulatannya oleh China. Pertama, kegagalan pengelolaan dana pinjaman dari China di Zimbabwe, negara di Benua Afrika, menyebabkan negara tersebut terjerat krisis ekonomi yang lebih berat. Dengan dalih memperkuat perdagangan dengan China, Zimbabwe pada akhir 2015 setuju menjadikan yuan China sebagai mata uang publik dan pada saat yang bersamaan China membatalkan sebagian utang Zimbabwe sebesar USD40 juta atau Rp560 miliar. 

Kedua, Srilanka, kegagalan dalam mengelola kerja sama dan pinjaman luar negeri untuk pembangunan infrastruktur dalam satu dekade menyebabkan permasalahan keuangan serius. Upaya penyelesaian dengan menawarkan pengelolaan atas sejumlah infrastruktur terbesar yang ada di Srilanka, termasuk Mattala International Airport dan porsi pengelolaan Pelabuhan Hambatota sebagai ganti atas pembayaran utang oleh Srilanka ditolak China. Salah satu poin kunci dalam penawaran tersebut jika China menolak skema debt equity swap, perusahaan China dapat mengambil alih proyek-proyek yang ada di Srilanka. Dalam kondisi krisis ekonomi yang berat ini, Srilanka tidak lagi memiliki posisi tawar terhadap Pemerintah China.

Melihat kondisi kedua negara tersebut yang dalam perjalanan kerjasama dengan China, mau tidak mau, harus menerima konsekwensi logis kerjasama. Tentunya, Indonesia kedepannya harus menimbang kembali aturan main kerjasama antara Indonesia dan China. Jangan sampai menjadi korban berikutnya dengan berbagai macam kerjasama yang sudah di Jalin saat ini, apalagi dengan program One Road One Belt (OBOR) China yang semuanya adalah proyek ekspnasi kekuasaan politik dan ekonomi jangka panjang. Pemerintah kedepannya, entah itu Jokowi atau Prabowo harus memegang prinsip “tidak ada makan siang gratis” apalagi biacara hubungan antara negara yang penuh dengan kepentingan nasional (national interest).


*Penulis: Peneliti Nasional Institut

liputan6.com, detik.com, yahoo.com, twitter.com, facebook.com, berita terkini, viral, video terbaru, ratna sarumpaet , politik, 2018, pilpres, jokowi maruf, prabowo sandi