BPN Sebut Slamet Maarif Tak Sendirian

BPN Sebut Slamet Maarif Tak Sendirian

Slamet Maarif, Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 (PA 212). @iSTIMEWA


SUARANASIONAL.ID - Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Zulkifli Hasan mengaku pihaknya akan memberikan bantuan hukum kepada Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 (PA 212), Slamet Maarif.

Slamet dinyatakan tersangka atas dugaan kasus pelanggaran jadwal kampanye di Pemilu 2019 oleh Polres Surakarta, Jawa Tengah.

Menurut Zulkifli yang juga akrab disapa Zulhas itu, Slamet tak akan sendirian dalam menghadapi kasus hukumnya saat ini.

“Saya kira wajib (memberikan bantuan hukum),” kata Zulkifli di kantor Parlemen, Jakarta, CNNIndonesia, Selasa (12/02).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut kini banyak masyarakat, termasuk para ulama tak bebas untuk berbicara karena dapat dijerat dengan UU ITE.

Ia lalu menyindir pemerintah di bawah rezim Jokowi yang kerap menyatakan berpihak pada ulama, namun kerap menangkap para ulama yang mengkritik pemerintah.

“Kalau orang sedikit-sedikit bicara masuk penjara, ngomong sedikit-sedikit masuk penjara, tentu kan pemerintah katanya sayang dan cinta ulama? Menghargai kritik, perbedaan. Kalau ada perbedaan dikit-dikit kena UU ITE ya keadilan akan dirasakan publik ya,” tegasnya.

Kendati demikian, dia menilai penetapan Slamet sebagai tersangka dapat menggerus kepercayaan masyarakat kepada aparat kepolisian. 

“Jadi kalau penegak hukum yang dikatakan adil tapi dirasakan publik tidak memenuhi rasa keadilan tentu akan menggerus kepercayaan kepada aparat penegak hukum itu sendiri,” ujarnya.

Slamet Maarif ditetapkan sebagai tersangka pada Minggu (10/02), dalam kasus dugaan pelanggaran jadwal kampanye Pemilu 2019.

Kasusnya terjadi di Solo, saat Slamet berorasi dalam acara Tabligh Akbar PA 212 di Jalan Slamet Riyadi, Gladak, Pasar Kliwon, Surakarta, pada Minggu (13/01).

Dalam acara itu, Slamet diduga menyerukan orang-orang memilih pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Dia diduga melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf a, b, d, e, f, g, h, i, j, sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Yakni tentang kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. 

Ancamannya adalah pidana penjara maksimal satu tahun dan denda maksimal Rp12 juta (pasal 492 UU Pemilu), atau penjara dua tahun dan denda paling banyak Rp24 juta (pasal 521 UU Pemilu).

liputan6.com, detik.com, yahoo.com, twitter.com, facebook.com, berita terkini, viral, video terbaru, ratna sarumpaet , politik, 2018, pilpres, jokowi maruf, prabowo sandi