Gerindra Sayangkan Penyetopan Kasus Curi Start Iklan Kampanye Jokowi

Gerindra Sayangkan Penyetopan Kasus Curi Start Iklan Kampanye Jokowi

Ahmad Muzani. @Istimewa

SUARANASIONAL.ID - Sekretaris Jenderal Gerindra, Ahmad Muzani menyayangkan dihentikannya kasus curi start iklam kampanye yang dilakukan pihak Jokowi-Ma’ruf. 

Kasus ini dihentikan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. 

Gerindra juga mengkritik secara halus terkait posisi kedua institusi, yakni kepoilisian dan kejaksaan. Menurut Muzani, dibandingkan institusi Bawaslu, kedua lembaga masih berada di bawah kontrol presiden.

“Bawaslu adalah lembaga independen, (sedangkan) kepolisian dan kejaksaan lembaga hukum yang ada di bawah presiden,” ujar Muzani di gedung DPR, Jakarta, Kamis, (8/11).

Ia menilai pelanggaran pidana pemilu ranahnya ada di Bawaslu. Sebab, Bawaslu merupakan lembaga yang dibentuk untuk memutuskan seseorang, baik caleg, partai politik atau calon presiden, melanggar atau tidak.

“Itu kewenangan adanya di Bawaslu. Kalau kemudian Bawaslu mengatakan ada unsur pelanggaran, dan Bawaslu bisa menjelaskan pelanggarannya apa saja,” tandasnya.

Namun, berbeda dengan peran dari kejaksaan dan kepolisian. Dua lembaga itu merupakan instansi penegak hukum.

“Tetapi kalau kemudian ada lembaga terkait dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan tidak memenuhi unsur, saya tidak tahu apalagi yang harus dijelaskan,” kata Muzani.

Berdasarkan hasil kajian Bawaslu, disimpulkan bahwa iklan di harian Media Indonesia edisi Rabu 17 Oktober 2018 merupakan kampanye di luar jadwal.

liputan6.com, detik.com, yahoo.com, twitter.com, facebook.com, berita terkini, viral, video terbaru, ratna sarumpaet , politik, 2018, pilpres, jokowi maruf, prabowo sandi