Ekonomi Indonesia: Pertarungan Kapitalisme vs Sosialisme?

Ekonomi Indonesia: Pertarungan Kapitalisme vs Sosialisme?

SUARANASIONAL.ID - Secara umum, dalam kajian ekonomi politik terdapat banyak mazhab. Setiap mazhab memiliki prinsip dan orientasinya masing-masing. Di antara mazhab tersebut ada ekonomi merkantilis, neoklasik, sosialis, Marxian, Keynesian, hingga aliran neoliberal.

Meski demikian, dalam praktiknya, hanya ada dua mazhab ekonomi yang tampil dominan: aliran ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis.

Ciri umum yang mudah dikenali dari kedua aliran ekonomi ini adalah peran negara (pemerintah). Dalam sistem ekonomi liberal, peran negara sangat kecil dibanding swasta. Sedangkan, dalam ekonomi sosialis, negara memainkan peran sangat besar untuk kebijakan intervensi dan proteksi terhadap pasar dan aktivitas ekonomi

Hampir semua negara di dunia menerapkan kedua mazhab dalam sistem perekonomian nasionalnya. Eksisnya kedua mazhab sampai sekarang tidak bisa dipisahkan dari riwayat pertarungannya sepanjang sejarah.

Keduanya pernah mewarnai pentas pertarungan ideologi (ekonomi) sejak pra-Perang Dunia I hingga sekarang. Jumlah pengikutnya pun tak sedikit. Dahulu, lantaran perang kedua mazhab ekonomi ini membuat dunia terbagi ke dalam dua blok utama: Barat dan Timur.

Barat dipimpin Amerika Serikat, sementara Timur dikendalikan Uni Soviet (sekarang Rusia). Jika blok/kawasan Barat lebih identik dengan corak ekonomi liberal-kapitalisnya, maka Timur diasosiasikan dengan model ekonomi sosialis-komunis.

Kontestasi antara mazhab ekonomi kapitalis-liberal dengan sosialis-komunis sangat terasa ketika memasuki era Perang Dingin (1947-1991).

Ketika PD dimulai, Indonesia baru tengah menikmati masa-masa awal kemerdekaan. Sebagai negara baru berdiri, Indonesia tentu memiliki banyak kelemahan di berbagai sisi. Meski demikian, secara politik, Indonesia lebih memilih mengambil sikap tidak memihak ke salah satu blok (non blok).

Indonesia bahkan tidak mengadopsi salah satu di antara kedua mazhab ekonomi secara murni. Jika ditelisik konstitusi, ekonomi yang dibangun para pendiri bangsa kala itu lebih bermuatan sosialis. Meski demikian, konsep ekonomi sosialis yang dijadikan fondasi ekonomi bangsa ketika itu bukan sebuah corak ekonomi sosialisme sebagaimana yang berkembang saat itu.

Bukti bahwa ekonomi Indonesia dalam rumusan awalnya cenderung pada ekonomi sosialis dapat ditilik pada sila ke-5 Pancasila. Secara garis besar, sila tersebut menekankan pentingnya perwujudan keadilan sosial. Satu semangat yang justru digaungkan para pencetus ekonomi sosialis seperti Simon, Owen, Marx dll.

Antara Ekonomi Sosialis dan Liberal

Belakangan muncul banyak pertanyaan, mana di antara kedua aliran paling baik diadopsi? Saya yakin jawaban setiap orang pasti berbeda-beda.

Akan tetapi, poinnya bukan pada seberapa banyak yang setuju ataupun menolak. Sebab, setiap yang setuju atau menolak memiliki perspektifnya sendiri. Hal itu disebabkan asumsi dan tolok ukur yang digunakan berbeda dalam memahami kelebihan dan kekurangan dari kedua mazhab.

Harus diakui bahwa saat ini tak satupun negara–bahkan yang mendaku dirinya paling kapitalis atau sosialis sekalipun–yang sungguh-suguh menerapkan sistem perekonomiannya berdasarkan prinsip-prinsip otentik yang lekat pada kedua aliran ini.

Sebagai contoh, sebut saja AS dan China (dua negara yang paling mungkin dijadikan acuan terkait pengadopsian secara ketat kedua corak ekonomi), tak satupun yang secara konsisten mempraktikkannya.

Artinya, di negara-negara yang mengklaim paling komit menerapkan ideologi ekonomi liberal dan/atau sosialis, ternyata tidak secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip dasar yang dikandung dalam kedua mazhab.

Justru, yang terjadi adalah pengadopsian secara selektif sisi positif dari kedua aliran ekonomi. Yang membedakan hanyalah jargon yang digaungkan, seolah yang satunya menerapkan model ekonomi sosialis dan yang lainnya liberal.

Akan tetapi, harus diakui bahwa pengaruh sistem ekonomi kapitalis saat ini sangatlah kuat. Kuatnya dominasi ekonomi liberal sendiri akibat runtuhnya Uni Soviet 1991, yang sekaligus mengakhiri pertarungan ideologi sosialisme vs kapitalisme liberal.

Seorang ilmuwan sosial terkemuka, Francis Fukuyama, dalam magnum opus-nya The End of History and The Last Man (1992), bahkan menyebut berakhirnya perang antara AS vs Uni Soviet 1991 menandai berakhirnya pertarungan antara sosialisme-komunis vs kapitalisme liberal yang mana dimenangkan kapitalisme liberal.

AS sebagai penggawa ideologi kapitalisme liberal tentu sangat diuntungkan dari akhir perang (PD) ini. Pasca itu, dunia perlahan tapi pasti tergiring ke dalam jaringan sistem ekonomi kapitalisme global. Sampai sekarang, hampir tak satu pun negara yang tidak terkoneksikan dengan sistem ini.

Meskipun kini harus diakui pengaruh sistem ekonomi kapitalisme-liberal sangat kuat, tidak berarti paling bagus. Terbukti, di AS sendiri masih mengandalkan kebijakan-kebijakan ekonominya yang berhaluan sosialis, seperti proteksi dan intervensi terhadap pasar.

Bagaimana dengan Indonesia?

Seperti disinggung di awal, secara konstitusi Indonesia lebih mendekati model ekonomi sosialis. Namun, dalam kerangka kelembagaan Indonesia cenderung mengadopsi sistem perekonomian campuran (mixed economy).

Ini ditunjukkan dengan tidak jelasnya arah kebijakan ekonomi ke salah satu kutub (liberal atau sosialis-red). Dalam desain kebijakan ekonomi, Indonesia mengadopsi kedua model ekonomi.

hal itu dapat disaksikan melalui tidak terpusatnya aktivitas perekonomian di tangan pemerintah. Dalam beberapa derajat, pihak swasta justru memainkan peran sangat dominan dalam arena ekonomi nasional.

Kebijakan ‘swastanisasi’ melalui penyerahan bahkan penjualan aset negara (BUMN) ke tangan swasta adalah bukti bahwa Indonesia tengah mempraktikkan model ekonomi liberal.

Alasan penyerahan atau penjualan aset negara kepada swasta cukup sederhana, karena negara dianggap kurang kompeten mengurus perekonomian negara. Pemerintah diminta untuk melonggarkan beberapa kebijakan ekonominya yang dinilai kurang efektif dan efisien.

Liberalisasi perdagangan disertai deregulasi kebijakan di Indonesia cukup memberikan bukti terkait kuatnya praktik kapitalisme di Indonesia. Di era pemerintahan Jokowi-JK, bahkan penerapan sistem ekonomi kapitalisme liberal semakin nampak. Itu bisa dilihat melalui kebijakan peluncuran megaproyek infrastruktur yang melibatkan swasta ke dalam proyek ini.

Kalau mau diselidiki lebih jauh, untuk membuktikan apakah rejim sekarang terjebak dalam kerangka ekonomi liberal, tentu akan ditemukan banyak bukti. Kebijakan investasi asing yang membanjiri sejumlah megaproyek infrastruktur di Indonesia hanyalah salah satu indikator.

Dengan begitu, apakah Indonesia disebut mengadopsi model ekonomi kapitalisme liberal sudah terjawab.

Lalu, bagaimana dengan amanat konstitusi yang menghendaki adanya semangat sosialisme? Sejauh ini, belum ada satu pun penguasa RI, bahkan Soekarno sekalipun, pernah mengejawantahkan prinsip ekonomi sosialis ke dalam kerangka kebijakan ekonomi.

Kesulitan mewujudkan sila kelima Pancasila itu terutama bertumpu pada persoalan political will penguasa serta lingkaran kekuatan yang berada di balik penguasa. Lingkaran kekuatan penguasa ini mencakup agen intelektual yang bekerja untuk rejim hingga kelompok kepentingan yang mendukung rejim politik.

Variabel-variabel intelektual, politik dan ekonomi di atas sangat besar pengaruhnya dalam mengarahkan visi kebijakan rejim yang tengah berkuasa.

Karena tunggangan kepentingan kelompok penyokong kekuatan rejim lebih condong pada mazhab ekonomi liberal, membuat prinsip-prinsip sosialisme yang terkandung dalam konstitusi sulit diterapkan.

Hal ini juga yang berimplikasi pada kecenderungan kebijakan ekonomi Indonesia mendukung agenda kapitalisme liberal ketimbang memajukan proyek sosialisme. Secara de jure prinsip ekonomi nasional mengadopsi ekonomi campuran, namun praktiknya lebih berat pada model ekonomi liberal.


*Penulis: Haris Samsuddin, S.Sos., M.AP (Peneliti Nasional Institut)

liputan6.com, detik.com, yahoo.com, twitter.com, facebook.com, berita terkini, viral, video terbaru, ratna sarumpaet , politik, 2018, pilpres, jokowi maruf, prabowo sandi