Hoax di Tahun Politik dan Lemahnya Transformasi Sosial

Hoax di Tahun Politik dan Lemahnya Transformasi Sosial

@iSTIMEWA


SUARANASIONAL.ID - Salah satu kata yang cukup tenar dalam percakapan, perdebatan maupun pertarungan di areal tahun politik ini adalah kata “HOAX”. Kader-kader partai politik saling melontarkan kata-kata hoaks pada lawan politiknya. Dan masyarakat pun ikut meramaikan kata ini dan saling melontarkannya terutama di sosial media.

Istilah hoax selalu dilekatkan kepada berita yang dianggap bohong, dan itulah arti dasar secara harafiahnya yang bisa dilihat di KBBI. Namun hoaks menjadi krusial jika menyangkut dengan kepentingan politik. Terutama sekali bila dilontarkan oleh kader partai tertentu yang mengarahkannya ke pihak rezim. Hampir pasti akan berujung pelaporan kepada pihak kepolisian.

Beberapa fakta dapat dibeberkan mulai dari kasus kebohongannya Ratna Sarumpaet sekitar bulan September tahun lalu, yang untuk sekian waktu cukup panjang menggeparkan publik. Kasus ratna ini menyeret sejumlah nama yang notabene berafiliasi secara politik kepada Prabowo-Sandiaga, karena dianggap menyebarkan hoaks. Mulai dari Said Iqbal, Amien Rais, Fadli Zon, juga tokoh intelektual yang makin tenar namanya karena kritik-kritik pedasnya melalui forum ILC, Rocky Gerung.

Hingga terkahir soal cuitan Andi Arief, kader partai Demokrat yang menulis mengenai kabar adanya tujuh kontainer di Tanjung Priok yang memuat kotak suara yang terindikasi telah terdapat kertas suara yang tercoblos.

Selain itu, juga banyak statemen Prabowo yang dianggap hoax oleh kalangan tertentu seperti ucapannya mengenai kehidupan rakyat yang 90% hidup dengan pas-pasan. Juga terakhir yang cukup viral soal selang infus darah yang dipakai untuk 40 pasien di salah satu rumah sakit swasta. Yang kemudian mendapat klarifikasi dari pihak RS tersebut.

Namun di saat yang sama, Jokowi juga merupakan tokoh yang sering dinilai banyak melahirkan hoax atas janji-janjinya yang tak dipenuhi, swasembada yang tak kunjung mewujud, dan malah memberlakukan kebijakan impor. Selain itu kasus Novel Baswedan yang akan diselesaikannya sementara hingga saat ini masih buram. Dan yang paling terang adalah soal mobil esemka yang juga sampai saat ini tak ada lagi kepastiannya.

Jadi, hoax adalah soal “kata” dan “fakta”. Banyak kata-kata berupa cuitan twitter, facebook, tulisan di chat WA, dan statemen-statemen di rilis-rilis media yang berseliweran dengan bebasnya, namun fakta yang ditunjuknya tak jelas keberadaannya.

Transformasi Kecerdasan adalah Penangkal Hoax

Tahun politik memang suatu momen dimana arus wacana politik dengan segala varianya memadati alam komunikasi publik. Dan tentu deretan informasi seputar politik berkeliaran sejadi-jadinya.

Hoax memang bisa disinyalir mampu membentuk opini masyarakat begitu rupa. Namun hal itu jika dalam konteks masyarakat yang tidak well-informed. Artinya hoaks akan segera memakan otak masyarakat yang lemah daya tangkap logisnya. Masyarakat dengan literasi dan logika yang memadai akan selalu mempertanyakan data primer dari setiap jaringan informasi yang tertuang. Selain itu juga akan mengukur sejauh mana dapat dimungkinkan sebuah asumsi demikian dalam sebuah informasi.

Yang lebih ironis lagi, pada level akses data. Jika kita mendengar badan seperti BPS mengeluarkan data mengenai angka tingkat kemiskinan, maka bagaimana dapat kita ketahui benarnya? Kita hanya ketahui hasilnya, kita tak mengerti metodenya, dan responden siapa dan dimana saja yang disurveinya. Maka soal akses pada ranah teknis seperti basis dan pengelohan data menjadi problem akademik sosial sehingga kita tak dapat menjamahnya.

Maka sesungguhnya bukan soal hoax dan tidaknya, tapi sejauh mana kemampuan masyarakat mendapat akses pada sumber primer dalam setiap perhelatan wacana yang menguak. Jika kabar 7 kontainer mengenai tercoblosnya kertas suara adalah hoax, bagaimana membuktikan bahwa hal demikian memang hoaks? Apakah dengan pernyataan bahwa sesuatu itu adalah hoax, lalu sesuatu tersebut pasti hoax?

Namun lebih dari itu, hoax adalah juga soal pembodohan dan pembohongan secara sistemik berdasar data-data statistik. Sejak reformasi berjalan, kini banyak lembaga-lambaga survei yang mempublikasi hasil surveinya terutama soal elektabilitas calon kepala daerah atau presiden. Masyarakat hanya menerima hasilnya bahwa calon A mendapatkan presentase sekian dan sekian tanpa akses pada sumber data.

Jika negara masih sibuk dengan pembangunan infrastruktur dan tak menyiapkan jalan bagi transformasi kecerdasan masyarakat maka hanya akan melanggengkan kebodohan. Dan masyarakat yang lemah tingkat transformasi intelektualnya mudah dibius dengan janji-janji yang mengatasnamakannya belaka. Dan inilah hoax terbesar saat rakyat disuguhi suatu wacana tanpa dibangun infrastruktur kecerdasan yang menjadi haknya untuk dipenuhi.

*Penulis: Fikri Husein (Peneliti National Institute)

liputan6.com, detik.com, yahoo.com, twitter.com, facebook.com, berita terkini, viral, video terbaru, ratna sarumpaet , politik, 2018, pilpres, jokowi maruf, prabowo sandi