Gaya Prabowo Versus Jokowi: Akankah KLCS Berakhir?

Gaya Prabowo Versus Jokowi: Akankah KLCS Berakhir?

Prabowo Subianto (kiri), calon presiden nomor urut 02 dan Joko Widodo (kanan), calon presiden nomor urut 01. @Ilustrasi


SUARANASSIONAL.ID - KLCS (Konflik Laut China Selatan) masih belum menjadi isu strategis bagi kedua kandidat Capres dan Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga S Uno versus Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Itu bisa dilihat dari berita-berita yang terpampang di media, KLCS hampir tidak masuk pemberitaan selama proses kampanye Pilpres 2019 berjalan sejauh ini. Memang sampai saat ini, isu keamanan kawasan dan luar kawasan masih belum menarik karena dinilai tidak langsung bersentuhan dengan pemenuhan kebutuhan dan kepentingan rakyat Indonesia.

Padahal jika dianalisa lebih dalam, jika terjadi konflik fisik atau perang di LCS (Laut China Selatan) maka konsekwensinya sangat besar bagi keutuhan dan keselamatan masyarakat Indonesia. Sebagaimana yang diberitakan tribunnews.com (2/8/18), Rocky Gerung, Pengamat Politik dan Peneliti Perhimpunann Pendidikan Demokrasi (PPD), menuturkan jika LCS menjadi ajang pertempuran proxy atau bersenjata antara Pro-Amerika versus Pro-China, dan nasib Indonesia seperti apa.

Rocky pun memperdiksikan bahwa “apabila perang sangat memanas di Laut China Selatan, maka armada laut ke-7 Amerika dimana berlabuh di Okinawa, pasti akan turun sampai di kawasan Pakistan, kemudian Armada yang dari Pakistan akan naik ke arah Jepang dan akan membendung lalu lintas barang untuk masuk ke Asia Tenggara. Indonesia Pasti terjepit.” Jika itu terjadi maka dampaknya, menurut Rocky berdasarkan riset terakhir, Indonesia hanya bisa bertahan selama 14 Jam dan kapal tidak bisa masuk ke Indonesia sehingga banyak bayi yang akan meninggal pada minggu pertama setelah diblokir karena ibu-ibu yang melahirkan tidak punya antibiotik.

Rocky juga menjelaskan Indonesia tidak memiliki persenjataan yang cukup kuat untuk menghadapi pertempuran di LCS dan akan cepat kehabisan makanan karena selama ini lebih mengutamakan impor dibandingkan swasembada pangan. Oleh karena itu, dia meyakini bahwa Indonesia berada dalam kerawanan, apalagi jika benar-benar terjadi perang di LCS. Ditambah lagi selama ini, tidak ada tradisi situasi politik dalam negeri dengan situasi global. Untuk itu, dia menganjurkan kepada akademisi dan generasi masa depan Indonesia harus mengerti konstelasi politik global.

Artinya, bencana besar akan dihadapi dan dialami Indonesia ketika terjadi konflik bersenjata di LCS. Jangan sampai karena KLCS menjadikan kawasan Asia Tenggara seperti Timur Tengah, yang mana konflik Palestina versus Israel membawa malapetaka yang berkepanjangan. Ratusan nyawa melayang dan jutaan warga Palestina harus mengungsi ke negara lain khususnya ke negara-negara tetangga. Sama halnya konflik Suriah, negara-negara lain juga mendapat imbasnya, Turki harus menampung warga Suriah dan bahkan warga Suriah ada yang sampai mengungsi ke kawasan lain misalnya sampai di Eropa dan Amerika.

Percaya atau tidak percaya, prediksi dari Rocky Gerung kemungkinan terjadi dan bagaimanapun itu harus diantisipasi. Namun, sungguh sangat disayangkan, selama 4 (empat) tahun Joko Widodo menjadi Presiden, peran Indonesia dalam menyelesaikan KLCS tidak nampak dipermukaan atau telah mengalami kemerosotan. Tentunya, ini sangat berbeda jauh di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang pro-aktif terlibat dalam penyelesaian KLCS dengan memanfaatkan keberadaan kepemimpinan Indonesia di ASEAN (Association of South East Asian Nations). Indonesia pada waktu itu mendorong Code of Conduct di LCS dan menjadi negara yang tidak terlibat konflik langsung tetapi memiliki niatan untuk menyelesaikan KLCS.

SBY sadar betul akan pentingnya KLCS untuk diselesaikan karena selain meningkatkan pamor Indonesia dipanggung dunia juga menyelamatkan kawasan khususnya Indonesia berada dalam pusaran perang. Marty Natalegawa, mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) di Jaman SBY, mengatakan bahwa dalam konflik LCS Indonesia memang tidak berkepentingan secara langsung. Namun, Indonesia sebagai bagian ASEAN harus berupaya untuk menfasilitasi menyelesaikan masalah tersebut. Marty Natalegawa sendiri paham betul bahwa peran Indonesia sangat dibutuhkan untuk meminimalisir potensi konflik di Laut China Selatan sehingga selama dia menjabat Menlu, banyak hal ditorehkan dalam kasus tersebut, (id.beritasatu.com, 23/6/14).

Namun, apa yang diharapkan Marty Natalegawa sangat bertolak belakang dengan peran Indonesia selama 4 tahun Jokowi menjadi Presiden. Tidak ada upaya-upaya yang dilakukan Indonesia untuk menyelesaikan KLCS. Perlu kita ketahui bahwa dalam debat Pilpres di 2014 Capres Prabowo Subianto bertanya kepada Capres Joko Widodo mengenai perselisihan yang terjadi di LCS. Kemudian Jokowi mengatakan bahwa tidak ingin ikut campur menangani KLCS karena takut terseret dalam pusaran masalah internasioal. "(Masalah laut Tiongkok Selatan) itu urusan negara lain dan negara lain. Tapi kalau kita berperan, juga lebih baik. Tapi kalau kita tidak punya solusi yang benar, proses diplomasi yang kita lakukan tidak bermanfaat, untuk apa kita lakukan?", (sp.beritasatu.com, 24/6/18). 

Tidak mengherankan ketika kritik-kritik bermunculan pada waktu itu yang dilancarkan kepada Jokowi, yang mana Jokowi dinilai tidak paham tentang sengketa LCS dan kerugian apa yang dialami Indonesia. Salah satu kritik pada waktu itu datang dari Dradjad Wibowo, Juru Bicara Prabowo-Hatta, mengungkapkan bahwa "Jokowi membuat berbagai kesalahan fatal. Soal Laut China Selatan, Jokowi ternyata tidak paham Laut China Selatan adalah isu geopolitik yang sangat krusial di kawasan ini, dan ada di jantung perbedaan dalam Asean," (merdeka.com, 23/6/14).

Ikrar Nusa Bakti, Profesor riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), juga mengungkapkan bahwa Jokowi tidak mampu menguraikan permasalahan Laut Cina Selatan secara spesifik. Menurutnya, Indonesia memang tidak terlibat langsung dalam sengketa batas wilayah di LCS, namun Indonesia harus menjaga wilayah LCS tetap berada dalam kondisi damai. “Perdamaian di kawasan ini sangat penting bagi Indonesia, karena jika sampai pada kondisi perang, dapat mengancam kedaulatan wilayah nasional Indonesia,” (republika.co.id, 23/6/14). Oleh karena itu, berdasarkan posisi Indonesia dalam menyelesaikan KLCS sampai saat ini membenarkan kritikan tersebut bahwa soal KLCS, Jokowi tidak paham manfaat dan kepentingan Indonesia disana.

Disisi lain, Jokowi semakin mempererat kerjasama ekonomi dengan China dari tahun ke tahun sedangkan mengabaikan pentingnya penyelesaian KLCS. Apalagi China saat ini, melakukan pembangunan besar-besaran di Kepulauan Spartly yang menjadi salah satu pulau sengketa. Menurut laporan media Philippine Daily Inquirer, pemerintah Tiongkok dituding telah "mentransformasi pulau terumbu karang yang diklaim Filipina di kepulauan Spratly menjadi pulau-pulau benteng".

Selain itu, Dhiana Puspitawati, Eurasia Review, menuliskan bahwa “jika China memperkuat klaim sembilan garis putus-putusnya dan terus menegaskan kekuatan militernya di wilayah tersebut, ada kemungkinan China dan Indonesia akan terlibat dalam sengketa tentang penetapan batas maritim di sekitar Kepulauan Natuna.”, Indonesia memiliki hak atas kepulauan Natuna yang berhubungan dengan beberapa wilayah perairan diukur dari garis pangkal Natuna sesuai dengan hukum internasional. Dari garis pangkal ini Indonesia juga memiliki hak atas berbagai zona maritim yang didirikan oleh LOSC. Maka dari itu, Indonesia memiliki perairan yang tumpang tindih dengan negara-negara tetangga yang juga merupakan negara-negara penuntut dalam sengketa Laut China Selatan, yaitu Malaysia dan Vietnam, (matamatapolitik.com, 18/9/18).

Oleh karena itu, KLCS sangat penting untuk diperhatikan dan diselesaikan kedepannya sehingga bukan hanya kawasan Asia Pasifik tetapi juga Indonesia dapat terhindar dari peperangan yang akan memakan korban nyawa. Mengembalikan peran strategis Indonesia di kawasan melalui ASEAN sangat diperlukan. Indonesia dikawasan dikenal sebagai manager of crisis, agent of change baik institusional ataupun normatif, hingga sebagai pengangkat profil ASEAN dalam skala global. Peran-peran ini sangat penting untuk dimaksimalkan pemerintah Indonesia dalam penyelesaian sengketa LCS.

Namun, ketika Joko Widodo masih berkuasa maka peran ini tidak akan sama sekali berfungsi dan itu sudah terbukti selama 4 tahun. Maka dari itu, Indonesia butuh pemimpin baru yang kuat dan memiliki pemikiran strategis, salah satunya menyelesaikan KLCS. Djoko Santoso, Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, meyakini bahwa Prabowo Subianto yang berlatarbelakang militer memiliki keahlian dalam strategi militer menjaga stabilitas nasional, salah satunya adalah menangkal gerakan china daratan yang mencoba menguasai wilayah Indonesia.“Yang paham betul soal laut cina selatan, Prabowo itu ahlinya. Dia tahu bagaimana agar Indonesia tidak merasakan jilatan api peperangan,” (nemukabar.id, 16/9/18).

Penulis sendiri menilai bahwa dari segala konsekwensi yang akan dihadapi rakyat Indonesia ketika terjadi konflik fisik di LCS, maka sangat penting menjadikan isu ini sebagai salah satu isu strategis dalam kampanye Pilpres 2019. Itu ditujukan agar masyarakat paham betul terkait dengan KLCS dan konsekwensinya serta pemerintah Indonesia kedepannya kembali berperan dalam penyelesaian konflik tersebut. Untuk itu, salah satu pertanyaan yang muncul adalah pendekatan seperti apa yang paling efektif dalam merespon KLCS. Apakah menggunakan gaya Jokowi yang lebih mengutamakan kerjasama ekonomi dengan China dan mengabaikan peran strategis Indonesia di ASEAN ataukah gaya Prabowo yang ingin kembali mengangkat kedaulatan Indonesia dengan menegaskan Pulau Natuna dan sekitarnya adalah teritori Indonesia serta mengembalikan peran Indonesia di ASEAN, salah satunya menyelesaikan KLCS?.

*Penulis: Syaifullah (Peneliti Nasional Institute)

Fadli: Ini Solusi Rezim Ala Sontoloyo

SUARANASIONAL.ID – Rizal Ramli, mantan Menteri Kordinator Kemaritiman RI, memberikan tanggapan terhadap statemen...

liputan6.com, detik.com, yahoo.com, twitter.com, facebook.com, berita terkini, viral, video terbaru, ratna sarumpaet , politik, 2018, pilpres, jokowi maruf, prabowo sandi