Indonesia, Antara Citra Demokrasi dan Pembodohan Politik

Indonesia, Antara Citra Demokrasi dan Pembodohan Politik

Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah foto bersama kepala daerah yang mendukung pemenangan Jokowi-Maruf di Hotel Alila, Jalan Slamet Riyadi 652, Kota Surakarta, Sabtu (26/1/). @iSTIMEWA


SUARANASIONAL.ID - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengumpulkan 31 kepala daerah di Jateng untuk mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin di suatu hotel di Solo, Sabtu (26/1) lalu. Para kepala daerah yang hadir tersebut terhitung sebagai kader dari partai pengusung pasangan nomor urut 1 pada Pilpres 2019. Sebagaimana tersebut di sejumlah media, total ada 36 kepala dan wakil kepala daerah di Jateng yang ikut serta dalam acara tersebut. dalam acara tersebut, mereka menegaskan akan memenangkan Jokowi-Maruf Amin pada Pilpres 2019.

Sejumlah 36 orang yang hadir dalam acara tersebut, terdiri dari sejumlah wali kota, wakil wali kota, bupati dan wakil bupati dari 27 daerah. Sementara empat daerah lainnya, Rembang, Temanggung, Banjarnegara dan Blora tak bisa menghadiri acara tersebut meski telah menyatakan dukungan meskipun. Namun, terdapat empat kepala daerah dari bukan pendukung Jokowi-Ma'ruf tidak diundang. Di antaranya seperti Salatiga, Tegal, Sragen dan Kendal tidak diundang.

Fenomena politik dukung mendukung oleh kepala daerah mulai menggejala belakangan ini seiring memanasnya konstelasi politik Pilpes yang kembali dihadapkan dengan duel politik antara dua pasangan calon yang Capresnya merupakan kontestan yang sama di Pilpres 2014 sebelumnya.

Namun acara tersebut bukan tanpa soal. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga mempersoalkan upaya Gubernur Jawa Tengah itu dalam menggalang dukungan suara untuk memenangkan capres cawapresnya. Kenapa gerangan? Karena terjadi kejanggalan dan ketimpangan dalam konteks hukum.

Karena sebelumnya Kepala Desa Sampangagung Suhartono harus masuk bui selama dua bulan lantara menggalang dukungan terhadap Pasangan Prabowo-Sandiaga. Begitu pula Gubernur DKI Anies Baswedan yang harus berhadapan dengan Bawaslu karena aksi acungan 2 jarinya saat menjadi pembicara dalam Konfrensi Nasional Gerindra di Sentul, Jawa Barat, pada Senin (18/12). Sementara mereka yang mendukung Jokowi aman-aman saja tanpa proses hukum layaknya dua pejabat tersebut.

Yang mesti kita cermati adalah bagaimana hukum tampak berada di bawah kendali politik tertentu. Hukum bukan lagi soal penataan dan substansi keadilan, namun sebuah rekayasa politik. Jika kita menyebut bahwa negara ini adalah negara hukum, itu hanya benar secara normatif, namun nihil secara fakta.

Kontestasi politik membawa rezim pada sikap sektarian yang mengedepankan kepentingan politik golongannya, dan naif dalam menjaga hak-hak warga negaranya. Amanah kerakyatan sebagai mandat politik hilang dalam silang sengkarut kepentingan politik. Politik Pilpres menjadi ajang untuk menjatuhkan kekuatan lawan dan mempertahankan kebohongan dan ketakadilan kekuasaan.

Negara ini benar-benar dalam jurang yang mengkhawatirkan oleh perilaku para elit yang mendapat mandat untuk mencerdaskan kehidupan berdemokrasi. Rakyat hanya disuguhi permainan politik yang menjauhkan dari nilai-nilai persaudaraan dan persatuan. Semua hanya bekerja untuk kemenangan politik sekelompok golongan. Runtuhlah narasi besar kebangsaan ini yang justru dimulai dari mereka yang memegang amanah.

Fenomena di atas makin mencuat di tengah membesarnya harapan masyarakat akan perubahan. Pejabat negara yang makin kehilangan etikanya karena hanya bergerak untuk kemenangan politik elit, bukan memenangkan hak-hak warga negara untuk hidup layak dan bermartabat. Ditambah dengan proses hukum yang hanya tajam terhadap lawan politik dan tumpul terhadap kekuasaan.

Jokowi sebagai kepala negara dan pemerintahan benar-benar telah hanyut dalam arus dinamika politik sektarian yang hanya berbicara soal prestasi infrastruktur namun gagal membangun jalur demokrasi yang lebih cerdas dan berkeadilan. Sebuah kepemimpinan yang tak memiliki ketegasan sikap hukum, tak memiliki haluan dan orientasi pendidikan politik, dan hanya bergerak sesuai selera politik golongannya.

Sebagai presiden, Jokowi mestinya berdiri sebagai bapak bagi semua anak bangsa, pemimpin bagi semua rakyat, pengayom bagi semua golongan. Namun yang terjadi ia hanya alat kekuasaan kelompoknya. Hal ini semakin mempertegas posisinya yang hanya menjadi “petugas partai” bukan kepala negara.

Amat disayangkan jika negara dan bangsa yang besar ini, kembali dipimpin oleh satu sosok yang tak memiliki kualitas kepemimpinan yang tegas dan adil, sementara dia dapat memanfaatkan seluruh fasilitas negara untuk mempertahankan kekuasaannya. Juga teramat naif, jika bangsa dan negara ini juga hanya dihuni oleh kepala-kepala daerah yang lupa tugas utamanya karena ikut-ikutan meramaikan suasana politik.

Maka soal ke depan bukan saja soal ketimpangan ekonomi, ketidakadilan sosial, keroposnya sistem hukum, namun yang utama adalah soal kepemimpinan. Kepemimpinan yang gagal mendistribusikan keadilan, kepemimpinan yang tak sanggup mencerdaskan kehidupan berdemokrasi, dan kepeminpinan yang tak berani berpihak kepada kepentingan nasionalnya.

Kembali, hanya rakyatlah satu-satunya institusi sosial yang dapat menyelamatkan negara ini, dengan memilih pemimpin yang benar-benar berpihak kepada kepentingan hidupnya, bersedia melampaui sekat-sekat golongannya, dan hanya memberikan ruang berpikir bagi tumbuhnya kecerdasan anak bangsanya. Dan bukan pemimpin yang hidup dalam bingkai pencitraan.

*Penulis: Ali Reza (Peneliti Nasional Institut)

liputan6.com, detik.com, yahoo.com, twitter.com, facebook.com, berita terkini, viral, video terbaru, ratna sarumpaet , politik, 2018, pilpres, jokowi maruf, prabowo sandi