Human Error Penyebab Kecelakaan Pesawat

Human Error Penyebab Kecelakaan Pesawat

@Ilustrasi

SUARANASIONAL.ID - Pakar Hukum Indonesia Akmaluddin Rachim menghimbau pemerintah harus berperan lebih aktif mengawasi dan mengevaluasi kembali penyelenggaraan transportasi udara serta tidak hanya sebatas menaikkan tarif jasa transportasi udara sebagai solusi dari upaya perbaikan. 

Ia menilai untuk memberikan kepastian keselamatan, kenyamanan dan keamanan, maka perlu meninjau UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

“UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen,” tutur Akmal sapaan akrab Akmaluddin Rachim, Kamis (8/11).

Jadi ketentuan tersebut, ujar Akmal, mensyaratkan satu hal, yaitu adanya kepastian hukum terhadap perlindungan konsumen dari pelaku usaha. Kemudian, Akmal menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan konsumen?.

“Dalam UU Perlindungan konsumen dikatakan bahwa, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan,” tandasnya.

“Sementara yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi,” lanjutnya.

Dari ketentuan tersebut, menurut alumni ilmu hukum paskasarjana UGM ITU, dapat dipahami bahwa baik konsumen maupun pelaku usaha, sama-sama memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. 

“Hak dan kewajiban tersebut menjadi suatu dasar yang kuat dalam memberikan kepastian hukum kepada konsumen, jika suatu saat ada hak-hak yang dilanggar sementara kewajibannya telah ia tunaikan,” ujarnya. 

Akmal menjelaskan bahwa dari pengaturan hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha, terlihat sangat dominan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen. Ia menilai konsumen memiliki lebih banyak hak, sementara itu juga pelaku usaha memiliki lebih banyak kewajiban. 

“Itu artinya bahwa UU Perlindungan Konsumen benar-benar ingin memberikan perlindungan sepenuhnya kepada konsumen dan konsumen memiliki kedudukan sangat dominan. Namun di sisi yang lain, ternyata tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah,” bebernya.

Oleh karena itu, Akmal membenarkan bahwa atas dasar tersebut sudah sewajarnya jika pihak konsumen dari maskapai Sriwijaya melakukan aksi protes jika mendapatkan keadaan yang tidak aman dan nyaman karena itu sangat merugikan konsumen. 

“Penyelenggaraan transportasi udara di Indonesia akhir-akhir memang mendapat banyak sorotan. Tentu semua pihak tidak menginginkan terjadinya peristiwa kecelakaan di dalam transportasi udara, apalagi itu disebabkan oleh kelalaian manusia atau human error,” pungkasnya.

liputan6.com, detik.com, yahoo.com, twitter.com, facebook.com, berita terkini, viral, video terbaru, ratna sarumpaet , politik, 2018, pilpres, jokowi maruf, prabowo sandi