Driver Ojek: Diantara Pernyataan dan Kebijakan

Driver Ojek: Diantara Pernyataan dan Kebijakan

@Ilustrasi


SUARANASIONAL.ID - Tak dapat di pungkiri bahwa kemunculan ekonomi digital dengan segala bentuk inovasi yang ada, telah membawa perubahan cukup signifikan. Aktivitas seseorang semakin hari kian di permudah dan kegiatan usaha mendapat jangkauan yang sangat luas. Kalau dulu orang ingin belanja harus pergi langsung ke pasar, kini cukup dengan bertransaksi lewat aplikasi belanja online barang yang diinginkan sudah bisa di dapat. Kalau dulu, orang ingin bepergian ke suatu tempat harus pergi ke terminal atau mengendarai kendaraan sendiri, kini cukup dengan aplikasi jasa transportasi online kebutuhan bisa terjawab.

Terlepas dari kemudahan yang ada sekarang. Ada persoalan lain yang nyaris tidak begitu diperhatikan dengan serius oleh pemerintah terkait nasib para pekerja. Pemerintah hanya bisa bangga dengan adanya jasa transportasi online seperti Grab, Gojek dan Uber di karenakan telah berhasil membuka lapangan pekerjaan dalam jumlah yang besar, namun tidak berusaha untuk menyediakan lapangan pekerja sektor formal dan melindungi pekerja lewat regulasi yang memihak.

Padahal nasib naas para dirver transportasi online sangat jelas. Para driver online selama ini ditempatkan sebagai mitra kerja, bukan karyawan atau buruh. Istilah “mitra kerja” secara substansial hanya mengenal relasi egaliter: tidak ada yang berkuasa dan tidak ada yang dikuasai. Namun fakta berbicara lain, para driver diperlakukan justru tidak sebagai mitra, melainkan pekerja.

Oleh karenanya, istilah kemitraan yang digunakan hanya untuk mengelabui para pekerja. Dengan demikian, pihak perusahaan tidak harus repot-repot memperhatikan nasib serta kesejahteraan para driver. Para driver harus menanggung sendiri risiko-risiko yang berhubungan dengan pekrjaaan mereka. Perusahaan juga terbebas dari kewajiban memenuhi upah minimum, uang lembur, tunjangan kesehatan, pensiun dan jaminan sosial pekerja. Kondisi semacam inilah yang oleh Bernstein (2007) dilihat sebagai tren dalam ekonomi kontemporer, dimana pekerjaan ditandai oleh ketidakstabilan upah dan keamanan yang rendah.

Tingkat ketidakpastian dan ke rawanan yang dialami para dirver ojek online sangat mirip dengan nasib para pekerja di sektor informal. Dalam sektor informal, mereka bekerja dalam kondisi yang tingkat kerentanan dan kerawanan yang tinggi, upah rendah, waktu kerja yang panjang, dan tidak ada perlindungan hukum. Mungkin realitas semacam inilah yang membuat Prabowo prihatin dengan nasib generasi bangsa Indonesia ke depan.

Keprihatinan itu disampaikan dalam acara Indonesia Economic Forum, bahwa “Jalur karier seorang anak muda Indonesia. Yang paling kanan adalah topi Sekolah Dasar, topi Sekolah Menengah Pertama dan setelah dia lulus dari sekolah Menengah Atas, dia menjadi supir ojek, ini adalah realitas yang kejam”, ujar Prabowo (Wartakotalive.com, 23/11/2018).

Bila pernyataan di atas di telisik secara objektif. Jelas makna dibalik pernyataan itu adalah kritik terhadap pemerintah yang berkuasa karena tidakmampu menyediakan lapangan pekerjaan di sektor formal, bukan bermaksud menghina para driver ojek online. “Kami tidak menuntut apapun. Kami hanya ingin Pak Prabowo meminta maaf. Tolong jangan hina pekerjaan kami, ini bukan pekerjaan hina”, ujar Haris, salah satu driver ojek online, (Surya.co.id, 23/11/2018). Alih-alih ingin menghina, justru sikap prabowo mencerminkan keberpihakan.

Bila pernyataan Prabowo oleh driver ojek online dipahami sebagai bentuk penghinaan, justru itu akan mengaburkan persoalan inti. Selama tidak mencuri dan menipu, pekerjaan apapun itu sangat baik, karena bagaimanapun juga kerja adalah esensi dari manusia. Tidak ada salahnya juga bila ada orang yang ingin memperjuangkan nasib pekerja yang selama ini dibodohi dan dieksploitas oleh pemodal. Maka tindakan yang mesti diambil sekarang adalah berjuang agar pemerintah membuat kebijakan yang memuat agar para driver ojek online bisa mendapat upah kerja yang layak, waktu kerja yang sesuai, jaminan sosial para pekerja, perlindungan hukum dan sebagainya.

*Penulis: Rudi Hartono, kader Forum Intelektual Nuhu Evav (FINE) Malang

Fadli: Ini Solusi Rezim Ala Sontoloyo

SUARANASIONAL.ID – Rizal Ramli, mantan Menteri Kordinator Kemaritiman RI, memberikan tanggapan terhadap statemen...

liputan6.com, detik.com, yahoo.com, twitter.com, facebook.com, berita terkini, viral, video terbaru, ratna sarumpaet , politik, 2018, pilpres, jokowi maruf, prabowo sandi