Amnesty International: Aparat Tak Boleh Gegabah Tangani Korban Nduga

Amnesty International: Aparat Tak Boleh Gegabah Tangani Korban Nduga

Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. @Istimewa


SUARANASIONAL.ID - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mendesak aparat penegak hukum untuk segera menindak kasus pembunuhan puluhan pekerja konstruksi oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kabupaten Nduga, Papua.

“Kami sangat terkejut dengan pembunuhan di Nduga, dan menyampaikan duka mendalam kepada mereka yang kehilangan orang-orang tercinta,” kata Usman (6/12).

Usman meminta pihak berwenang agar segera mengusut kasus tersebut secara cepat dan tuntas, independen dan tidak memihak terhadap serangan tersebut, serta memastikan bahwa semua yang terlibat harus dibawa ke pengadilan lewat proses yang adil, tanpa harus berujung pada hukuman mati.

“Yang sangat penting untuk dipastikan saat ini adalah respon aparat keamanan terhadap pembunuhan tersebut tidak boleh mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia lebih lanjut,” katanya.

Usman juga menegaskan kepada aparat keamanan untuk bertindak adil dalam menegakkan keadilan. Ia mengaku selama ini aparat keamanan memiliki banyak rekam jejak yang tidak sesuai dengan prinsip penegakan hak asasi manusia dalam melakukan operasi keamanan.

“Tragedi mengerikan di Nduga ini tidak boleh dijadikan alasan bagi mereka untuk kembali bertindak demikian. Serangan berdarah di Nduga ini juga tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk membungkam kebebasan dan melanggar hak asasi manusia. Pihak berwenang juga harus memastikan bahwa polisi dan militer memberikan keamanan bagi semua orang, tanpa diskriminasi, setelah serangan di Papua,” paparnya.

Amnesty International menyadari kondisi penegakan hukum di Papua memang masih menyisakan banyak PR. Karena itu, dia berharap adanya kasus ini menjadi refleksi bersama bagaimana selayaknya negara memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

“Kegagalan untuk menghormati hak asasi manusia akan berkontribusi pada siklus permusuhan dan kekerasan yang semakin meningkat dengan risiko lebih banyak nyawa yang hilang maupun dalam bahaya, termasuk risiko bagi aparat penegak hukum,” katanya.

Lebih lanjut, Usman meminta otoritas Indonesia untuk tidak gegabah membuat kebijakan berupa pendekatan militer dalam merespon kejadian di Nduga demi mencegah jatuhnya lebih banyak korban dari warga sipil.

“Indonesia semestinya merujuk pada kebijakan menghadapi situasi serupa di Aceh, dengan mengedepankan jalan non-militer, yang terbukti mengakhiri konflik bersenjata dan mencegah jatuhnya banyak korban sipil,” katanya.

Amnesty International tidak mengambil posisi apapun pada status politik dari setiap provinsi di Indonesia, termasuk seruan untuk kemerdekaan, tegas Usman.

Prabowo: Saya Dituduh Tidak Beragama

SUARANASIONAL.ID – Prabowo Subianto, Calon Presiden RI Nomor Urut 02, berani dengan lantang mengungkapkan bahwa...

liputan6.com, detik.com, yahoo.com, twitter.com, facebook.com, berita terkini, viral, video terbaru, ratna sarumpaet , politik, 2018, pilpres, jokowi maruf, prabowo sandi